Topswara.com -- Gelar sarjana semestinya menjadi bekal untuk membangun masa depan. Namun, hari ini ijazah justru tidak selalu menjamin seseorang mendapatkan pekerjaan. Sekitar satu juta sarjana di Indonesia tercatat menganggur.
Ironisnya, angka ini muncul ketika pemerintah terus menyampaikan kabar pertumbuhan ekonomi dan berbagai program penciptaan lapangan kerja.
BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Februari 2026 sebesar 4,68 persen atau sekitar 7,24 juta orang. Di tengah angka tersebut, pengangguran terdidik menjadi persoalan serius.
Sekitar satu juta di antaranya merupakan lulusan perguruan tinggi. Salah satu persoalan yang disoroti adalah ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab?
Janji Lapangan Kerja dan Realitas Pencari Kerja
Pemerintah pernah menjanjikan penciptaan 19 juta lapangan kerja. Namun, janji tersebut terus ditagih masyarakat. Pada Juni 2026, sejumlah mahasiswa bahkan melakukan aksi dengan salah satu tuntutannya adalah menagih janji 19 juta lapangan kerja.
Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memang diharapkan memberikan dampak ekonomi dan membuka kesempatan kerja.
Namun, persoalannya bukan hanya berapa banyak orang yang terserap, melainkan apakah lapangan kerja yang tersedia mampu menyerap tenaga kerja sesuai kompetensi, termasuk para lulusan perguruan tinggi?
Di sisi lain, pemerintah menyebut ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada triwulan I 2026 dan menciptakan sekitar 1,9 juta lapangan kerja dalam setahun terakhir. Namun, pertumbuhan ekonomi ternyata belum otomatis dirasakan sebagai kemudahan mendapatkan pekerjaan oleh setiap individu.
Inilah persoalannya. Pertumbuhan ekonomi bisa terlihat bagus dalam angka, tetapi kehidupan rakyat belum tentu ikut membaik.
Fenomena job fair yang dipenuhi pencari kerja menjadi salah satu gambaran nyata. Bahkan, tidak sedikit orang tua yang harus mengantar dan menunggu anaknya berjuang mendapatkan pekerjaan.
Di balik angka statistik, ada anak muda yang bertahun-tahun menempuh pendidikan, mengeluarkan biaya besar, tetapi setelah lulus masih harus berebut satu posisi pekerjaan dengan ratusan bahkan ribuan pencari kerja lainnya.
Ketika Ekonomi Hanya Mengejar Pertumbuhan
Kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi yang diterapkan saat ini, yaitu kapitalisme. Dalam kapitalisme, keberhasilan ekonomi lebih banyak diukur melalui indikator pertumbuhan ekonomi, investasi, produksi, dan akumulasi modal. Ukuran tersebut memang penting, tetapi tidak cukup untuk menggambarkan kesejahteraan rakyat.
Sebab, pertanyaannya bukan sekadar, “Berapa persen ekonomi tumbuh?” tetapi juga, “Apakah setiap rakyat mampu memenuhi kebutuhan pokoknya?”
Jika ekonomi tumbuh tetapi rakyat tetap kesulitan memperoleh pekerjaan, harga kebutuhan hidup terus menekan, dan PHK terjadi di berbagai sektor, maka pertumbuhan tersebut belum tentu menghadirkan kesejahteraan nyata.
Dalam sistem kapitalisme, perusahaan pada dasarnya didorong untuk mengejar keuntungan. Ketika biaya tenaga kerja dianggap terlalu besar atau kondisi bisnis tidak menguntungkan, PHK dapat menjadi pilihan. Keberlangsungan hidup pekerja akhirnya berhadapan dengan kepentingan efisiensi dan keuntungan perusahaan.
Negara pun cenderung menempatkan diri sebagai regulator. Penciptaan lapangan kerja banyak diserahkan kepada mekanisme pasar dan pihak swasta.
