Topswara.com -- Situasi Gaza saat ini tidak hanya krisis kemanusiaan, tetapi wujud nyata konflik ideologi dan geopolitik yang telah berlangsung lama.
Belum lama ini, Badan Otoritas Palestina (BoP) mendesak Hamas untuk menurunkan senjatanya sebagai persyaratan pokok dalam menjalankan rencana perdamaian di Gaza. Akan tetapi, tuntutan ini langsung mendapat sanggahan keras dari Hamas. (gazamedia.net, 7/4/26)
Di mata Hamas dan rakyat Palestina yang terkepung dalam blokade, pelucutan senjata berarti bukan hanya mengancam teknis kemiliteran, lebih dari itu taruhannya menyangkut hidup matinya perjuangan pembebasan yang sudah mereka pertahankan.
Secara objektif, nyatanya BoP tidak bisa dijadikan mediator yang netral. Justru, organisasi global ini kerap kali tersangkut dalam pusaran kepentingan kapitalisme global yang dikendalikan oleh Barat, terlebih Amerika Serikat.
Maka dalam hal ini, desakan pelucutan senjata bisa disebut juga sebagai "perangkap maut." Barat miliki kepentingan menstabilkan kawasan guna kelancaran arus modal dan hegemoni politik mereka, yang hakikatnya memprioritaskan keamanan zionis Israel.
Pelucutan senjata merupakan skema terstruktur untuk mematikan benteng fisik terakhir yang dimiliki rakyat Gaza. Begitu senjata hilang, daya perlawanan Palestina pun tumpul, sehingga dengan mudah Zionis Israel mencaplok wilayah Gaza.
Ini adalah manuver barat untuk memadamkan ruh jihad dan perlawanan yang selama ini menjadi penghalang legalisasi penjajahan Zionis atas tanah Al-Quds.
Selain itu, tuntutan tersebut termasuk serangan ghazwul fikri. Narasi yang dimasifkan berupaya mengalihkan kerangka berpikir kaum Muslimin bahwa mengangkat senjata merupakan biang penderitaan, sementara perdamaian hanya bisa diraih dengan penyerahan senjata warga Gaza.
Tujuannya jelas, upaya ini ditujukan untuk membentuk persepsi umat, agar martabat dan kedaulatan bersedia ditukar dengan iming-iming kesejahteraan semu di bawah cengkraman senjata.
Fakta historis pun mampu menjadi saksi bahwa perjanjian damai yang ditawarkan Barat selalu berujung pada pengkhianatan. Dari mulai Oslo 1993 hingga Peace 2003, entitas Zionis tetap melanjutkan ekspansi permukiman ilegal di Tepi Barat tanpa henti.
Walhasil, tanah Palestina kian tergerus dari 78% menjadi tersisa 12%. Pola ini pun berulang dengan mencoba melumpuhkan senjata perlawanan, lalu kemudian tanah Gaza akan mudah mereka rampas.
Di tengah seruan pelucutan senjata, fakta di lapangan berbanding terbalik yang memperlihatkan pengkhianatan nyata dari Israel. Meski berkali-kali gencatan senjata dideklarasikan di meja perundingan, akan tetapi di sisi lain Zionis tetap melancarkan berbagai provokasi dan agresi militer. Sampai bulan ini, korban sipil dari insiden tersebut terus bertambah termasuk anak-anak dan perempuan.
Sesungguhnya desakan Hamas pada dunia internasional guna menyikapi pelanggaran senjata merupakan hal sangat tepat. Namun, komunitas internasional yang diinisiasi oleh PBB dan lembaga lainnya tampaknya tidak berdaya dalam merespon permasalahan ini.
Justru standar ganda yang dipertontonkan tatkala agresi militer diklaim sebagai “Hak Membela diri”, sedangkan perlawanan pihak terjajah dicap terorisme yang mesti dilumpuhkan. Realitas ini menunjukkan bahwa diplomasi internasional tidak menjadi pelindung bagi yang tertindas.
Lantas, solusi seperti apa yang diperlukan Gaza? Rekam jejak sejarah membuktikan bahwa nasib di Palestina tak pernah benar-benar dilirik di meja PBB.
Tumpukan resolusi hanya berakhir sebagai berkas kosong saat dihadapkan pada kesewenang-wenangan zionis yang disokong negara super power dunia, Amerika. Tawaran barat hanya ilusi semata, karena mensyaratkan Palestina tunduk pada kezaliman dan kehormatannya dilucuti.
Solusi tuntas untuk Gaza bukan melalui negosiasi yang timpang, melainkan hadirnya kekuatan politik global yang menjadi garda terdepan untuk yang terzalimi. Umat Islam di mana pun berada miliki tanggung jawab akidah atas Palestina.
Ini artinya, pembebasan Baitul Maqdis hanya bisa tercapai apabila dunia Islam melebur dalam satu kepemimpinan, mengerahkan tentara-tentaranya serta memutus total mata rantai hubungan diplomatik dan ekonomi dengan para penjajah.
Selama umat masih terjebak dalam sekat nasionalisme, Gaza akan terus menjadi tumbal diplomasi mematikan.
Oleh: Gina Kusmiati
Aktivis Muslimah
0 Komentar