Topswara.com -- Isu kenaikan harga BBM hari ini membuat galau penduduk bumi. Guncangan harga BBM bukan sekadar isu teknis, tetapi tanda rapuhnya kedaulatan energi negeri ini.
Saat distribusi tersendat dan harga naik, yang terdampak bukan hanya APBN, melainkan denyut kehidupan masyarakat—dari nelayan hingga pelaku UMKM. Ini menunjukkan bahwa persoalan BBM bukan berdiri sendiri, tetapi bagian dari sistem yang membuat negeri ini bergantung pada dinamika global.
Fakta di lapangan menunjukkan kondisi mengkhawatirkan. Meski BBM subsidi ditahan, harga nonsubsidi naik dan antrean panjang terjadi di berbagai daerah. Masyarakat bahkan terpaksa membeli BBM eceran dengan harga tinggi.
Gangguan distribusi global, termasuk tertahannya kapal tanker di Selat Hormuz (BBC Indonesia, 2/04/2026), turut memperparah situasi. Antrean panjang terlihat di berbagai SPBU, bahkan BBM eceran mencapai Rp20.000 per liter (mediaindonesia.com, 31/04/2026).
Di sisi lain, beban subsidi meningkat seiring kenaikan harga minyak dunia (Setkab.go.id, 1/04/2026), sementara langkah penghematan seperti WFH dan pembatasan pembelian BBM mulai diwacanakan (antaranews, 30/03/2026).
Kondisi tersebut menjadikan negara dalam dilema berulang: menaikkan harga memicu inflasi dan melemahkan daya beli, sementara menahannya membebani APBN.
Kebijakan yang diambil cenderung reaktif dan belum menyentuh akar masalah. Bahkan sebelum kenaikan, antrean sudah terjadi—menunjukkan rapuhnya distribusi dan tingginya ketergantungan pada BBM.
Akar masalahnya terletak pada ketergantungan impor. Sebagai net importir minyak, Indonesia sangat bergantung pada pasokan luar. Akibatnya, harga dan ketersediaan BBM tunduk pada gejolak global. Ketika terjadi gangguan pasokan atau lonjakan harga dunia, dampaknya langsung dirasakan di dalam negeri.
Rakyat menjadi pihak paling terdampak. Biaya transportasi naik, harga kebutuhan pokok terdorong, dan tekanan ekonomi makin berat.
Negara tampak hanya sebagai “pengelola krisis”, bukan pengendali keadaan. Selama ketergantungan ini berlangsung, krisis serupa akan terus berulang karena pondasi sistemnya tidak berubah.
Dalam Islam, kemandirian energi bukan sekadar target ekonomi, tetapi konsekuensi dari sistem politik yang menyatukan potensi umat.
Realitasnya, dunia Islam menyimpan cadangan minyak terbesar di dunia: Arab Saudi sekitar 267 miliar barel, Iran 208 miliar barel, Irak 145 miliar barel, Kuwait 101 miliar barel, dan Uni Emirat Arab sekitar 111 miliar barel. Jika potensi ini disatukan, maka dunia Islam bukan hanya mandiri energi, tetapi berpotensi menjadi pusat kekuatan energi global.
Dalam sistem khilafah, kekayaan ini tidak diperebutkan antarnegara, melainkan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan seluruh wilayah, termasuk Indonesia. Rasulullah ï·º bersabda: “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api (energi)” (HR. Abu Dawud).
Hadis ini menegaskan bahwa energi adalah milik umum yang wajib dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat, bukan diserahkan pada mekanisme pasar atau kepentingan korporasi.
Karena itu, negara tidak boleh menjadikan BBM sebagai komoditas bisnis, melainkan sebagai layanan publik strategis. Dengan kemandirian ini, negara tidak mudah terguncang oleh krisis global, fluktuasi harga minyak, atau gangguan distribusi internasional.
Stabilitas ekonomi bertumpu pada kekuatan internal, bukan ketergantungan eksternal.
Namun, kemandirian bukan berarti penggunaan tanpa kendali. Islam mengatur pemanfaatan energi secara bertanggung jawab dan proporsional.
Negara memastikan distribusi tepat sasaran: sektor vital seperti transportasi publik, pertanian, industri dasar, serta layanan umum—khususnya kesehatan dan pendidikan—menjadi prioritas utama, bahkan termasuk kebutuhan energi untuk menjaga kedaulatan dan keamanan.
Jika pun harus menghemat, penghematan dilakukan pada sektor non-esensial, tanpa mengorbankan hak dasar masyarakat. Pembatasan diarahkan pada gaya hidup konsumtif, pemborosan energi, serta aktivitas yang tidak berdampak langsung pada kemaslahatan umum.
Lebih dari itu, negara tidak bergantung pada satu sumber energi. Pengembangan energi alternatif seperti tenaga air, surya, hingga nuklir menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan sistem energi.
Dalam kerangka ini, fungsi pemimpin sangat sentral. Rasulullah ï·º bersabda: “Imam adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya” (HR. Bukhari dan Muslim). Artinya, negara wajib menjamin ketersediaan energi secara adil, stabil, dan terjangkau.
Dengan demikian, solusi Islam tidak hanya teknis, tetapi sistemis dan visioner. Kedaulatan energi hanya akan nyata jika dikelola dalam kepemimpinan yang menyatukan, melayani, dan bertanggung jawab—yakni khilafah. []
Zahida Ar-Rosyida
(Aktivis Muslimah Banua)
0 Komentar