Topswara.com -- Kenaikan harga energi global akibat konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel kembali menempatkan Indonesia pada posisi sulit. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik demi menjaga daya beli masyarakat (setkab.go.id 31/03/2026).
Namun di sisi lain, harga BBM nonsubsidi mengalami lonjakan sebab mekanisme penentuannya mengikuti harga pasar internasional (kabar24.bisnis.com, 30/03/2026).
Meskipun pemerintah memastikan harga BBM tidak naik, namun beredar Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 024/KOMx/BPH.DBBM/2026 yang memuat soal pengendalian penyaluran jenis bahan bakar minyak biosolar dan Pertalite untuk transportasi kendaraan bermotor (antaranews.com, 31/03/2026).
Semua situasi ini terjadi disebabkan oleh terganggunya distribusi global, seperti tertahannya kapal tanker di Selat Hormuz yang menjadi jalur vital pasokan minyak dunia (kabar24.bisnis.com, 30/03/2026).
Secara fiskal, pemerintah berupaya menahan gejolak dengan mengandalkan APBN untuk menambal subsidi. Namun langkah ini bukan tanpa batas.
Sejumlah ekonom menilai kemampuan negara hanya mampu menahan kenaikan harga BBM dalam waktu terbatas sebab kenaikan minyak dunia membuat beban subsidi membengkak (bbc.com, 06/04/2026).
Berbagai kebijakan penghematan pun mulai digulirkan, seperti imbauan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara, wacana pembatasan pembelian BBM untuk kendaraan tertentu, hingga pengurangan aktivitas yang bergantung pada mobilitas tinggi (bbc.com, 06/04/2026).
Upaya pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah konflik global memang untuk menahan gejolak sosial di tengah masyarakat. Namun jika tidak dinaikkan, maka sampai kapan APBN mampu menahannya? Sedangkan harga untuk menunda ini akan semakin mahal.
Maka akar persoalan sebenarnya terletak pada posisi Indonesia sebagai net importir minyak. Ketergantungan pada pasokan luar negeri membuat stabilitas energi nasional sangat rentan terhadap dinamika global.
Ketika terjadi gangguan di titik strategis seperti Selat Hormuz atau konflik geopolitik, dampaknya langsung menjalar hingga ke dalam negeri. Masyarakat akhirnya menjadi pihak yang paling merasakan beban, baik melalui sulitnya akses BBM maupun kenaikan harga barang akibat inflasi.
Kondisi ini menggambarkan rapuhnya kemandirian energi nasional. Selama kebutuhan komoditas strategis seperti BBM masih bergantung pada impor, maka ekonomi dan politik negara akan terus mudah terguncang oleh sentimen eksternal. Krisis demi krisis yang berulang menunjukkan bahwa solusi yang ada selama ini masih bersifat jangka pendek dan reaktif.
Dalam perspektif Islam, persoalan ini dipandang memerlukan solusi yang lebih mendasar, yakni mewujudkan kemandirian energi. Hal ini diyakini dapat tercapai jika negeri-negeri Muslim bersatu dalam satu kepemimpinan, sehingga sumber daya alam yang melimpah di berbagai wilayah—termasuk minyak di kawasan Timur Tengah—dapat dikelola dan didistribusikan secara kolektif.
Dengan pengelolaan terpusat dan berbasis kemaslahatan umat, kebutuhan energi seluruh wilayah dapat terpenuhi tanpa bergantung pada kekuatan global.
Kemandirian ini tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memperkuat posisi politik dan ekonomi. Negara tidak lagi mudah terguncang oleh fluktuasi harga global atau tekanan geopolitik. Bahkan dengan pengelolaan yang optimal, negara dapat menjadi kekuatan besar yang disegani.
Meski demikian, prinsip pengelolaan energi dalam Islam tetap menekankan tanggung jawab. Penggunaan BBM tidak dilakukan secara boros, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan syariat. Penghematan diarahkan pada hal-hal yang memang perlu, tanpa mengorbankan pelayanan publik atau kewajiban.
Selain itu, pengembangan sumber energi alternatif seperti nuklir dan energi terbarukan juga menjadi bagian penting untuk menjamin keberlanjutan pasokan energi.
Pada akhirnya, krisis BBM yang terjadi saat ini bukan sekadar persoalan kenaikan harga. Ia adalah cerminan dari ketergantungan struktural yang belum terselesaikan. Tanpa perubahan mendasar menuju kemandirian, Indonesia akan terus menghadapi siklus krisis yang sama setiap kali dunia diguncang oleh gejolak energi. []
Oleh: Yuchyil Firdausi
(Aktivis Muslimah)
0 Komentar