Topswara.com -- Kehidupan kelas menengah yang dahulu relatif stabil kini semakin terhimpit tekanan ekonomi. Kebutuhan hidup terus berjalan, sementara kemampuan keuangan tidak selalu mampu mengimbanginya.
Akibatnya, sebagian masyarakat terpaksa menurunkan standar hidup, mengurangi pengeluaran, menguras tabungan, bahkan berutang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Fenomena ini dikenal sebagai downgrade, yakni kondisi ketika seseorang mengalami penurunan kemampuan ekonomi sehingga harus menyesuaikan gaya hidup dengan kondisi keuangannya.
Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia menurun dari 60,8 juta orang atau 23 persen pada 2018 menjadi 46,7 juta orang atau 16,6 persen pada 2025.
Sebaliknya, kelompok ekonomi yang rentan miskin meningkat dari 68,5 persen pada 2018 menjadi 74,5 persen pada 2025. Data tersebut menggambarkan semakin besarnya tekanan yang dihadapi masyarakat dalam mempertahankan kesejahteraan ekonominya. (08/10/2026. Republika.com).
Fenomena ini juga terlihat dari perubahan cara masyarakat bertahan menghadapi kesulitan keuangan. Jika sebelumnya sebagian orang mengandalkan tabungan atau dikenal dengan istilah makan tabungan (mantab), kini semakin banyak yang terpaksa mengandalkan utang atau makan utang (maut).
Kapitalisme cenderung mendorong masyarakat mengejar kepemilikan materi dan gaya hidup konsumtif. Ukuran keberhasilan kerap dikaitkan dengan barang yang dimiliki, tempat tinggal, kendaraan, hingga kemampuan mengikuti tren. Akibatnya, sebagian orang terdorong memenuhi keinginan demi menjaga gengsi, meskipun kondisi keuangannya terbatas.
Namun, persoalannya bukan semata-mata gaya hidup individu. Tekanan ekonomi juga muncul akibat faktor struktural, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), beban perpajakan, dan kebijakan ekonomi yang dampaknya dirasakan masyarakat.
Politik ekonomi yang terlalu mengandalkan mekanisme pasar tanpa perlindungan memadai bagi masyarakat rentan berisiko memperlebar kesenjangan. Pertumbuhan ekonomi yang tercatat dalam angka statistik belum tentu dirasakan secara merata apabila akses terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok masih sulit dijangkau.
Negara semestinya tidak cukup hanya mengimbau masyarakat untuk berhemat atau meningkatkan literasi keuangan. Persoalan ini membutuhkan kebijakan yang mampu memperkuat daya beli, menciptakan pekerjaan layak, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, dan melindungi masyarakat dari risiko jatuh miskin.
Islam menawarkan paradigma kehidupan yang menempatkan kebutuhan sesuai prioritas dan tidak menjadikan gengsi sebagai ukuran kebahagiaan.
Seorang Muslim diajarkan untuk hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan, serta membedakan kebutuhan dan keinginan. Harta dipandang sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab, bukan sekadar sarana mengejar status sosial.
Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Furqan ayat 67: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”
Meski demikian, kesederhanaan tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan masyarakat hidup dalam kekurangan. Persoalan kemiskinan tidak cukup diselesaikan dengan mengubah perilaku konsumsi, tetapi juga harus disertai upaya memperbaiki kondisi ekonomi yang dihadapi rakyat.
Dalam Islam, negara memiliki tanggung jawab besar untuk mengurus dan melindungi rakyat. Negara wajib menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.
Kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan harus mendapat jaminan melalui kebijakan serta pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab.
Pemimpin dalam Islam menjalankan fungsi ra'in, yaitu pengurus dan pelindung urusan rakyat. Rasulullah saw. bersabda bahwa setiap pemimpin adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang diurusnya (HR. Bukhari dan Muslim).
Karena itu, diperlukan perubahan cara pandang dalam membangun perekonomian. Masyarakat perlu menerapkan pola hidup sederhana dan mengelola keuangan berdasarkan prioritas.
Islam memberikan landasan bahwa kesejahteraan harus diwujudkan melalui perpaduan antara tanggung jawab individu, kepedulian sosial, dan peran negara yang amanah. Dengan demikian, rakyat tidak dibiarkan berjuang sendirian menghadapi tekanan ekonomi.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah sistem ekonomi semestinya tidak hanya dilihat dari pertumbuhan angka-angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
Sebab, kesejahteraan sejati bukan ketika rakyat sekadar mampu bertahan, melainkan ketika mereka memperoleh kehidupan yang bermartabat tanpa terus-menerus dibayangi ancaman kemiskinan.
Oleh: Ade Siti Rohmah
Aktivis Muslimah
0 Komentar