Topswara.com -- Setelah hampir tiga tahun Gaza dihancurkan oleh agresi Zionis Israel, Amerika Serikat kembali menawarkan jargon perdamaian. Kali ini, perdamaian itu disyaratkan dengan pelucutan senjata Hamas dan kelompok-kelompok pejuang Palestina. Sekilas tampak sebagai jalan keluar.
Namun, benarkah pelucutan senjata akan menghentikan penjajahan, atau justru menjadi topeng baru melanggengkan penguasaan atas Palestina?
Dilansir Kompas.com (2/8/2026), Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana pelucutan senjata Hamas sebagai bagian dari Board of Peace (BoP). Dalam skema tersebut, setelah pelucutan senjata selesai, tentara Zionis Israel disebut akan ditarik dari Gaza, sedangkan keamanan diserahkan kepada Pasukan Stabilitas Internasional bersama kepolisian Palestina yang baru.
Namun, fakta di lapangan justru berbanding terbalik. Serangan Zionis Israel tetap berlangsung, korban sipil terus berjatuhan, dan proyek "New Gaza" tetap disiapkan dengan dalih rekonstruksi. Ini menunjukkan bahwa yang sedang dibangun bukan penghentian penjajahan, melainkan penataan ulang Gaza sesuai kepentingan Zionis Israel dan para pendukungnya.
Persoalan Palestina bukan terletak pada senjata Hamas, melainkan pada penjajahan Zionis Israel yang selama puluhan tahun mendapat dukungan politik, militer, dan diplomatik dari Amerika Serikat. Selama penjajahan masih berlangsung, pelucutan senjata tidak akan menghadirkan perdamaian.
Sebaliknya, kebijakan itu hanya akan melemahkan kemampuan rakyat Palestina mempertahankan diri.
Karena itu, pelucutan Hamas bukanlah langkah kemanusiaan yang netral, melainkan strategi politik untuk mengakhiri perlawanan. Ketika pejuang diminta menyerahkan senjata, sementara penjajah tetap mempertahankan kekuatan militernya, di manakah letak keadilannya? Korban diminta menyerah, sedangkan pelaku agresi tetap bebas melanjutkan penjajahan. Inilah wajah "perdamaian" dalam sistem kapitalisme: damai bagi penjajah, nestapa bagi yang dijajah.
Umat Islam seyogianya kembali menyadari bahaya berbagai skema yang digagas Amerika Serikat, termasuk Board of Peace (BoP). Penolakan terhadap BoP mulai memudar, padahal skema ini menghendaki Gaza dikelola kekuatan internasional setelah kelompok-kelompok pejuang dilucuti.
Artinya, Gaza diminta menyerahkan tamengnya, sementara penjajah tetap diberi ruang menentukan masa depan Palestina. Menyetujui skema semacam ini sama saja menyerahkan Gaza ke mulut harimau.
Fakta bahwa Zionis Israel tetap menyerang meski Hamas menyatakan kesediaan mengikuti rencana pelucutan senjata membuktikan bahwa target mereka bukan sekadar senjata Hamas, melainkan semangat perlawanan rakyat Palestina.
Setelah perlawanan dilemahkan, proyek-proyek politik seperti "New Gaza" akan semakin mudah dijalankan. Di sinilah pelucutan Hamas menjadi topeng baru bagi kelanjutan penjajahan Palestina.
Semua ini memperlihatkan watak politik kapitalisme global. Standar keadilan ditentukan oleh kepentingan negara-negara kuat. Penjajah diposisikan sebagai pihak yang harus dilindungi, sedangkan rakyat yang mempertahankan tanah airnya justru dicap sebagai pengganggu perdamaian.
Selama paradigma sekuler kapitalisme tetap mendominasi, perdamaian di Palestina hanya akan menjadi ilusi.
Islam memandang persoalan ini secara berbeda. Penjajahan adalah kezaliman yang wajib dihilangkan, bukan dinegosiasikan.
Allah Swt. berfirman,
"Barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 194).
Ayat ini menegaskan bahwa kaum muslimin berhak mempertahankan diri dari agresi dan penjajahan. Karena itu, melumpuhkan perjuangan rakyat yang mempertahankan tanah mereka bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.
Rasulullah saw. juga bersabda,
"Perumpamaan kaum mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi adalah seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur." (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini mengingatkan bahwa Palestina bukan hanya urusan rakyat Gaza, melainkan urusan seluruh kaum muslimin. Karena itu, umat tidak boleh terlena oleh narasi perdamaian yang justru melanggengkan penjajahan.
Umat harus terus mengoreksi para penguasa negeri-negeri muslim yang bersekutu dengan kepentingan Barat serta membangun persatuan politik Islam sebagai kekuatan pembebas.
Sejarah membuktikan bahwa Palestina pernah dibebaskan ketika umat Islam bersatu di bawah satu kepemimpinan yang menerapkan syariat Islam dan memiliki kekuatan melindungi kaum muslimin.
Karena itu, perjuangan menyatukan umat di bawah Khilafah Islam bukan sekadar romantisme sejarah, melainkan kebutuhan agar umat kembali memiliki perisai yang mampu mengakhiri penjajahan.
Pelucutan Hamas bukanlah jalan menuju pembebasan Palestina, melainkan topeng baru untuk melanggengkan penjajahan. Palestina tidak akan benar-benar merdeka sebelum umat Islam kembali bersatu di bawah khilafah Islam yang menjadi perisai umat dan memimpin jihad fi sabilillah hingga penjajahan Zionis berakhir.
Wallahu'alam.
Zahida Ar-Rosyida
(Aktivis Muslimah Banua)
0 Komentar