Topswara.com -- "... Maka berlombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua..." (QS Al-Baqarah, ayat 148)
Sebuah penghargaan kadang diperlukan untuk memicu samangat melakukan tugas-tugas yang telah dilakukan oleh seseorang. Bisa jadi disematkan pada pelajar terpandai, aktris atau aktor terfavorit, lingkungan terbersih, kota terindah dan lain-lain. Namun keberadaannya tidak lebih hanya sebagi apresiasi, bukan tujuan.
Sebagai sebuah penghargaan juga baru-baru ini diberikan kepada Bupati Bandung Dadang Supriatna, yang telah menerima penghargaan Anugerah Anubhawa Sasana Desa dari Kementrian Hukum dan HAM RI. Ia dianggap telah berhasil mengembangkan desa-desa binaan di wilayah Kabupaten Bandung sebagai Desa Sadar Hukum periode 2020, 2021, 2022, (detik.com, 4/11/2022).
Ini bukan kali pertama penghargaan diberikan, sebelumnya Bupati juga mendapatkannya dari Ajang Satu Data Jabar Award. Selain itu pemerintah Kabupaten Bandung pun mendapatkan bonus Dana Insentif Daerah (DID) dari Kemenkeu karena berhasil mengendalikan inflasi daerah.
Penghargaan Anugerah Anubhawa Sasana Desa merupakan tindak lanjut dari penghargaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum tingkat Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dilatarbelakangi Peraturan Kepala BPHN Nomor PHN. HN. 03.05.75 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga dan Desa/Kelurahan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat guna mewujudkan budaya hukum masyarakat. Penghargaan ini tentu patut diapresiasi, Bupati juga memberi ucapan selamat atas keberhasilan tiga desa di Kabupaten Bandung yang meraih prestasi tersebut.
Mewujudkan masyarakat sadar hukum adalah tugas seorang pemimpin. Di pandang dari sisi penyelenggaraan pelayanan publik, penguasa mempunyai fungsi sebagai pemberi layanan.
Tanggung jawabnya sangat besar karena harus memastikan pelayanannya sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Karena perannya bukan hanya untuk memenuhi kewajiban mengisi jabatan struktural semata.
Masyarakat membutuhkan sosok pemimpin yang mampu mengayomi dan harus mempunyai komitmen untuk hal itu. Sebagaimana diatur dalam UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Jika ia menyadari bahwa tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kepada publik, maka kesejahteraan masyarakat pasti akan tercapai.
Karena prinsip kepemimpinan yang diterapkan akan selalu berorientasi pada kepuasan masyarakat. Ia akan bekerja bukan untuk sekedar mendapatkan pujian, penghargaan ataupun tanda jasa.
Walaupun demikian pemberian penghargaan juga diatur dalam PP No.35 Tahun 1964. Pejabat berhak memperoleh penghargaan atas kerja kerasnya melaksanakan kewajiban. Hal ini wajar terjadi di sistem yang materialis sekuleris, di mana semua harus dinilai dengan materi, sementara tingkat kepuasan masyarakat atas pengurusan pemimpinnya tidak diperhatikan lagi.
Konsep pengurusan rakyat dalam sistem kapitalisme yang dianut Indonesia, tak ubahnya seperti ajang perlombaan. Persaingan antar daerah diciptakan dengan iming-iming penghargaan berupa hadiah materi.
Tidak masalah apakah berbanding lurus dengan kualitas kepengurusannya kepada rakyat yang dipimpinnya ataukah tidak. Karena faktanya sering bertolak belakang, contohnya penghargaan sebagai kota layak anak disematkan, padahal kasus kekerasan terhadap anak melesat tinggi.
Berbeda jauh dengan pemimpin di sistem Islam yang berlandaskan akidah Islam. Mereka sangat bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya, karena para pemimpin di sistem Islam menyadari bahwa apa yang mereka lakukan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.
Oleh karenanya ia akan berlomba melakukan yang terbaik untuk kemaslahatan masyarakat. Sehingga tidak heran peradaban yang dihasilkan oleh sistem Islam begitu cemerlang, tidak ada yang bisa menandinginya hingga saat ini.
Sebagai contoh pada zaman Umar bin Khaththab, beliau khalifah kedua setelah Abu Bakar. Khalifah Umar tercatat dalam sejarah sebagai pemimpin yang disayangi karena perhatiannya dan tanggung jawabnya yang luar biasa pada rakyatnya. Beliau biasa melakukan blusukan keliling kota mengawasi kehidupan warganya.
Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan pesat. Dua adidaya saat itu Persia dan Romawi Timur bisa ditaklukan. Seiring dengan semakin luasnya kekuasaan, Umar melakukan reformasi secara administrasi dan mengontrol dari dekat kebijakan publik.
Sehingga peradaban Islam berkembang dalam segala aspek baik politik, sistem pemerintahan, ilmu pengetahuan, sosial, seni dan lain-lain. Dan yang paling menonjol adalah kemajuan ekonomi sangat pesat, baitul mal melimpah rakyat sejahtera secara merata.
Kejayaan peradaban Islam juga pernah diraih oleh cucunya Khalifah Umar yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau menjabat khalifah selama kurang dari tiga tahun, tapi kemajuan yang diraihnya sungguh spektakuler. Tidak ada orang yang kekurangan pada masanya, semua hak-hak rakyat dipenuhi baik muslim maupun non muslim. Itulah kepemimpinan yang membawa berkah.
Pemimpinnya secara pribadi memiliki sifat yang amanah, hidup sederhana, jujur, dan zuhud. Sistem pemerintahan yang dijalankannya bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah. Kehidupan Islam yang dijalani bersifat integral dan saling melengkapi tanpa adanya pemilah-milahan ajaran sebagaimana dalam sistem kapitalisme sekulerisme. Tak heran sistem Islam ini bisa berjaya sampai 13 abad.
Walhasil, sistem pemerintahan Islam akan membawa kebaikan jika diterapkan oleh sosok pemimpin yang amanah, bertanggung jawab, bekerja keras dan senantiasa berlomba dalam kebaikan. Tidak ada penghargaan yang mereka harapkan kecuali ridha Allah SWT.
Sebaliknya rakyat juga terkondisikan dengan berlomba dalam kebaikan (fastabiqul khairat) ini, mereka saling amar makruf nahi mungkar, saling peduli antara satu dengan yang lainnya. Bahkan non muslim pun merasa nyaman hidup di bawah naungannya. Begitu luar biasanya sistem Islam, tidakkah kita rindu Islam tegak kembali?
Wallahu a'lam bish shawab.
Oleh: Ooy Sumini
Member Akademi Menulis Kreatif
0 Komentar