Negara membuat aturan, memberikan insentif, mengundang investasi, lalu berharap investasi tersebut menciptakan pekerjaan. Padahal, lapangan pekerjaan adalah kebutuhan rakyat, bukan sekadar efek samping dari investasi.
Lebih jauh, kapitalisme juga membuka ruang bagi sumber daya alam strategis untuk dikuasai korporasi melalui berbagai skema pengelolaan dan investasi. Padahal, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar.
Minyak, gas, tambang, hutan, dan berbagai sumber daya lainnya seharusnya mampu menjadi kekuatan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja yang luas jika dikelola untuk kepentingan rakyat.
Tanggung jawab Daulah senagai Ra'in
Islam memiliki pandangan yang berbeda secara mendasar. Dalam Islam, keberhasilan ekonomi tidak hanya dilihat dari pertumbuhan angka-angka ekonomi, tetapi dari terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap rakyat dapat hidup secara layak.
Rasulullah ï·º bersabda: “Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menunjukkan bahwa negara tidak boleh sekadar menjadi penonton atau regulator ketika rakyat kesulitan mencari pekerjaan.
Dalam sistem khilafah, negara berperan sebagai raa’in. Negara wajib menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang yang mampu bekerja memperoleh pekerjaan.
Negara dapat membangun berbagai industri strategis, mengembangkan sektor pertanian, perdagangan, manufaktur, dan teknologi, sekaligus menyediakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Negara juga dapat memfasilitasi keterampilan, menyediakan informasi pekerjaan, serta membantu penempatan tenaga kerja. Dengan demikian, pendidikan tidak berhenti pada menghasilkan ijazah, tetapi benar-benar diarahkan untuk membangun sumber daya manusia yang produktif dan bermanfaat.
Lebih penting lagi, Islam menetapkan sumber daya alam tertentu sebagai kepemilikan umum. Rasulullah ï·º bersabda: “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air, dan api.”
(HR. Abu Dawud)
Maknanya, sumber daya yang menjadi kebutuhan bersama tidak boleh dikuasai segelintir individu atau korporasi demi keuntungan pribadi. Negara mengelolanya untuk kemaslahatan rakyat.
Jika kekayaan alam seperti minyak, gas, tambang, hutan, dan sumber daya strategis lainnya dikelola berdasarkan syariat dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat, maka negara memiliki sumber pembiayaan yang kuat untuk membangun industri, infrastruktur, pendidikan, pelayanan publik, sekaligus membuka lapangan kerja dalam skala besar.
Bukan Sekadar Mencari Kerja, tetapi Membangun Sistem yang Menjamin Kerja
Satu juta sarjana menganggur seharusnya tidak dianggap sekadar persoalan individu yang kurang kompeten. Memang, peningkatan keterampilan penting.
Namun, menyuruh rakyat terus meningkatkan kompetensi tanpa membenahi sistem ekonomi hanya akan membuat mereka terus berlomba mendapatkan pekerjaan yang jumlahnya terbatas.
Persoalannya lebih mendasar: sistem seperti apa yang menjadikan rakyat sebagai tujuan pembangunan?
Islam tidak menjadikan manusia sebagai angka statistik pertumbuhan ekonomi. Negara hadir untuk mengurus rakyat, memastikan kebutuhan pokoknya terpenuhi, melindungi hak pekerja, membuka lapangan pekerjaan, dan mengelola kekayaan alam untuk kemaslahatan seluruh rakyat.
Maka, persoalan satu juta sarjana menganggur bukan hanya tentang kurangnya lowongan pekerjaan. Ini adalah alarm bahwa orientasi pembangunan perlu dikaji ulang.
Sebab, ekonomi yang tumbuh tetapi rakyat kesulitan mencari nafkah bukanlah kesejahteraan yang sesungguhnya.
Islam menawarkan paradigma berbeda: bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan kesejahteraan rakyat secara nyata melalui penerapan sistem ekonomi yang bersumber dari syariat Islam secara menyeluruh.
Wallahu a'lam bishshawab.
Ema Darmawaty
Praktisi Pendidikan
0 Komentar