Topswara.com -- Selama ini kuliah sering dianggap sebagai jalan menuju masa depan yang lebih baik. Sekolah tinggi, mendapat gelar, lalu bekerja. Tetapi kenyataannya tidak selalu begitu.
Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026, jumlah penduduk usia kerja yang menganggur mencapai 7,22 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 14,31 persen atau 1.033.182 orang merupakan lulusan sarjana terapan, S-1, S-2, dan S-3.
Kompas.com, 7 Agustus 2026.
Angka satu juta mungkin terdengar seperti statistik biasa. Padahal, di baliknya ada orang-orang yang sudah bertahun-tahun kuliah, ada keluarga yang mengeluarkan biaya, dan ada harapan setelah wisuda. Ujung-ujungnya tetap sama, mencari pekerjaan tidak semudah yang dibayangkan.
Ditengah kondisi seperti ini kita masih sering mendengar bahwa ekonomi Indonesia terus tumbuh. Mahasiswa juga menagih janji 19 juta lapangan kerja. Program MBG dan KDMP disebut bisa membuka pekerjaan. Tentu kita berharap demikian.
Tetapi apakah benar-benar sudah cukup menyerap tenaga kerja, terutama lulusan perguruan tinggi? Kalau belum, sebenarnya apa yang sedang tumbuh?
Tentu, kemampuan lulusan tetap penting. Skill tetap perlu. Orang juga harus mau belajar dan mengikuti perubahan dunia kerja. Tetapi rasanya kurang adil kalau setiap kali seseorang sulit mendapat pekerjaan, yang dipersoalkan hanya dirinya, kurang skill, kurang pengalaman, atau kurang berusaha. Padahal bisa saja masalahnya memang karena pekerjaan yang tersedia tidak cukup.
Dalam sistem kapitalisme, lapangan kerja banyak bergantung pada pasar dan pihak swasta. Perusahaan tentu punya pertimbangan keuntungan. Ketika kondisi bisnis berubah, efisiensi dan PHK bisa terjadi.
Negara lebih banyak berperan sebagai pengatur, sementara pasar diberi ruang untuk menentukan arah kegiatan ekonomi.
Lalu bagaimana dengan kekayaan alam Indonesia? Minyak, gas, tambang, hutan, dan berbagai sumber daya lainnya kita punya. Kalau kekayaan sebesar itu benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat, bukankah bisa menjadi modal membangun industri sekaligus membuka lapangan kerja yang lebih luas?
Islam memandang persoalan ini berbeda. Negara tidak cukup hanya membuat aturan lalu menyerahkan urusan pekerjaan kepada pasar. Negara adalah raa'in, yang bertanggung jawab mengurus rakyat.
Dalam konsep khilafah, negara berperan membuka lapangan pekerjaan, membangun industri, melindungi pekerja, serta mengelola sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat.
Jadi, ketika lebih dari satu juta sarjana masih menganggur, rasanya tidak cukup kalau jawabannya hanya, “Tingkatkan skill.” Skill memang penting. Tetapi pekerjaan juga harus tersedia.
Kalau pendidikan terus dikejar, lulusan terus bertambah, sementara lapangan kerja tidak ikut bertambah, mungkin sudah waktunya kita tidak hanya menyalahkan orang yang sedang mencari pekerjaan.
Kita juga perlu bertanya, sistem seperti apa yang membuat orang yang sudah berpendidikan tinggi masih harus berebut pekerjaan yang jumlahnya terbatas?
Oleh: Nilam Astriati
Aktivis Muslimah
0 Komentar