Topswara.com -- Nilai tukar terus melemah hingga mendekati Rp18 ribu per dollar AS. Akibatnya, terjadi kenaikan harga bahan baku impor yang mulai menekan industri tempe di berbagai daerah di Indonesia.
Ketua Paguyuban Perajin Tempe-Tahu, Jawa Barat, Muhammad Zamaludin menyatakan bahwa harga kedelai yang menjadi bahan utama pembuatan tempe dan tahu kini bertahan di kisaran Rp11.000 per kilogram. Hal ini membuat margin keuntungan para perajin terus tergerus (tribunnews.com, 31/5/26).
Hal yang sama pun terjadi pada perajin tempe di Malang, Jawa Timur. Taryono, salah satu perajin tempe di Malang mengatakan bahwa harga kedelai impor dari Amerika sebelumnya berkisar Rp. 9.000 per kilogram (kg), namun saat ini tembus Rp 10.500 per kg. Begitu pula harga plastik semula Rp 35.000 per kemasan juga naik menjadi Rp 51.000. (kompas.id, 20/5/26).
Akibat pelemahan nilai rupiah terhadap dollar, para pedagang pun memutar otak untuk menjaga agar harga tempe tidak mengalami kenaikan, yakni salah satunya dengan mengurangi ukurannya.
Krisis produksi tempe menyebabkan kenaikan harga kedelai, biaya produksi membengkak. Ditambah lagi kenaikan harga plastik sebagai kemasan akibat kondisi geopolitik global sehingga semakin menambah beban mereka.
Pelemahan nilai tukar rupiah membuat harga kedelai melonjak tajam dikarenakan sebagian besar kebutuhan kedelai kita masih harus didatangkan dari luar negeri dengan nilai yang mencapai triliunan rupiah, perajin dalam negerilah yang menjadi korban utama.
Semua ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem ekonomi yang mengandalkan mata uang kertas dan ketergantungan pada pasar global. Nilai uang mudah berubah, dipermainkan oleh spekulan, dan nasib rakyat sangat bergantung pada kondisi ekonomi negara lain.
Kesulitan yang menimpa perajin tempe bukanlah sekadar persoalan dagang biasa. Namun, merupakan gambaran nyata bahwa sistem ekonomi yang dijalankan negeri ini belum mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat kecil.
Di sisi lain, kondisi ini juga menegaskan bahwa peran negara belum berjalan secara maksimal untuk menjaga keberlangsungan usaha rakyat. Belum ada kebijakan yang kuat dan berkelanjutan untuk mengembangkan pertanian dalam negeri sehingga kita bisa mandiri dalam penyediaan bahan pangan pokok.
Ketergantungan impor yang terus terjadi menjadi bukti nyata lemahnya kemandirian pangan dan ekonomi negara kita saat ini.
Berbeda jika kita melihat pandangan Islam dan penerapannya di bawah sistem khilafah, terdapat solusi yang jelas dan menyeluruh. Pertama, penggunaan mata uang berbasis emas dan perak akan memberikan kestabilan nilai tukar.
Mata uang ini tidak bisa diciptakan sembarangan, sehingga terhindar dari permainan pasar dan spekulasi yang merugikan rakyat.
Kedua, negara memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelola sumber daya alam dan lahan pertanian. Khilafah akan menggerakkan sektor pertanian agar produksi kebutuhan pokok dapat dipenuhi dari dalam negeri sendiri, sehingga tidak lagi bergantung pada impor yang berisiko.
Ketiga, kebijakan ekonomi dalam Islam memiliki tujuan utama yaitu pemenuhan kebutuhan pokok seluruh masyarakat. Negara akan hadir melindungi para pengusaha kecil dan rakyat dari tekanan ekonomi, memastikan setiap orang mendapatkan kebutuhan sandang, pangan, dan papan dengan layak.
Krisis produksi tempe yang terjadi saat ini menjadi cermin bahwa sistem yang ada sekarang belum mampu menjamin kesejahteraan. Sudah saatnya kita merenung dan meyakini bahwa sistem ekonomi Islam yang diterapkan secara sempurna memiliki kerangka aturan yang kuat untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat. []
Oleh: Alfiana Prima Rahardjo, S.P.
(Aktivis Muslimah)
0 Komentar