Topswara.com -- Negeri yang kaya akan hasil padi dan palawija, rasanya rakyat tidak akan kekurangan pangan apalagi sampai mengalami krisis pangan. Namun pada kenyataannya kita mengalami hal tersebut. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Rasanya tidak mungkin!
Pada faktanya inilah yang sedang terjadi hari ini. Terkait alasannya tidak lain tidak bukan karena kesalahan sistem tata kelola pangan yakni kapitalisme. Dalam sistem yang memisahkan agama dengan kehidupan ini lebih mementingkan kepentingan para oligarki. Sedangkan rakyat diabaikan, rakyat banyak kehilangan lahan-lahan pertanian. Alhasil krisis pangan tak terelakkan lagi.
Cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog hanya mencapai 594.856 ton per 22 November 2022. Jumlah cadangan beras pemerintah atau CBP tersebut jauh di bawah angka ideal minimal sebesar 1,2 juta ton.
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, mengatakan bahwa pihaknya sudah berupaya untuk melakukan penyerapan gabah dan beras dari petani dalam negeri. Namun demikian, penyerapan tersebut masih di bawah target.
"Dalam proses perjalanannya, penyerapan masih jauh dari target yang dtentukan," ujar pria yang akrab dipanggl Buwas tersebut saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (23/11).
Kondisi tersebut memunculkan wacana impor yang diusulkan oleh Perum Bulog.
Padahal pada awal tahun 2022, pemerintah tidak merencanakan impor. Impor perlu dilakukan karena penyerapan beras oleh Bulog rendah. Keterbatasan stok menyebabkan pengepul lebih memilih untuk menyimpan berasnya demi menjaga suplai ke rantai pasoknya, dibandingkan kepada Bulog. (katadata.co.id, 26 November 2022)
Faktor yang mempengaruhi yakni :
Pertama curah hujan yang tidak stabil mengakibatkan kurangnya ketersediaan air dan adanya bencana banjir di beberapa titik daerah, sehingga gagal panen.
Kedua, berkurangnya ketersediaan lahan akibat bisnis perumahan serta pembangunan gedung-gedung pencakar langit.
Ketiga, kesalahan tata kelola pangan oleh system kapitalisme. Mulai dari mahalnya bibit, pupuk, tenaga, serta harga jual yang relatif murah kepada bulog.
Sementara Kementan gagal menyediakan beras yang dijanjikan. Di sisi lain petani enggan menjual beras ke bulog karena harga beras sedang tinggi, sementara bulog membeli dengan harga yang lebih rendah.
Jika dicermati, problem yang disebut sebagai alasan impor pangan sesungguhnya bukan semata soal kelangkaan barang (beras). Tetapi bentuk kegagalan negara dalam mewujudkan kedaulatan pagan. Kesemrawutan distribusi dan kesejahteraan yang sangat rendah.
Persoalan ini menunjukkan adanya kegagalan perencanaan penyerapan beras cadangan dan buruknya koordinasi berbagai pihak terkait. Selain itu, juga dipengaruhi oleh kebijakan pengelolaan pangan yang bersifat kapitalistik sehigga tidak berpihak pada petani seperti naiknya harga pupuk, yang membuat produksi berkurang.
Apalagi menggantungkan pemenenuhan pangan melalui impor dari negara lain dapat menjadi jalan untuk menguasai kaum muslimin. Ini diharamkan oleh Islam.
Islam memiliki sistem pengolaan yang tebaik, yang akan menjamin ketersediaan cadangan pangan oleh negara dan melindungi petani beras sehingga dapat berproduksi optimal. Sistem ini bernama khilafah islamiah.
Khilafah akan menjalankan politik ekonomi islam dalam pengelolaan pangan dan pertanian. Dengan begitu kedaulatan pangan masyarakat akan segera terwujud. Khalifah merupakan penguasa yang memiliki dua peran utama yakni sebagai raa`in (pelayan) dan junnah (pelindung).
Khalifah juga bertanggung jawab atas kesejahteraan umat. Baik dalam hal pangan ataupun kelangsungan hidup.
Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah
dalam hadisnya: “sesungguhnya seorang penguasa adalah pengurus (urusan rakyat) dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR. Muslim dan Ahmad)
Tanggung jawab ini mutlak diemban oleh khalifah tanpa melibatkan pihak korporasi. Hadir secara utuh dan penuh dalam pengolaan angan. Mendukung penuh pertanian. Mewujudkan swasembada pangan serta kualitas beras yang dihasilkan. Mulai dari bibit, pupuk, dan harga jual berdasarkan permintaan dan penawaran yang terjadi secara alami.
Sehingga kesejahteraan masyarakat terjamin tanpa keikutsertaan korporasi.
Sistem Islam inilah yang secara kaffah mengurus urusan rakyat. Semua ini akan terwujud jika sistem Islam berjaya. Semua tidak luput umat Muslim yang erus mengkaji Islam kaffah serta menyuarakan kebenaran berdasarkan Al Qur`an dan As Sunnah.
Oleh: Sarinem
Sahabat Topswara
0 Komentar