Topswara.com -- Pengangguran di kalangan sarjana menjadi persoalan yang semakin mengkhawatirkan. Jumlahnya menembus satu juta orang. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara jumlah lulusan perguruan tinggi dengan ketersediaan lapangan kerja formal yang sesuai dengan kompetensi mereka.
Di tengah situasi tersebut, janji penciptaan 19 juta lapangan kerja kembali ditagih mahasiswa dan masyarakat. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memang diharapkan membuka kesempatan kerja, tetapi dinilai belum banyak menyerap tenaga kerja berpendidikan tinggi sesuai bidang keahliannya.
Ironisnya, pertumbuhan ekonomi yang secara angka menunjukkan kenaikan, tetapi belum otomatis menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Lapangan kerja tidak tumbuh, sementara gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) justru masih terjadi.
Realitas ini terlihat dalam berbagai job fair yang selalu dipenuhi pencari kerja. Bahkan, tidak sedikit orang tua yang harus mengantar dan menunggu anaknya berjuang mendapatkan pekerjaan.
Fenomena tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan ekonomi bukan sekadar tentang naiknya angka pertumbuhan, tetapi tentang apakah pertumbuhan itu benar-benar menghadirkan penghidupan yang layak bagi setiap individu.
Dalam sistem kapitalisme, pertumbuhan ekonomi cenderung diukur melalui peningkatan produksi, investasi, dan akumulasi modal. Ukuran tersebut tidak selalu menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat secara nyata. Ketika keuntungan menjadi orientasi utama, kepentingan para pemilik modal mendapatkan lebih dominan dibandingkan keberlangsungan hidup pekerja.
PHK akhirnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme bisnis ketika perusahaan melakukan efisiensi, sementara negara lebih banyak berperan sebagai regulator dan menyerahkan penciptaan lapangan kerja kepada mekanisme pasar serta sektor swasta.
Persoalan semakin kompleks ketika sumber daya alam strategis seperti tambang, energi, hutan, dan berbagai kekayaan alam lainnya banyak dibuka bagi investasi korporasi. Padahal, jika dikelola dengan orientasi kemaslahatan rakyat, sektor-sektor strategis tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi industri nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja dalam skala luas.
Islam mempunyai perspektif yang berbeda dalam memandang keberhasilan ekonomi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar pertumbuhan ekonomi atau besarnya akumulasi modal, melainkan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu. Negara tidak boleh lepas tangan ketika rakyat kehilangan pekerjaan dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
Dalam Institusi Khilafah, negara menjalankan fungsi sebagai raa’in, yakni pengurus dan pelindung urusan rakyat. Negara bertanggung jawab membuka lapangan pekerjaan, mengembangkan industri strategis, menyediakan pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta memfasilitasi penempatan kerja sesuai kemampuan rakyat.
Hubungan antara pekerja dan pengusaha juga diatur berdasarkan syariat agar hak kedua belah pihak terlindungi sesuai hukum syara.
Tidak hanya itu, sumber daya strategis yang termasuk kepemilikan umum, seperti minyak, gas, tambang, dan air, dikelola negara untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan menjadi sumber keuntungan segelintir korporasi. Pengelolaan tersebut dapat menjadi basis pembangunan industri dan membuka lapangan kerja secara luas.
Karena itu, persoalan pengangguran tidak cukup diselesaikan dengan job fair, pelatihan sesaat, atau sekadar menunggu investasi membuka pekerjaan. Dibutuhkan perubahan paradigma, ekonomi harus diarahkan untuk menjamin kehidupan rakyat, bukan semata mengejar pertumbuhan angka.
Ketika negara benar-benar hadir sebagai pengurus rakyat dan mengelola kekayaan alam berdasarkan prinsip syariat, pekerjaan bukan sekadar komoditas yang dicari jutaan orang, tetapi menjadi bagian dari jaminan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat.
Wallahu'alam.
Oleh: Siti Nurhasna Fauziah, S.Ag.
Pendidik Generasi
0 Komentar