Topswara.com -- Rakyat sedang menghadapi begitu banyak persoalan nyata. Di NTT, masyarakat masih berjuang bangkit setelah gempa Flores tujuh kabupaten terdampak diperkirakan butuh pemulihan hingga tiga tahun.
Di Kalimantan, kabut asap karhutla membuat kasus gangguan pernapasan di tujuh provinsi melonjak dari 50.891 menjadi 113.336 hanya dalam sepekan, dengan lebih dari 12,5 juta orang terpapar. Di Kotawaringin Barat, pemadaman listrik bergilir masih terjadi.
Di Palangka Raya, antrean BBM mengular akibat kemarau dan karhutla yang mengganggu distribusi. Belum lagi anak-anak sekolah yang harus menyeberangi sungai karena tak ada jembatan layak. PHK yang terus menghantui, memaksa banyak keluarga berjuang mempertahankan penghidupan.
Di tengah semua itu, pertanyaannya sederhana: apa yang paling dibutuhkan rakyat sekarang? Air bersih? Listrik? BBM? Jembatan? Layanan kesehatan? Penanganan bencana? Lapangan kerja? Atau justru rekening bank?
Solusi Yang Tidak Nyambung Dengan Masalah
Pemerintah kini menyiapkan rencana pembukaan rekening massal bagi lebih dari 200 juta masyarakat, masing-masing dengan saldo awal Rp50 ribu.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebutuhan dananya bisa mencapai sekitar Rp11 triliun dari APBN, untuk mempercepat penyaluran bansos dan meningkatkan inklusi keuangan.
Tujuannya terdengar baik — tapi justru di situlah pertanyaan publik jadi relevan.
Untuk penyaluran bantuan pendidikan saja, mekanisme rekening bukan hal baru; Program Indonesia Pintar sudah memakai rekening Simpanan Pelajar. Jika persoalannya memastikan bansos tepat sasaran, bukankah akar masalahnya ada di data penerima dan ketepatan sasaran — bukan ketiadaan rekening? Lalu mengapa solusinya rekening massal untuk 200 juta orang? Untuk siapa sebenarnya kebijakan ini dibuat?
Saldo Rp50 ribu jelas bukan solusi struktural. Tidak menyelesaikan keluarga yang kehilangan pekerjaan, tidak membangun jembatan, tidak menyediakan air bersih, tidak memadamkan karhutla, tidak mengatasi dampak kabut asap, tidak memulihkan rumah korban bencana.
Sementara itu, negara bersiap menggunakan anggaran publik hingga belasan triliun rupiah — angka yang bahkan diakui sendiri oleh Menteri Keuangan belum final.
Di sinilah soal prioritas anggaran jadi penting: ketika rakyat menghadapi persoalan yang begitu nyata dan mendesak, mengapa perhatian dan anggaran sebesar itu justru diarahkan ke program yang manfaat langsungnya masih dipertanyakan?
Ketika anggaran sebesar ini digunakan, transparansi dan pengawasan bukan pilihan, melainkan kewajiban. Ini bukan berarti program ini otomatis korupsi — belum ada dasar untuk itu. Tapi potensi penyalahgunaan harus diantisipasi sejak awal, apalagi program ini melibatkan data kependudukan, lembaga perbankan, dan uang rakyat dalam skala besar.
Pemerintah semestinya menjelaskan secara terbuka: berapa biaya sebenarnya, bagaimana mekanismenya, siapa yang mengelola, dan bagaimana mencegah penyalahgunaan data maupun anggaran. Sebab yang digunakan adalah uang rakyat.
Ketika Rakyat Butuh Negara, Bukan Sekedar Rekening
Persoalan ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana seharusnya seorang penguasa mengurus rakyatnya?
Indonesia adalah negeri dengan penduduk mayoritas Muslim, dan para penguasanya juga beragama Islam. Maka logis bila nilai-nilai Islam menjadi pertimbangan dalam menjalankan pemerintahan.
Dalam Islam, kepemimpinan bukan sekadar jabatan dan kekuasaan — pemimpin adalah ra'in, pengurus sekaligus penanggung jawab atas rakyatnya.
Rasulullah ï·º bersabda bahwa seorang imam yang memimpin manusia adalah ra'in dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah — pemimpin bukan hanya berwenang membuat kebijakan, tapi juga memikul tanggung jawab penuh atas rakyat yang dipimpinnya.
Fungsi sebagai ra'in semestinya tercermin dalam sikap penguasa: peka terhadap persoalan rakyat, bergerak cepat, tanggap, dan maksimal mengurus kebutuhan mereka. Ketika rakyat tertimpa bencana, negara harus segera hadir.
Ketika rakyat kekurangan air, negara harus mencarikan solusi. Ketika anak-anak kesulitan bersekolah karena tak ada jembatan, negara harus menyelesaikannya. Ketika masyarakat sakit akibat lingkungan buruk, negara harus bertindak.
Ketika rakyat kehilangan pekerjaan, negara harus memastikan penghidupan mereka tetap terlindungi. Inilah wajah negara yang menjalankan fungsi riayah terhadap rakyat.
Sayangnya, akar persoalannya adalah negeri ini masih menjalankan paradigma sekuler yang memisahkan agama dari pengaturan negara. Akibatnya, meski mayoritas penduduk dan penguasanya Muslim, aturan Islam tidak menjadi dasar utama dalam mengatur negara identitas keislaman masyarakat tidak otomatis tercermin dalam kebijakan.
Maka tak mengherankan bila kebijakan negara kerap terasa jauh dari nilai-nilai yang semestinya memandu seorang pemimpin Muslim dalam mengurus rakyatnya.
Rakyat tidak hanya membutuhkan rekening. Rakyat membutuhkan negara yang benar-benar hadir mengurus mereka negara yang melihat kesulitan rakyat sebagai persoalan yang harus segera diselesaikan, bukan sekadar angka dalam laporan.
Bagi negeri yang mayoritas penduduknya Muslim, pertanyaan ini layak direnungkan: jika Islam mengajarkan bahwa pemimpin adalah ra'in yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya, mengapa nilai itu tidak menjadi dasar dalam mengatur kehidupan bernegara?
Sebab rakyat tidak hanya ingin diberi rekening. Rakyat ingin diurus.
Oleh: Eva Arlini, SE.
Pemerhati Masyarakat
0 Komentar