Topswara.com -- Kabar mengenai penjajakan Huawei terhadap Pelabuhan Belawan sebagai main port untuk proyek infrastruktur telekomunikasi di Sumatra bukanlah sekadar isu bisnis logistik biasa.
Rencana impor sekitar 120 kontainer per bulan selama setengah tahun ini membawa pesan kuat: Sumatra adalah pasar strategis, dan Belawan adalah kunci pembukanya. (radarnusantara.com 30/04/22026).
Namun, di balik angka-angka pertumbuhan dan kesiapan operasional PT Belawan New Container Terminal (BNCT), tersimpan pertanyaan fundamental yang sering kali luput dari perayaan investasi: Ke mana arah kedaulatan kita sedang menuju?
Secara faktual, posisi strategis Belawan tidak perlu diperdebatkan lagi. Sebagai gerbang utama di wilayah barat Indonesia, kesiapan infrastruktur pelabuhan adalah prasyarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Masuknya raksasa teknologi global sekelas Huawei menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap stabilitas dan kapasitas operasional kita cukup tinggi. Namun, jika kita berhenti hanya pada rasa bangga karena "dipilih" oleh investor, kita sedang terjebak dalam cara pandang yang sangat sempit.
Dalam sistem ekonomi kapitalistik yang mendominasi hari ini, investasi sering kali dipandang sebagai indikator tunggal kemajuan. Fokus utamanya adalah efisiensi, volume distribusi, dan maksimalisasi keuntungan.
Namun, sejarah dan realitas lapangan sering kali menunjukkan pola yang berulang: daerah hanya diposisikan sebagai simpul logistik atau pasar konsumsi. Sementara itu, kontrol teknologi, keputusan strategis, dan margin keuntungan terbesar tetap berada di tangan korporasi global.
Pelabuhan kita mungkin sibuk, buruh kita mungkin bekerja, tetapi kendali atas "otak" dari infrastruktur yang masuk tetap berada di luar jangkauan kita.
Sektor telekomunikasi adalah sektor yang sangat vital. Di era digital, siapa yang menguasai infrastruktur telekomunikasi, dialah yang menguasai alur informasi. Ketika pembangunan infrastruktur ini sangat bergantung pada pihak luar, baik secara perangkat maupun modal. Maka secara perlahan kita sedang membangun ketergantungan yang sistemik.
Di sinilah kita perlu menengok kembali perspektif yang lebih mendasar dan berkeadilan. Dalam pandangan Islam, infrastruktur publik seperti pelabuhan dan sektor vital seperti telekomunikasi termasuk dalam kategori kepemilikan umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Konsekuensinya, sektor-sektor ini harus berada di bawah kendali negara secara kuat demi kemaslahatan umat.
Kerja sama dengan pihak asing, seperti Huawei, secara hukum asal diperbolehkan (mubah) dalam bingkai perdagangan dan transfer teknologi. Namun, ada kaidah syar’i yang tidak boleh dilanggar: tidak boleh ada celah bagi pihak asing untuk menguasai atau mendikte urusan kaum muslimin secara strategis.
Negara tidak boleh hanya duduk sebagai "manajer logistik" yang memastikan kontainer turun dengan lancar. Negara harus hadir sebagai pengendali utama yang memastikan keadilan distribusi, sehingga manfaat ekonomi dari hiruk-pikuk Pelabuhan Belawan harus dirasakan langsung oleh masyarakat lokal, bukan sekadar menjadi angka pertumbuhan yang terakumulasi di kantong korporasi.
Kemudian kemandirian teknologi, yang mana proyek ini harus menjadi jembatan menuju penguasaan teknologi secara mandiri oleh anak bangsa, bukan sekadar instalasi perangkat "kotak hitam" yang tidak kita pahami jeroannya.
Lalu adanya perlindungan kepentingan publik, sehinngga data dan alur informasi yang mengalir di atas infrastruktur ini harus benar-benar aman dari potensi spionase atau sabotase kepentingan asing.
Rencana Huawei di Belawan seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk berbenah. Kita membutuhkan regulasi yang lebih dari sekadar mempermudah izin. Kita butuh aturan main yang mewajibkan transfer teknologi nyata, penggunaan konten lokal yang substansial, dan jaminan keamanan siber yang mandiri. Dan Negara yang bersistemkan pemerintahan Islam menjamin hal itu.
Sudah saatnya paradigma pembangunan kita bergeser. Dari pembangunan yang digerakkan oleh modal (capital-driven) menuju pembangunan yang digerakkan oleh kedaulatan dan kemaslahatan rakyat (sovereignty-driven).
Dengan begitu, Pelabuhan Belawan tidak hanya akan menjadi gerbang logistik, tetapi juga menjadi benteng kekuatan strategis yang akan membawa Indonesia menuju kemandirian yang berkelanjutan dan hakiki di bawah naungan syariat Islam yang kaffah.
Oleh: Rika Lestari Sinaga, A.Md.
Aktivis Muslimah
0 Komentar