Topswara.com -- Ada yang aneh dari cara kita mengukur keberhasilan hari ini. Selama anggaran terserap, program dianggap berjalan. Selama laporan terlihat rapi, seolah tidak ada yang perlu dipersoalkan. Padahal rakyat tidak pernah hidup dari laporan. Rakyat hidup dari kenyataan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir membawa harapan yang besar. Nama programnya saja sudah mengandung janji, anak-anak harus mendapatkan makanan bergizi, angka stunting harus turun, persoalan gizi buruk harus berakhir. Tidak ada yang keliru dengan cita-cita itu.
Yang mulai dipertanyakan justru ketika cita-cita tersebut bertemu kenyataan.
Papua masih menjadi salah satu wilayah dengan persoalan stunting dan gizi buruk yang tinggi. Kalau logikanya sederhana, mestinya perhatian negara juga sederhana, dahulukan yang paling membutuhkan. Namun logika itu seperti berhenti bekerja.
Di Papua, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru tersedia sekitar 10 persen. Sementara itu, ada 414 SPPG yang bahkan belum beroperasi tetapi sudah sempat menerima transfer anggaran. Sulit mengatakan ini hanya persoalan administratif. Terlalu besar untuk disebut sekadar kelalaian. (Kompas.com, 29 Juli 2026).
Di titik ini, pertanyaannya bukan lagi mengapa ada SPPG yang belum berjalan. Pertanyaan yang lebih penting justru, bagaimana sebuah kebijakan bisa meleset sejauh itu dari persoalan yang ingin diselesaikannya?
Kalau stunting dijadikan alasan lahirnya program, bukankah stunting pula yang seharusnya menjadi kompasnya? Tetapi yang tampak justru sebaliknya.
Yang ramai dibicarakan adalah target, serapan anggaran, jumlah pelaksanaan, dan capaian administratif. Masalah yang sejak awal dijanjikan akan diselesaikan malah seperti berdiri di pinggir, menunggu giliran untuk diperhatikan.
Barangkali memang begitulah watak kebijakan ketika lahir dari sistem yang lebih sibuk menghitung untung-rugi politik daripada untung-rugi rakyat.
Politik yang mahal selalu menagih ongkos. Ongkos itu tidak hilang begitu saja setelah pemilu selesai. Ia mencari jalan pulang. Kadang lewat proyek. Kadang lewat pembagian anggaran.
Kadang lewat kebijakan yang lebih ramah kepada lingkaran kekuasaan daripada kepada masyarakat yang membayar pajak.
Di situlah ironi itu muncul. Program dibuat atas nama rakyat, tetapi arah kebijakannya tidak selalu bergerak mengikuti kebutuhan rakyat.
Daerah yang paling membutuhkan belum tentu menjadi yang paling didahulukan. Yang dekat dengan pusat pengambilan keputusan justru lebih mudah mendapatkan perhatian. Data akhirnya tidak lagi menjadi penentu. Kepentingan menjadi penentu.
Islam memandang kepemimpinan dari titik yang sama sekali berbeda. Seorang pemimpin bukan pengelola kekuasaan, melainkan raa'in pengurus rakyat. Amanahnya bukan menjaga citra pemerintahan, melainkan menjaga kehidupan masyarakat.
Ukuran keberhasilannya bukan seberapa besar anggaran yang habis dibelanjakan, tetapi seberapa banyak persoalan yang berhasil diselesaikan.
Karena itu, dalam Islam, daerah yang paling berat persoalannya justru menjadi daerah yang paling dahulu diurus. Bukan karena pertimbangan politik, melainkan karena keadilan memang menuntut demikian.
Pengangkatan khalifah pun tidak dibangun di atas biaya politik yang mahal sehingga tidak melahirkan praktik balas budi kepada penyandang dana atau kelompok pendukung. Anggaran negara diperlakukan sebagai amanah umat, bukan sebagai instrumen untuk mengamankan kekuasaan.
Mungkin memang inilah pertanyaan yang perlu terus diajukan setiap kali negara meluncurkan sebuah program besar, apakah yang sedang dikejar benar-benar penyelesaian masalah, atau sekadar penciptaan kesan bahwa masalah sedang diselesaikan? Sebab sejarah berkali-kali mengajarkan, sebuah bangsa tidak pernah kekurangan program. Yang sering kurang adalah keberpihakan.
Wallahualam Bishawab.
Oleh: Nilam Astriati
Aktivis Muslimah
0 Komentar