Topswara.com -- Pelatihan Dasar Kemiliteran (latsarmil) yang dijalani calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memakan lima korban jiwa. Tragedi ini menuai banyak kecaman dari masyarakat, sekaligus mempertanyakan apa urgensi calon manajer menjalani latsarmil?
Pemerintah merekrut sekitar 35.476 orang untuk menjadi manajer KDMP dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Sebelum bekerja mereka diwajibkan mengikuti latsarmil di satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Latihan itu berlangsung selama 45 hari, dengan pembagian 30 hari untuk latsarmil dan sisanya untuk belajar ilmu manajerial koperasi. Namun beberapa waktu setelah latihan dilaksanakan, lima orang dilaporkan meninggal dunia.
Anggota Komisi 1 DPR, Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin menyampaikan biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan calon manajer berkisar 45 juta per orang. Dengan rincian 30 juta untuk pelaksanaan latihan militer dan 15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi.
Biaya ini akan lebih efisien jika komponen pelatihan militer dihapus dan difokuskan untuk peningkatan komponen manajerial.
(BBC, 1/7/26)
Program Populis
KDMP adalah program nasional yang berfungsi sebagai pusat ekonomi desa dan penyalur utama subsidi pemerintah. Program ini lahir dari janji kampanye Prabowo-Gibran dalam "Asta Cita" untuk memperkuat perekonomian akar rumput. Saat ini KDMP menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dan terus dikebut pembangunannya.
Sampai saat ini, pembangunan KDMP telah menunjukkan progres signifikan. Sebanyak 15.845 unit bangunan beserta gudang dan kelengkapannya telah selesai 100%. Selain itu, 19.539 unit lainnya masih dalam proses pembangunan.
Dengan demikian, total sekitar 35.000 unit KDMP tengah dibangun, atau hampir 50% dari target pemerintah sebanyak 80.000 unit.
Sebagai program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran, KDMP mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Namun, hal tersebut memicu polemik di masyarakat. Isu yang mencuat antara lain pengadaan mobil operasional KDMP yang diimpor langsung dari India dan dinilai berlebihan.
Selain itu, pelatihan kemiliteran bagi calon manajer KDMP juga dikritik karena dianggap tidak relevan dengan kebutuhan kompetensi manajerial.
Disisi lain, masyarakat juga dibuat 'geleng kepala' dengan lokasi KDMP yang tidak strategis, seperti di atas bukit, di tengah hutan, di samping pemakaman, bahkan ada yang dibangun bersebelahan dengan tempat pembuangan sampah.
Meskipun pemerintah memberi sinyal akan mengevaluasi dan mengembangkan program agar lebih efisien, masyarakat tampaknya sudah kehilangan harapan terhadap kinerja pemerintah saat ini.
Mau sebesar apapun perhatian pemerintah terhadap program ini, jika tidak berangkat dari kebutuhan masyarakat yang nyata, akan minim partisipasi dan berdampak tidak efektifnya penggerak ekonomi desa. Akibatnya, program gagal mencapai tujuan dan masyarakat menjadi korban ketidakseriusan pemerintah dalam menjalankan perannya.
Inilah pemerintahan ala Kapitalisme, yang setiap membuat program akan dilihat sebagai proyek besar yang mendatangkan keuntungan. Bukan untuk rakyat, melainkan untuk para pemegang kekuasaan serta pemilik modal yang senantiasa mendukung kuasa pemerintah.
Keberadaan para kapitalis inilah yang melanggengkan berjalannya Kapitalisme. Mereka menguasai sistem ekonomi di negara ini bahkan menguasai jalannya pemerintahan itu sendiri. Sedangkan rakyat menjadi mangsa pasar terbesar bagi mereka, yang membuat mereka makin kaya dan berkuasa.
Selain itu anggaran yang besar dan pengawasan yang kompleks dalam program seperti ini, akan membuka ruang inefisiensi, rente, serta potensi korupsi. Mengingat sistem yang diterapkan saat ini berisi orang-orang yang inkompeten.
Kebanyakan hanya memikirkan formalitas bukan kualitas dalam bertugas. Sementara rakyat hanya bisa menerima kenyataan pahit hidup dalam negeri tanpa kesejahteraan disaat dana publik terus digelontorkan untuk mensukseskan proyek asal-asalan.
Sistem Islam Sebagai Solusi
Ekonomi dalam Islam dibangun untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bukan mengejar proyek seremonial. Kesejahteraan yang menjadi tolak ukur utama, bukan seberapa besar anggaran atau megahnya pembangunan. Negara juga wajib hadir sebagai pelayan rakyat yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar mereka.
Tanggung jawab itu dijalankan melalui pengelolaan harta milik umum, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kekayaan. Pertumbuhan ekonomi diukur dari kemampuan individu memenuhi sandang, pangan, dan papan. Semua hal ini hanya dapat terwujud dengan penerapan sistem ekonomi Islam secara kaffah, yang menguatkan ekonomi rakyat dari hulu sampai hilir.
Khatimah
Siapapun yang menginginkan kebaikan, tidak akan membiarkan Kapitalisme hidup. Sebab sistem inilah akar dari segala kezaliman, sumber ketidakadilan, dan penghalang datangnya kesejahteraan. Satu-satunya jalan untuk meraih kebaikan dan keberkahan adalah menerapkan sistem Islam secara keseluruhan.
Wallahu A'lam biishawab.
Oleh: Dewi Ayu
Aktivis Muslimah
0 Komentar