Topswara.com -- Polemik mengenai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kembali mengemuka. Publik ramai mempersoalkan hasil pemeringkatan desil karena dinilai tidak akurat merefleksikan kondisi ekonomi riil. Banyak warga merasa hidupnya pas-pasan, tetapi secara administratif justru tercatat masuk ke dalam kelompok desil tinggi.
Sebagaimana dilansir kompas.com, 9/9/2026, polemik ini menjadi sorotan nasional setelah anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi NasDem, Eva Stevany Rataba, tercatat dalam Desil 4 yang merupakan klaster rentan miskin. Eva mengaku heran dan langsung mempertanyakannya saat rapat bersama Badan Pusat Statistik.
Pascaprotes tersebut, data administrasinya direvisi menjadi Desil 10. Kasus ini membuktikan bahwa posisi desil berpotensi kuat digunakan sebagai acuan berbagai kebijakan publik, termasuk rencana pembatasan subsidi energi.
Pemerintah berdalih desil bukan ukuran absolut kemiskinan, melainkan pemeringkatan relatif gradasi kesejahteraan antar-keluarga. Kendati demikian, kajian pembatasan Pertalite bagi desil 9 dan 10 terus berjalan menunggu validitas data. Pertanyaannya, bisakah kesejahteraan manusia ditentukan secara adil hanya melalui posisi relatif dalam tabel statistik?
Desil Tinggi Tidak Berarti Kaya
Desil adalah pengelompokan berdasarkan kesejahteraan relatif. Masuk desil tinggi tidak otomatis membuat seseorang berlebihan. Kepemilikan aset seperti kendaraan sering kali merupakan alat produksi untuk mencari nafkah, bukan simbol kemewahan.
Rumah yang dimiliki pun belum tentu bebas dari utang, sementara tanggungan keluarga dan fluktuasi penghasilan tidak pernah mampu ditangkap sepenuhnya oleh angka statistik dingin.
Negara membuka ruang koreksi bagi warga yang keberatan dengan data DTSEN melalui kanal pengaduan resmi. Namun, muncul pertanyaan fundamental: Mengapa kemiskinan harus diterjemahkan menjadi angka relatif yang rumit hanya untuk menentukan siapa yang layak mendapat fasilitas negara?
Kemiskinan: Realitas Objektif atau Rekayasa Statistik?
Kelemahan kapitalisme terletak pada kacamata reduksionis yang memandang persoalan sosial melalui indikator kuantitatif kaku. Masalah muncul ketika angka statistik diperlakukan seolah-olah mampu menggantikan realitas empiris.Padahal, kemiskinan adalah realitas objektif yang dapat diindra tanpa rumus statistik.
Kesulitan makan, ketiadaan tempat tinggal layak, anak putus sekolah, hingga lilitan utang adalah fakta telanjang. Memprotes kekeliruan desil tidak cukup dijawab dengan perbaikan data, sebab akar masalahnya terletak pada kecacatan cara pandang mendefinisikan kemiskinan.
Islam Memiliki Standar Solusi Kemiskinan
Islam memandang kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pokok (al-hajat al-asasiyah) secara riil bagi setiap individu.
Dalam kitab Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, Abdul Qadim Zallum menjelaskan bahwa standar kemiskinan bersifat mutlak. Seseorang disebut fakir atau miskin manakala kebutuhan pokok berupa pangan, sandang, dan papan gagal ia penuhi.
Negara memegang mandat sebagai raa'in (pengurus rakyat) sebagaimana sabda Rasulullah SAW : "imam adalah pengurus dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Negara wajib menjamin kebutuhan pokok melalui Baitul Mal serta menciptakan ekosistem ekonomi bersih dari riba dan monopoli. Selain itu, sumber daya alam strategis ditetapkan sebagai kepemilikan umum (milkiyah 'amah) untuk membiayai pelayanan publik, bukan diserahkan kepada oligarki.
Solusi kemiskinan tidak cukup dengan menambal data. Sistem pengaturan kehidupan harus diubah total agar negara benar-benar berfungsi mengurus rakyat secara adil dan berkelanjutan.
Wallahu'alam bishawwab.
Oleh: Nani Salna Rosa
Aktivis Muslimah
0 Komentar