Topswara.com -- Pengangguran makin merajalela bukan karena malas bekerja, akan tetapi lapangan kerja semakin terbatas. Struktur ketenagakerjaan Indonesia masih didominasi oleh sektor informal dengan kualitas pekerjaan yang relatif rendah.
Masyarakat lebih memilih bekerja freelance, butuh tani, asisten rumah tangga, tukang ojek online, pedagang kaki lima, pedagang asongan atau pemulung.
Dikutip dari antaranews.com (01/05), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sederet kebijakan dan instruksi terkait ketenagakerjaan terbaru saat menghadiri Hari Buruh Internasional (May Day) di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, sebagai bentuk keberpihakan terhadap pekerja, Jumat.
Pertama, Prabowo telah meneken Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi International Labor Organization nomor 188 yang mencakup perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan.
"Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia nelayan diurus. Semuanya, nanti kurang lebih ada enam juta nelayan, yang akan kita perbaiki hidupnya dengan anak dan istri 20 juta lebih rakyat Indonesia. Hidupnya akan lebih baik, hidupnya akan sejahtera," katanya.
Kesenjangan makin lebar dan kemiskinan struktural makin banyak. Sehingga masyarakat lebih memilih alternatif membuat usaha sendiri (UMKM). Usaha sendiri itu pun banyak mengalami kendala karena ketidak pastiannya daya beli masyarakat.
Ketika rakyat memiliki pekerjaan pun upah yang diterima sangatlah rendah. Hanya bisa memenuhi kebutuhan pokok saja. Sehingga semakin tingginya tekanan kebutuhan, banyak ibu-ibu yang harusnya mengurus rumah tangga masih berjibaku sibuk mencari nafkah.
Pada faktanya yang terjadi di masyarakat justru banyak lapangan kerja untuk perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini tentunya menimbulkan masalah baru terkait dengan pengasuhan anak, pekerjaan ibu yang terlalu berat demi bertahan hidup di era saat ini.
Kebijakan pemerintah lebih berpihak pada pemilik modal, sehingga kepentingan rakyat terabaikan. Walaupun pemerintah menghadirkan GIG economy akan tetapi belum menjamin kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kapitalisme gagal menyejahterakan rakyat. Negara lemah dalam mengatur regulasi karena ketidakmampuan dalam mengatur pemilik modal.
Solusi Islam
Sistem Islam memiliki solusi dari berbagai masalah ketenagakerjaan dan lapangan pekerjaan. Hak dan kewajiban pekerja dan pemberi lapangan kerja diatur dengan syariat Islam.
Islam menegaskan tanggung jawab negara untuk menyediakan lapangan kerja untuk semua laki-laki dewasa agar dapat menjalankan kewajiban menafkahi keluarga.
Sehingga perempuan bisa menjalankan tugasnya sebagai ibu pengurus rumah tangga dengan maksimal. Meskipun ada yang memilih untuk bekerja, pekerjaan tersebut tidak membuat muslimah dieksploitasi dengan jam kerja yang tinggi.
Sistem pendidikan, politik, dan ekonomi Islam memiliki mekanisme yang komprehensif untuk memastikan setiap laki-laki dewasa bekerja sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Sekaligus memberikan pendidikan yang gratis agar dapat memiliki skill dan keahlian untuk memaksimalkan kemajuan ilmu dan teknologi.
Kemudian syariat Islam juga memiliki aturan terkait hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja, sehingga tidak menimbulkan masalah baik dalam hal upah, jam kerja, beban kerja, hubungan kerja, karena akad kerja didasarkan keridhaan.
Solusi masalah ketenagakerjaan membutuhkan perubahan sistem politik, ekonomi, dan pendidikan yang berpijak pada Islam kaffah. Islam dijadikan sebagai ideologi negara yang mengatur segala aspek kehidupan. Dengan demikian kesejahteraan sosial bisa diwujudkan dengan aturan Allah SWT.
Oleh: Munamah
Aktivis Muslimah
0 Komentar