Topswara.com -- Bahan bakar minyak (BBM) merupakan bahan bakar pokok, baik untuk kendaraan roda empat ataupun roda dua. Sejak kenaikan BBM jenis pertamax harga BBM lain seperti pertalite dan solar ikut naik, bahkan dikabarkan akan langka dan di tiadakan.
Inilah yang membuat kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat, dan terbukti di sejumlah daerah di Indonesia BBM mulai langka, mengakibatkan antrean di SPBU mengular.
Di beritakan, kelangkaan BBM memicu antrean berjam-jam di berbagai SPBU di palembang, Sumatra Selatan dan Medan, Sumatra Utara. Bahkan antrean tersebut memakan korban jiwa, yaitu seorang sopir truk brusia 50 tahun ditemukan meninggal dunia dibalik kemudi saat mengantre solar di SPBU Jalan lintas Timur Palembang -Jambi, Kabupaten Banyuasin Sumatra Selatan.14/07/2026. Kompas.com
Antrean ini telah berlangsung setidaknya sekitar satu bulan, dan mulai mengganggu aktivitas transportasi serta distribusi barang. Baik itu bus antarkota hingga pedagang pakan ternak, mereka mengaku kehilangan waktu kerja, dan harus mengeluarkan biaya tambahan akibat sulitnya memperoleh solar.
Pemerintah berdalih melalui BPH migas bahwa antrean terjadi akibat isu pembatasan, yang memicu panic buying di masyarakat, dan pemerintah berjanji antrean akan terurai dalam beberapa hari. Namun kenyataan sudah cukup lama.
Berdasarkan data menunjukkan konsumsi pertalite dan solat solar subsidi telah melampaui separuh kuota tahunan 2026, yang membuat kuota tersisa di lapangan menjadi sangat kritis.
Sungguh sebuah keniscayaan dibawah sistem kapitalisme, negara hanya berfungsi sebagai korporasi dagang, dan rakyat adalah konsumennya, rakyat yang seharusnya mendapatkan bahan bakar mudah, namun harus berjuang dalam antrean yang sangat panjang. Dan akibatnya SDA yang seharusnya mejadi gak rakyat malah dijadikan komoditas komersial untuk mencari keuntungan.
Selain itu, liberalisasi migas dari hulu (eksplorasi) hingga hilir (distribusi) kepada korporasi swasta/ asing bukan lagi kepada rakyat. Negara juga kehilangan kontrol mandiri dan rakyat dipaksa tunduk pada permainan korporat.
Pengendalian migas bukan lagi pada negara, negara bukannya menyelesaikan akar masalah kelangkaan, negara justru membuat regulasi teknis yang berbelit-belit dengan membatasi kuota dan memperumit syarat pembelian BBM di SPBU. Ini sangat menyulitkan dan membebani rakyat.
Berbeda halnya dalam Islam, Islam menetapkan bahwa negara adalah pengurus rakyat. Negara haram mengambil keuntungan dari kebutuhan dasar publik, BBM adalah kebutuhan publik yang wajib di penuhi, sama halnya seperti kebutuhan pokok. Negara wajib menjamin ketersediaan BBM sebagai pelayanan mutlak, bukan memperlakukannya sebagai barang dagangan.
Di dalam Islam juga melarang liberalisasi SDA. Tata kelola SDA wajib di pegang oleh negara, tidak di serahkan kepada pribadi apalagi swasta, dari hulu hingga hilir demi kemaslahatan umat.
Islam juga menghapus birokrasi panjang dan berbelit dalam pemenuhan hak rakyat. Negara dalam sistem khilafah akan mendistribusikan BBM secara merata dan mudah.
Itulah Islam sangat menjaga dan memudahkan urusan rakyatnya karena pemimpin dalam IsIam (khalifah) bertanggungjawab penuh terhadap rakyatnya, karena takut kepada Allah SWT dan akan di mintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT kelak di yaumil akhir.
Wallahualam bishawab.
Oleh: Ade Siti Rohmah
Aktivis Muslimah
0 Komentar