Topswara.com -- Fakta keracunan MBG bukan lagi berita baru. Dalam 1-3 September 2026, kasus massal terjadi serentak di 6 daerah. Total korban sejak diluncurkan mencapai 43.838 orang(Kompas.id, 4-09-2026). Respons negara polanya sama, minta maaf dan menyalahkan SOP.
Jika jawabannya selalu pelanggaran SOP, kita sedang menutup mata pada penyakit yang lebih besar. Ini bukan soal dapur kotor atau lalainya juru masak. Ini kegagalan logika sistem.
Akar Masalah
Pertama, MBG dijalankan dengan logika pabrik, bukan logika pelayanan. Negara menetapkan target mati SPPG wajib produksi minimal 2.500 porsi per hari. Logika ini memaksa pengelola berpikir seperti industri.
Dalam sistem tender kapitalisme, pemenang adalah yang paling murah dan paling cepat. Untuk mengejar target dan margin, bahan baku diturunkan kualitasnya, waktu memasak dipersingkat, kebersihan dikorbankan. Higienitas kalah oleh kuantitas. Di sini makanan anak diperlakukan sebagai komoditas, bukan amanah. Keracunan adalah konsekuensi yang bisa ditebak dari logika ini.
Kedua, pengawasan dan penegakan hukum lumpuh karena abai. Sudah puluhan ribu korban, sanksi hanya administratif berupa teguran dan penghentian sementara. Tidak ada efek jera.
Kelumpuhan ini lahir dari cara pandang negara kapitalis yang memosisikan diri hanya sebagai regulator dan fasilitator bisnis. Keberhasilan diukur dari besarnya investasi dan jumlah proyek yang berjalan, bukan dari selamatnya nyawa rakyat.
Inilah wajah asli kapitalisme sekuler. Rakyat diposisikan sebagai konsumen dan objek pasar. Kebutuhan dasar seperti pangan diserahkan pada mekanisme untung-rugi. Efisiensi biaya selalu mengalahkan keselamatan.
Islam memiliki paradigma yang bertolak belakang. Negara adalah raa'in, penggembala. Rasulullah SAW bersabda "Imam/Khalifah adalah raa'in dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." HR. Bukhari No. 893 dan Muslim No. 1829. Artinya negara bukan pembuat program, tetapi penjamin langsung. Setiap anak wajib dijamin pangan yang halal, tayib, aman, dan cukup.
Solusi Islam
Pertama, pengadaan pangan wajib dikelola langsung negara, bukan lewat tender bisnis. Di biayai dari Baitul Mal.
Kedua, dibentuk Qadhi Hisbah yang mengawasi rantai produksi hingga distribusi. Pelanggar dikenai ta'zir berat dan pidana.
Ketiga, menghapus komersialisasi pangan. Negara dilarang berdagang dengan perut rakyatnya.
Keempat, pembinaan berbasis amanah. Juru masak adalah pelayan umat yang akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat.
Tidak ada lagi ibu yang cemas menunggu kabar anaknya di sekolah karena takut piring makan siangnya beracun. Yang ada adalah dapur-dapur negara yang bersih, juru masaknya adalah pelayan umat yang memasak dengan zikir dan rasa takut kepada Allah.
Tidak ada lagi anak yang pucat menahan mual di UGD karena mengejar target 2.500 porsi. Yang ada adalah anak-anak kita makan dengan tenang, dengan gizi terbaik, dari harta Baitul Mal yang memang hak mereka.
Qadhi Hisbah berkeliling setiap pagi, memastikan tak ada sebutir nasi pun yang haram dan membahayakan masuk ke perut generasi. Jika ada yang lalai, ia tidak ditegur, ia dihukum karena telah berkhianat pada amanah.
Itulah jaminan yang sesungguhnya. Ketika negara mengurus rakyat seperti gembala mengurus dombanya, bukan seperti pedagang mengurus dagangannya.
Sudah saatnya berhenti menambal kebocoran. Sudah saatnya kembali kepada aturan Allah secara kaffah.
Wallahu a'lam bishshawab.
Oleh: Nurfillah Rahayu
Forum Literasi Muslimah Bogor
0 Komentar