Topswara.com -- "Bagaimana mungkin sebuah sekolah tidak memiliki murid baru?" Pertanyaan itu mungkin terdengar mustahil beberapa tahun lalu. Namun, pada tahun ajaran 2026/2027, kenyataan tersebut benar-benar terjadi.
CNN Indonesia (14 Juli 2026) melaporkan sejumlah SD negeri hanya menerima satu hingga lima peserta didik baru, bahkan ada yang sama sekali tidak memperoleh murid. Kompas dan Kompas.id juga memberitakan kondisi serupa di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Blitar.
Fenomena ini bukan sekadar penurunan jumlah peserta didik. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah, termasuk regrouping sekolah yang kekurangan murid.
Namun, persoalan utamanya bukan hanya bagaimana menyelamatkan sekolah yang sepi, melainkan mengapa kepercayaan masyarakat terhadap sebagian sekolah negeri mulai memudar.
Penjelasan yang paling sering dikemukakan adalah faktor demografi. Angka kelahiran menurun, urbanisasi meningkat, dan populasi anak usia sekolah semakin sedikit. Tingginya biaya hidup juga membuat banyak keluarga menunda atau membatasi jumlah anak.
Faktor-faktor tersebut memang berpengaruh, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan kondisi di lapangan. Sebab, di wilayah yang sama masih terdapat sekolah yang tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
Hal itu menunjukkan adanya perubahan orientasi orang tua dalam memilih sekolah. Kini, banyak orang tua tidak lagi menjadikan status negeri atau biaya gratis sebagai pertimbangan utama.
Mereka mencari sekolah yang mampu membentuk akhlak, membiasakan ibadah, mengajarkan Al-Qur'an, menanamkan adab, serta menghadirkan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.
Perubahan ini lahir dari kegelisahan yang nyata. Kasus perundungan, kekerasan antarpelajar, penyalahgunaan narkoba, pornografi digital, hingga tindak kriminal yang melibatkan remaja membuat banyak orang tua merasa bahwa keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari prestasi akademik. Mereka menginginkan sekolah yang menjadi benteng moral sekaligus mitra keluarga dalam membentuk karakter anak.
Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak cukup dijawab melalui pergantian kurikulum. Berbagai perubahan kurikulum telah dilakukan, tetapi problem moral dan sosial di kalangan pelajar masih terus muncul.
Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar pembaruan dokumen pembelajaran, melainkan penguatan ekosistem pendidikan yang menjadikan pembentukan karakter, keteladanan guru, budaya sekolah, dan kolaborasi dengan keluarga sebagai fondasi utama.
Jika persoalannya bukan hanya demografi, melainkan juga arah pendidikan, maka solusi yang ditawarkan tidak cukup sebatas kebijakan administratif.
Dalam pandangan Islam, pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus pilar peradaban sehingga negara bertanggung jawab menjamin pendidikan yang berkualitas, merata, dan dapat diakses seluruh rakyat.
Konsep pendidikan Islam menempatkan pembentukan kepribadian sebagai tujuan utama yang berjalan seiring dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kurikulum berbasis akidah Islam dipandang membentuk karakter, integritas, dan tanggung jawab moral, sementara negara berkewajiban menyediakan guru yang berkualitas, sarana yang memadai, serta pembiayaan yang menjamin mutu pendidikan.
Pada akhirnya, kegelisahan orang tua hendaknya tidak berhenti pada pilihan antara sekolah negeri atau swasta. Kegelisahan itu perlu menjadi refleksi tentang arah pendidikan nasional.
Dalam perspektif yang meyakini problem moral bersumber dari sistem sekuler liberal, perubahan tidak cukup dilakukan pada aspek teknis penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga pada sistem nilai yang menjadi landasannya.
Karena itu, membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjadikan nilai-nilai Islam sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan menjadi bagian dari ikhtiar perubahan. Dengan landasan tersebut diharapkan lahir generasi yang berilmu, berakhlak, dan mampu membangun peradaban yang lebih baik.[]
Oleh: Eka Hartati
(Praktisi Pendidikan)
0 Komentar