Topswara.com -- Gaza belum selesai dihancurkan, sekarang wilayahnya kembali dibelah. Sebuah laporan Associated Press pada 21 Juli 2026 mengungkap, lebih dari 23 kilometer penghalang tanah telah dibangun di dalam Gaza.
Penghalang ini memisahkan wilayah yang dikuasai pasukan Israel dari bagian Gaza lainnya dan melewati kawasan Palestina yang sebelumnya sudah hancur akibat perang.
AP juga melaporkan, penghalang tersebut mengikuti area yang dikenal sebagai yellow line, yang dalam kesepakatan gencatan senjata sebelumnya dimaksudkan sebagai garis penarikan sementara.
Saya membaca berita itu dan langsung terpikir satu hal, atas dasar apa batas baru seperti ini dibentuk di atas tanah Gaza yang sudah porak-poranda? Bukankah Gaza adalah bagian dari tanah Palestina?
Makin hari, persoalannya terasa semakin rumit dan makin mengkhawatirkan. Yang lebih menyedihkan, dunia seolah semakin terbiasa melihat penderitaan warga Palestina. Berita tentang korban, kehancuran, pengungsian, dan kelaparan datang silih berganti.
Kita membaca, merasa sedih sebentar, lalu kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Padahal di sana ada manusia yang tengah mengalami genosida.
Kita juga mendengar berbagai istilah dalam pembicaraan politik tentang masa depan Gaza, keamanan, gencatan senjata, rekonstruksi, Board of Peace (BOP), hingga konsep “New Gaza”. Semuanya terdengar menjanjikan.
Seolah-olah akan ada babak baru yang membawa Gaza menuju kehidupan yang lebih baik.Tetapi sebagai orang biasa, saya justru merasa kita perlu berhenti sebentar dan bertanya, “Benarkah semua itu akan membawa kebebasan bagi rakyat Palestina? Atau justru sedang disiapkan bentuk baru penguasaan atas Gaza?” Jangan sampai kita begitu mudah percaya hanya karena sebuah rencana menggunakan kata “perdamaian”.
Bagaimana tidak? Pertengahan Juli 2026, misalnya, para aktivis meluncurkan kampanye digital dengan tagar “They Lied to You” atau “Mereka Membohongi Anda”. Kampanye itu berusaha mengingatkan kembali dunia, sebenarnya penderitaan warga Palestina belum selesai dan bahwa gencatan senjata tidak otomatis berarti berakhirnya penderitaan maupun persoalan politik di Gaza.
Di sinilah saya merasa ajaran Islam memberikan cara pandang yang penting. Islam tidak mengajarkan kita untuk menerima begitu saja sebuah “perdamaian” jika di dalamnya masih ada kezaliman dan ketidakadilan, terutama ketidakadilan pada umat Islam.
Perdamaian seharusnya membawa keamanan dan keadilan bagi manusia, bukan sekadar menghentikan peperangan untuk sementara, tapi akar persoalannya tetap dibiarkan.
Dalam Islam, penderitaan saudara sesama Muslim seharusnya membangkitkan kepedulian kita. Rasulullah SAW menggambarkan kaum Mukminin seperti satu tubuh, ketika satu bagian merasakan sakit, bagian lainnya ikut merasakannya.
Karena itu, persoalan Palestina tidak semestinya dianggap sebagai urusan bangsa lain yang jauh dari kehidupan kita. Ini persoalan umat yang harus jadi perhatian kita siang dan malam.
Dan ketika umat Islam tidak memiliki kesatuan sikap serta kekuatan politik yang mampu melindungi kepentingannya, umat Islam hari ini menjadi lebih mudah ditekan, dipecah, dan dipermainkan oleh berbagai kepentingan dunia global di bawah kendali Amerika dan Zionis Israel.
Gaza juga memperlihatkan betapa pentingnya kita mengkritisi sikap para penguasa negeri-negeri Muslim. Banyak negeri Muslim berada dekat dengan Palestina.
Secara geografis, politik, ekonomi, dan kekuatan militer, tentu para penguasa negeri-negeri Muslim ini dapat melakukan berbagai hal yang bisa memberikan tekanan nyata pada Zionis Israel demi melindungi rakyat Palestina. Mengirim tentara misalnya, kemudian melucuti Israel dan mengusir mereka dari tanah Palestina.
Namun yang kita lihat selama ini justru demi menjaga agar hubungan politik dan kepentingan negara tetap aman, membuat respons para penguasa negeri-negeri Muslim terhadap penderitaan rakyat Palestina nihil, hanya omon-omon kepedulian, tidak ada apa-apanya dibanding besarnya penderitaan yang warga Palestina alami.
Sebagai bagian dari umat Islam seluruh dunia, kita berhak bertanya, “Apakah kebijakan para penguasa negeri-negeri Muslim hari ini benar-benar sudah mencerminkan tanggung jawab mereka terhadap saudara sesama Muslim yang sedang tertindas di Palestina sebagaimana hadis Rasulullah di atas?”
Pertanyaan ini bukan untuk sekadar mencari siapa yang harus disalahkan. Ini adalah ajakan agar umat tidak kehilangan daya kritis.
Termasuk kepada pemerintah Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto, kita bisa bertanya, sejauh mana Indonesia menggunakan pengaruh diplomatik, politik, ekonomi, dan berbagai jalur yang tersedia untuk benar-benar membela hak rakyat Palestina? Sebab Palestina membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan keprihatinan. Mereka membutuhkan keberpihakan yang nyata.
Sebagai umat Islam, kita juga perlu memikirkan persoalan yang lebih mendasar, “Mengapa umat yang jumlahnya sangat besar ini masih begitu mudah terpecah ketika menghadapi persoalan bersama?”
Gagasan tentang persatuan umat menjadi fokus penting untuk kita gaungkan hari ini. Dalam perspektif politik Islam yang saya yakini, khilafah dipandang sebagai institusi kepemimpinan umat yang seharusnya menjadi junnah, pelindung bagi kaum Muslimin.
Gagasan ini bukan sekadar tentang mengganti sistem pemerintahan, tetapi tentang bagaimana umat memiliki kepemimpinan yang menyatukan kekuatan umat dan menempatkan kemaslahatan umat Islam sebagai tanggung jawab politik.
Dengan persatuan, umat Islam tidak mudah dipermainkan. Apalagi dihujani bom, dibikin kelaparan, dan digenosida selama bertahun-tahun lamanya. Umat tidak akan mudah dipecah belah berdasarkan kepentingan negara, kelompok, atau politik jangka pendek, apalagi dipermainkan oleh kekuatan zionis Israel.
Bagi saya, inilah salah satu pelajaran terbesar dari Gaza. Masalah Palestina bukan hanya tentang apa yang terjadi di Gaza. Ia juga tentang kondisi umat Islam hari ini. Apakah kita akan terus menjadi umat yang hanya bereaksi ketika tragedi terjadi? Atau mau mulai belajar memahami akar persoalan dan solusinya sesuai ajaran Islam? Wallahu'alam.[]
Oleh: Fatmah Ramadhani
Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok
0 Komentar