Topswara.com -- Pemerintah terus menggenjot pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Setelah resmi meluncurkan motor listrik nasional (molinas), Presiden Indonesia memasang target besar untuk memulai produksi massal mobil listrik pada tahun 2028. Menurut Presiden, langkah besar ini adalah sebuah 'game changer' bagi perekonomian nasional.
Pengembangan molinas sendiri digerakkan oleh kerja sama para pelaku usaha dalam negeri, salah satunya PT Indika Energy Tbk, dengan dukungan pembiayaan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Menurut CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani, sudah ada sekitar 10 perusahaan lokal yang siap menggarap proyek ini. Dukungan pasar pun mengalir, seperti komitmen Bos Grup Lippo, James Riady, yang menyatakan siap memborong 20.000 unit motor listrik.
Di sisi lain, perusahaan asing dan swasta global turut mengambil porsi besar. Pabrikan otomotif dunia seperti VinFast Automobile dan BYD Motor Indonesia telah menanamkan investasi bernilai fantastis untuk membangun pabrik manufaktur di Subang, Jawa Barat.
Saat meresmikan molinas dan ekosistem pendukungnya di pabrik ALVA, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis (13/8/2026), Presiden memberikan apresiasi atas keberanian para pengusaha dalam mengambil risiko. Namun, dari dinamika ini publik bisa melihat dengan jelas siapa pihak yang sebenarnya paling menikmati manisnya proyek molinas.
Meski Kementerian Perindustrian telah menetapkan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), kenyataannya sekitar 60% komponen lainnya masih harus diimpor. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada rantai pasok luar negeri masih sangat tinggi.
Selain itu, skema bantuan dan pembiayaan terjangkau yang disiapkan pemerintah agar masyarakat bisa membeli molinas sejatinya hanyalah tipuan kebijakan sekuler.
Langkah ini seolah menjadi pengalihan perhatian atas ketidakmampuan negara dalam menjamin ketersediaan serta keterjangkauan bahan bakar minyak (BBM) bagi kebutuhan mendasar rakyat.
Klaim bahwa molinas adalah strategi kedaulatan industri otomotif nasional pada akhirnya lebih banyak menguntungkan kelompok oligarki.
Isu ramah lingkungan yang selama ini dilekatkan pada kendaraan listrik juga menyisakan catatan kritis. Kendaraan listrik memang tidak membuang emisi gas beracun saat dikendarai di jalan raya, tetapi proses pembuatannya meninggalkan jejak kerusakan lingkungan yang masif di lokasi pertambangan.
Laporan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) menegaskan bahwa rantai pasok industri kendaraan listrik memicu dampak ekologis yang luar biasa besar di kawasan tambang.
Data Auriga mencatat bahwa tingginya perburuan bahan baku kendaraan listrik selama dua dekade terakhir telah menyebabkan hilangnya 193.830 hektare hutan alam di Indonesia.
Jika ditinjau dari pandangan Islam, pemenuhan sarana transportasi dan ketersediaan energi merupakan tanggung jawab mutlak negara sebagai pengurus rakyat (ra'in). Negara wajib menyediakan, mencukupi, dan memudahkan akses modal transportasi serta energi bagi masyarakat luas.
Pertama, berbasis kemaslahatan rakyat. Pengadaan sarana dan pengelolaan sumber daya alam yang melimpah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan dijadikan ladang bisnis untuk meraup keuntungan kelompok oligarki.
Kedua, kedaulatan finansial. Sistem politik dan ekonomi Islam menjamin kedaulatan keuangan negara sehingga tidak didikte atau bergantung pada kepentingan pemodal besar dan oligarki.
Ketiga, penerapan sistem ideal. Pengelolaan yang berpihak penuh pada rakyat ini hanya bisa diterapkan secara ideal dalam wadah sistem pemerintahan Islam, yang secara mendasar bertolak belakang dengan sistem kapitalisme sekuler.
Proyek Motor Listrik Nasional (Molinas) dan rencana produksi mobil listrik 2028 sejatinya lebih banyak memberi keuntungan bagi para oligarki, pemodal asing, dan pengusaha besar ketimbang rakyat kecil.
Di balik narasi kedaulatan industri dan kemudahan pembiayaan, masih ada ketergantungan impor komponen sebesar 60%, pengalihan isu dari ketidakmampuan negara menjamin BBM murah, serta ancaman kerusakan ekologis fatal berupa hilangnya ratusan ribu hektare hutan alam.
Solusi sejati atas persoalan transportasi dan energi hanya akan terwujud ketika negara menjalankan perannya secara penuh sebagai pengurus rakyat (ra'in) yang lepas dari cengkeraman kapitalisme dan oligarki. []
Oleh: Diah Ayu Dwi Ningtyas
(Praktisi Pendidikan)
0 Komentar