Topswara.com -- Pemerintah kembali meluncurkan program besar yaitu Molinas atau Motor Listrik Nasional. Presiden menargetkan produksi massal mobil listrik tahun 2028 dan menyebutnya 'game changer' industri nasional.
Proyek ini didukung penuh oleh BPI Danantara dan diklaim sebagai bukti kebangkitan industri anak bangsa (Kompas.com, 13/08/2026).
Namun di balik gembar-gembor "nasional", faktanya menampar: 60% komponen inti molinas masih impor (Kompas.com, 13/08/2026). Baterai, dinamo, controller, semua masih bergantung luar negeri.
Di sisi lain, alih-alih menjamin BBM dan listrik murah, negara justru sibuk membuat skema pembiayaan agar rakyat bisa membeli molinas.
Sementara itu, di balik narasi "hijau", tambang nikel untuk baterai molinas telah menyebabkan hilangnya ratusan ribu hektare hutan. Kerusakan lingkungan dan konflik lahan terus terjadi demi rantai pasok baterai.
Pola kebijakan ini sebenarnya berulang. Ketika harga BBM naik dan subsidi energi dicabut, negara tidak hadir menjamin. Tapi ketika ada proyek baru bernama "nasional" dan "hijau", negara paling depan menjadi marketing.
Molinas pada akhirnya bukan menjawab krisis energi rakyat. Ia hanya menciptakan pasar baru. Rakyat diposisikan sebagai konsumen yang harus membeli, bukan warga negara yang berhak dijamin kebutuhannya.
Akar masalahnya ada pada asas kapitalisme sekuler yang diadopsi negara yaitu pertama, SDA dikomersialkan. Sumber daya energi yang melimpah tidak dikelola untuk rakyat, tapi dilelang ke swasta dan asing.
Kedua, kebutuhan dasar dijadikan komoditas. Energi, transportasi, air wajib dibeli. Negara lepas dari kewajiban menjamin.
Ketiga, orientasi kebijakan adalah keuntungan. Maka wajar jika yang diuntungkan adalah pemilik modal dan investor, bukan rakyat.
Selama asasnya tidak diubah, maka proyek apapun namanya akan bermuara pada hal yang sama.
Untuk itu dibutuhkan sistem yang benar dan sempurna dalam mengatur kehidupan ini. Dan Hanya dengan Sistem Islamlah satu-satunya yang dapat menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi karena
Islam memiliki kerangka berbeda dalam memandang energi dan transportasi.
Pertama, fungsi negara adalah ra'in.
Rasulullah SAW bersabda: "Imam/Khalifah adalah raa'in/penggembala dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya" (HR. Bukhari No. 893 & Muslim No. 1829)
Konsekuensinya, negara wajib menjamin ketersediaan energi dan transportasi yang layak, aman, dan terjangkau. Bukan malah mendorong rakyat masuk ke skema kredit. Prioritasnya adalah pemenuhan kebutuhan, bukan keuntungan.
Kedua, energi termasuk milkiyah 'ammah.
Rasulullah SAW bersabda: "Kaum Muslim berserikat dalam 3 hal: air, padang rumput, dan api" (HR. Abu Dawud No. 3477)
Para ulama menjelaskan "api" mencakup minyak, gas, batu bara, dan seluruh sumber energi.
Dalam sistem Islam, SDA ini haram dimiliki individu, swasta, maupun asing. Wajib dikelola oleh negara melalui Baitul Mal. Hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan umum: infrastruktur, subsidi energi, riset industri, dan pelayanan publik.
Dengan model ini, harga energi bisa ditekan karena tujuannya bukan mencari laba. Industri juga bisa dibangun secara mandiri tanpa bergantung pada investasi asing.
Kerangka ini hanya dapat diterapkan secara menyeluruh dalam sistem Khilafah, di mana syariat menjadi asas dan kemaslahatan umat menjadi tolok ukur kebijakan.
Dari sini jelaslah bahwa Molinas bukanlah solusi bagi rakyat. Ia adalah konsekuensi logis dari sistem yang menjadikan keuntungan sebagai tujuan dan rakyat sebagai pasar.
Selama negara masih menggunakan kacamata kapitalisme, maka setiap "solusi" baru hanya akan melahirkan masalah baru dengan kemasan berbeda.
Satu-satunya jalan keluar adalah kembali kepada Islam. Karena hanya dalam Islam, energi dan transportasi ditempatkan sebagai hak dasar rakyat yang wajib dijamin negara, bukan sebagai barang dagangan.
Wallahu a'lam bishshawab.
Oleh: Nurfillah Rahayu
Forum Literasi Muslimah Bogor
0 Komentar