Topswara.com -- Bekerja di luar negeri ternyata banyak diminati oleh warga Madiun. Mereka memilih menjadi pekerja migran untuk mencari penghidupan yang lebih baik.
Dilansir dari radarmadiun.jawapos.com (4-5-2026), data Disnakerin mencatat sebanyak 1.731 warga Kabupaten Madiun berangkat ke luar negeri untuk menjadi pekerja migran Indonesia (PMI). Kepala Disnakerin Kabupaten Madiun menyatakan kalau animo masyarakat untuk bekerja di luar negeri masih tinggi setiap tahunnya.
Hingga April 2026 saja sudah ada 552 orang yang pergi ke luar negeri menjadi PMI. Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menilai Tingginya minat bekerja ke luar negeri ini tidak lepas dari keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri.
Bagi sebagian orang, bekerja di luar negeri sangat menjanjikan karena mendapatkan gaji yang lebih besar, padahal kenyataannya tak seindah itu.
Tidak sedikit warga negeri ini yang tertimpa masalah mulai dari menjadi korban perdagangan orang, disekap, bekerja tanpa gaji, terjerat kasus hukum di negeri orang, disiksa majikan, diperlakukan tidak manusiawi, bahkan sampai kehilangan nyawa.
Kalau pun ada yang sukses, sesungguhnya itu sebagian kecil saja jumlahnya. Berada di negara orang dengan segala perbedaannya seperti bahasa, budaya, adat kebiasaan, sampai hukum yang berlaku menjadi kendala yang bisa saja menimbulkan masalah besar di kemudian hari. Makin rentan tatkala kemampuan dan bekal yang dimiliki pekerja alakadarnya saja.
Mengatasi hal ini, pemerintah bukannya menciptakan lapangan kerja di dalam negeri, malah memfasilitasi warganya yang ingin bekerja di luar negeri. Berbagai pelatihan kerja diselenggarakan guna memberikan keterampilan yang mampu berdaya saing global. Dengan begitu, para pekerja migran tersebut dapat bertahan di dunia kerja di luar sana.
Bahkan, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Kading pernah mengatakan bahwa menjadi PMI dapat mengatasi problem pengangguran dan menjadi solusi bagi daerah yang memiliki keterbatasan dalam menciptakan lapangan kerja.
Di sisi lain, pemasukan dari PMI sangat menguntungkan negara. Negara mendapat devisa yang besar darinya. Pada tahun 2024, PMI menjadi peyumbang devisa terbesar kedua bagi negara dengan nilai mencapai Rp253,3 triliun. Diperkirakan angka ini mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya mengingat masih banyak warga RI yang berminat bekerja ke luar negeri.
Inilah watak negara kapitalis yang enggan mengurusi rakyatnya dengan baik. Negara seperti tidak mau repot mencipatakan lapangan kerja di dalam negeri, padahal sumber daya alam begitu melimpah. Negara lebih rela membiarkan warganya mengais rezeki di negeri orang dengan berbagai macam risiko dan bahaya yang mengintai.
Memberikan pelatihan kerja bagi calon pekerja ke luar negeri bukan solusi pengangguran dan sempitnya lapangan pekerjaan. Namun, ini justru menampakkan kegagalan negara dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya. Negara lepas tangan dengan membiarkan warganya mengurusi dan menyelesaikan masalahnya sendiri.
Inilah tipikal negara kapitalis yang tidak punya visi melayani rakyat. Sebaliknya, negara kapitalis malah sibuk memenuhi kepentingan para pemilik modal. SDA melimpah yang mestinya mampu memberi makan rakyat justru dikuasai segelintir kapitalis. Akibatnya, sebagian besar keuntungan dari SDA mengalir ke kantong-kantong pemilik kapital. Rakyat hanya kebagian remah-remah.
Kondisi jauh berbeda bila negara memiliki visi melayani urusan rakyat. Negara ini adalah negara berlandaskan Islam. Dengan tuntunan syariat Islam, negara mengurusi setiap keperluan rakyatnya, tanpa memandang apa pun. Baik dia muslim atau nonmuslim, kaya atau miskin, semua diurusi oleh negara. Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok dan mendasar rakyat dengan segenap daya yang dimiliki.
Begitu pula dengan urusan pekerjaan yang menjadi jalan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat wajib dijamin oleh negara. Penerapan sistem ekonomi Islam menjadikan negara sebagai satu-satunya pengelola SDA dan mencegah individu atau asing menguasi aset publik. Tata kelola ini memungkinkan negara untuk menciptakan lapangan kerja yang luas bagi rakyat.
Siapa saja dapat bekerja sesuai dengan kemampuan dan minatnya masing-masing. Dengan begitu, ayah atau kepala keluarga dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dengan layak.
Selain itu, penerapan sistem ekonomi Islam juga menjamin kepemilikan umum seperti kekayaan alam dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Dari hasil pengelolaan kepemilikan umum ini negara dapat membangun berbagai fasilitas publik. Negara juga dapat menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan secara gratis untuk siapa saja dengan dana dari baitulmal.
Negara yang menerapkan Islam ini akan memberikan jaminan keselamatan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya melalui mekanisme yang bersandarkan pada syariat Islam. Inilah negara yang bervisi melayani umat dalam rangka menjalankan amanah syariat. Di bawah naungannya, kehidupan rakyat akan terjamin lahir dan batin.
Oleh: Nurcahyani
Aktivis Muslimah
0 Komentar