Topswara.com -- Tahun ajaran baru telah dimulai. Seiring dengan itu, kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) kembali diselenggarakan di berbagai sekolah. Program ini wajib dilaksanakan oleh sekolah, baik negeri maupun swasta, sebagai sarana untuk membantu peserta didik baru mengenal lingkungan sekolah, memahami tata tertib, serta beradaptasi dengan budaya dan kegiatan belajar di tempat mereka menempuh pendidikan.
Kegiatan ini juga disambut hangat oleh para orang tua. Antusiasme mereka terlihat sejak tahap pendaftaran, ketika mereka mulai lebih selektif dalam memilih sekolah yang dinilai sesuai dengan karakter dan kebutuhan anak.
Selain itu, para orang tua juga mempersiapkan berbagai keperluan untuk kegiatan MPLS serta mengantarkan anak-anak mereka hingga ke gerbang sekolah pada hari pertama.
Namun, di balik euforia tahun ajaran baru tersebut, terdapat kenyataan yang memprihatinkan. Sejumlah sekolah mengalami minimnya jumlah peserta didik baru. Bahkan, beberapa Sekolah Dasar (SD) Negeri dilaporkan tidak memperoleh murid baru sama sekali.
Dilansir dari detikNews.com15/7/2026, sejumlah SD Negeri di Pulau Jawa mengalami penurunan jumlah peserta didik baru pada tahun ajaran 2026/2027. Salah satunya adalah SDN Purwoyoso 01 di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, yang hanya menerima tiga siswa baru. Meski demikian, pihak sekolah tetap menyambut ketiga siswa tersebut dengan meriah melalui kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Fenomena sekolah negeri yang sepi peminat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah menurunnya jumlah anak usia sekolah akibat rendahnya angka kelahiran, perubahan struktur demografi, serta urbanisasi yang dipicu oleh tingginya biaya hidup dan kesenjangan pembangunan antara desa dan kota.
Namun, faktor yang lebih menonjol adalah pergeseran orientasi masyarakat dalam memilih sekolah. Banyak orang tua kini lebih memilih sekolah yang memberikan porsi lebih besar pada pendidikan agama, seperti pembiasaan ibadah, mengaji, dan pembinaan akhlak.
Pilihan tersebut menunjukkan besarnya kekhawatiran mereka terhadap semakin maraknya kerusakan moral, kenakalan remaja, dan tindak kriminal di kalangan pelajar.
Kekhawatiran ini menunjukkan bahwa masyarakat memandang sistem pendidikan yang berlandaskan sekuler liberal belum mampu membentuk kepribadian anak secara utuh.
Berbagai perubahan kurikulum yang telah dilakukan pun dinilai belum berhasil mengatasi persoalan tersebut karena lebih banyak menyentuh aspek teknis pembelajaran, sementara akar persoalan yang dipandang bersumber dari sistem sekuler liberal belum terselesaikan.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah menggagas kebijakan regrouping dengan menggabungkan beberapa SD Negeri menjadi satu. Namun, kebijakan ini juga menghadapi tantangan karena dapat menyebabkan jarak tempuh siswa menuju sekolah menjadi lebih jauh sehingga tidak semua masyarakat dapat menerimanya dengan mudah.
Kondisi ini menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan belum menyentuh akar persoalan, melainkan lebih bersifat tambal sulam dan berpotensi memunculkan persoalan baru di kemudian hari. Hal ini dinilai sebagai konsekuensi dari penerapan sistem buatan manusia yang belum mampu menghadirkan solusi yang menyeluruh dan tuntas.
Berbeda dengan sistem sekuler liberal, Islam memandang pendidikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat sekaligus pilar penting dalam membangun peradaban. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, merata, dan dapat diakses secara gratis oleh seluruh rakyat.
Dalam sistem pemerintahan Islam (khilafah), pendidikan diselenggarakan dengan kurikulum yang berlandaskan akidah Islam. Tujuannya adalah melahirkan generasi yang berkepribadian Islam sekaligus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara menyediakan tenaga pendidik yang berkualitas, infrastruktur, serta sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sehingga setiap anak memperoleh hak pendidikan yang sama tanpa dipengaruhi kondisi ekonomi maupun wilayah tempat tinggalnya.
Di sisi lain, kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan, bukan sekadar pada keinginan untuk menyelamatkan anak dari berbagai bentuk kerusakan moral, tetapi juga pada kesadaran politik bahwa berbagai persoalan pendidikan dan kerusakan generasi dipandang sebagai persoalan yang bersifat sistemik akibat penerapan sistem sekuler liberal.
Oleh karena itu, dakwah politik dipandang penting sebagai sarana membangun kesadaran politik umat agar masyarakat terdorong untuk memperjuangkan perubahan dari sistem sekuler liberal menuju sistem Islam secara menyeluruh (kaffah).
Oleh: Deny Rahma
Komunitas Setajam Pena
0 Komentar