Topswara.com -- Krisis BBM yang Kian Nyata di Tengah Gejolak Dunia
Gejolak harga minyak dunia kembali memukul stabilitas energi nasional. Meski pemerintah menahan harga BBM bersubsidi, kenaikan BBM nonsubsidi tetap terjadi dan berdampak luas.
Di berbagai daerah, antrean panjang di SPBU menjadi pemandangan yang lazim. Masyarakat bahkan rela mengantre berjam-jam atau membeli BBM eceran dengan harga tinggi demi memenuhi kebutuhan harian.
Gangguan distribusi global, seperti tertahannya kapal tanker di Selat Hormuz, semakin memperparah situasi. Jalur strategis ini menjadi titik krusial dalam rantai pasok energi dunia, sehingga setiap gangguan langsung berimbas pada ketersediaan BBM di dalam negeri.
Sementara itu, APBN dipaksa menanggung beban subsidi yang semakin membengkak akibat lonjakan harga minyak global. Namun daya tahan fiskal sangat terbatas yang hanya mampu menopang dalam waktu singkat.
Pemerintah pun mulai mengeluarkan kebijakan penghematan, seperti pembatasan aktivitas, wacana pembatasan pembelian BBM, hingga pengurangan program tertentu. Semua fakta ini menunjukkan satu hal yaitu krisis BBM bukan sekadar isu teknis, melainkan krisis struktural yang berulang.
Kapitalisme Energi dan Ilusi Kedaulatan
Masalah BBM di Indonesia tidak bisa dilihat sebagai persoalan sesaat akibat konflik global. Ini adalah konsekuensi langsung dari model pengelolaan energi dalam sistem kapitalisme yang menjadikan minyak sebagai komoditas pasar, bukan kebutuhan publik yang wajib dijamin negara.
Dalam sistem ini, harga BBM tunduk pada mekanisme pasar global yang sangat fluktuatif. Negara tidak memiliki kendali penuh, bahkan terhadap kebutuhan vital rakyatnya sendiri. Ketika harga minyak dunia naik, negara dipaksa memilih antara dua keburukan: menaikkan harga BBM dan memicu gejolak sosial, atau mempertahankan harga dengan risiko defisit anggaran yang membengkak.
Dilema ini sejatinya menunjukkan bahwa negara kehilangan kedaulatan dalam menentukan kebijakan energinya.
Lebih tajam lagi, status Indonesia sebagai net importir minyak adalah bukti kegagalan strategis dalam pengelolaan sumber daya.
Negeri yang pernah menjadi eksportir minyak justru kini bergantung pada impor. Ini bukan sekadar persoalan cadangan yang menipis, tetapi akibat dari liberalisasi sektor energi yang membuka ruang dominasi asing dalam eksplorasi dan distribusi.
Ketergantungan ini menjadikan Indonesia rentan terhadap tekanan geopolitik global. Gangguan di Selat Hormuz, konflik di Timur Tengah, atau kebijakan negara produsen minyak, semuanya bisa langsung mengguncang stabilitas dalam negeri. Artinya, kedaulatan energi yang selama ini digembar-gemborkan sejatinya hanyalah ilusi.
Di sisi lain, kebijakan penghematan yang diambil pemerintah justru menunjukkan kecenderungan memindahkan beban krisis kepada rakyat. Pembatasan BBM, pengurangan aktivitas, hingga efisiensi anggaran sering kali berujung pada penurunan kualitas layanan publik. Rakyat dipaksa menyesuaikan diri, sementara akar masalahnya tidak pernah diselesaikan.
Dengan demikian, krisis BBM bukan sekadar dampak gejolak global, tetapi cermin dari sistem ekonomi-politik yang gagal menjamin kebutuhan dasar rakyat.
Membangun Kedaulatan Energi Tanpa Ketergantungan
Islam memandang energi, termasuk BBM, sebagai kepemilikan umum yang tidak boleh diprivatisasi atau dikendalikan oleh mekanisme pasar global. Negara wajib mengelola sumber daya ini secara langsung dan mendistribusikannya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk keuntungan korporasi atau kepentingan asing.
Solusi mendasar yang ditawarkan Islam adalah penyatuan negeri-negeri Muslim dalam satu kepemimpinan, yaitu Khilafah. Dengan penyatuan ini, potensi energi yang sangat besar terutama minyak di kawasan Timur Tengah akan menjadi kekuatan kolektif yang dikelola secara terintegrasi.
Distribusi energi tidak lagi bergantung pada pasar global, melainkan diatur berdasarkan kebutuhan umat
Kemandirian ini akan memutus ketergantungan terhadap impor dan tekanan geopolitik. Negara tidak lagi terjebak dalam dilema kenaikan harga atau defisit anggaran, karena sumber daya energi berada dalam kendali penuh.
Selain itu, khilafah tidak akan menjadikan energi sebagai alat komersialisasi. Harga BBM dapat dijaga tetap terjangkau, bahkan berpotensi sangat murah, karena tidak dibebani logika keuntungan. Negara juga akan mengembangkan teknologi energi alternatif, termasuk nuklir, untuk memastikan keberlanjutan dan kekuatan sebagai negara mandiri.
Penghematan dalam Islam bukan berarti membatasi hak rakyat, melainkan mengelola sumber daya secara bijak tanpa mengurangi pelayanan publik. Negara tetap menjamin kebutuhan dasar rakyat secara optimal.
Dengan demikian, Islam tidak hanya menawarkan solusi teknis atas krisis BBM, tetapi juga solusi ideologis yang menghapus akar masalahnya: ketergantungan, liberalisasi, dan dominasi kapitalisme global. Inilah jalan menuju kedaulatan energi yang sejati.
Oleh: Wulandari, SP., S.Pd.
Aktivis Muslimah
0 Komentar