Topswara.com -- Akhir-akhir ini sejumlah perusahaan di tanah air kini sering terdengar kabar melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Dengan adanya PHK tentu menjadi dasar pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya suatu hak dan kewajiban hubungan antara pekerja dan perusahaan. Akhirnya, harus ada hal atau alasan tertentu yang mendasari pengakhiran hubungan kerja tersebut.
Berbagai macam tekanan konflik global, pelemahan rupiah, kenaikan biaya produksi yang membebani dunia usaha, dan kini PHK menjadi ancaman pahit bagi negeri ini.
Kabar terbaru kasus PHK terjadi di sebuah perusahaan manufaktur di Depok, Jawa Barat, PT Xacti Indonesia. Hal ini mengakibatkan PHK terhadap 350 karyawannya. Persaingan mencari kerja semakin ketat. Satu lowongan pekerjaan dapat dilamar ribuan orang (Cnnindonesia.com, 26/5/2026)
Tak terelakan lagi dengan badai pemutusan hubungan kerja hari ini di berbagai industri maraknya gelombang PHK ini menjadi sinyal akibat bayang-bayang stagflasi, yaitu kenaikan inflasi yang tidak dibarengi dengan terbukanya kesempatan kerja. Maka dengan kondisi tersebut jika dibiarkan akan terus meningkatkan tingkat pengangguran yang sangat signifikan.
Tentu badai PHK yang terus terjadi menjadi bukti lemahnya posisi pekerja dalam kontrak kerja, terlebih kapitalisme senantiasa menekan biaya produksi, dan pekerja dianggap sebagai salah satu bagian dari biaya produksi. Maka PHK menjadi salah satu bentuk efisiensi bagi perusahaan, demi menyelamatkan perusahaan dan mengabaikan pekerja. Makin miris melihat nasib pekerja buruh pabrik yang mengalami PHK saat ini adalah buah dampak dari sistem ekonomi kapitalistik.
Bobroknya dalam sistem kapitalisme tidak mampu melindungi produsen dalam negeri Karena Siapa saja yang bisa memberikan keuntungan lebih banyak maka akan diberikan jalan menguasai pasar. Sehingga para perusahaan yang tidak mampu bersaing mengalami kerugian dan gulung tikar dan mengurangi pengeluaran perusahaan dengan jalan PHK.
Jika ditelisik penyebab PHK massal adalah Efek domino perlambatan ekspor Global di pasar-pasar utama. Sehingga terjadi penurunan kinerja industri di dalam negeri, sehingga menyebabkan penumpukan stock dan berujung pada PHK.
Disaat bersamaan industri yang berorientasi pada domestik juga digempur oleh serbuan produk impor baik legal dan ilegal. Belum lagi modernisasi mesin-mesin pabrik turut meningkatkan potensi PHK demi efisiensi biaya produksi di pabrik-pabrik yang selama ini adalah padat karya atau menyerap banyak tenaga kerja.
Sistem Kapitalistme yang menjadikan buruh sebagai komoditas yang mengakibatkan terjadi PHK massal adalah bukti rusaknya sistem hari ini. Sistem ini hanya berfokus pada para pemilik modal sehingga menyebabkan terbatasnya lapangan pekerjaan bukan kurangnya kebutuhan kerja.
Sejatinya sistem ekonomi kapitalistik menjadikan negara hanya berfungsi sebagai penjaga kepentingan para pemilik modal. Akar permasalahan ekonomi hari ini tidak bisa diselesaikan dalam sistem kapitalisme maka sesungguhnya ada sistem solusi terbaik, yakni adalah solusi Islam yang akan mampu menyelamatkan negara dari berbagai krisis termasuk tentang PHK.
Dengan diterapkannya sistem ekonomi Islam maka kesejahteraan individu, masyarakat akan dijamin oleh negara. Strategi pengelolaan sumber daya alam di dalam Islam memandang sepenuhnya adalah tanggung jawab oleh negara yang kepemilikannya tetap ditangan rakyat sehingga hasilnya diserahkan untuk kemakmuran rakyat.
Sehingga tidak ada perusahaan asing yang menguasai pertambangan dengan mempekerjakan tenaga asing. karena hal itu terbukti mengurangi peluang terciptanya lapangan pekerjaan bagi rakyat. Negara adalah raa’in, wajib bertanggung jawab menjamin kesejahteraan rakyatnya.
Tugas dan tanggung jawab penuh negaralah menjamin agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan.
Oleh karena itu, negara yang berlandaskan pada syariat Islam memiliki mekanisme yang jelas agar warga negara mencari nafkah tetap dapat bekerja. Maka dari itu PHK jelas dapat meningkatkan angka kemiskinan terlebih ketika negara tidak memiliki sistem jaminan sosial untuk rakyatnya sebagaimana yang terjadi dalam sistem kapitalisme.
Adanya sistem ekonomi Islam menjadi jurang pemisah kepada modal kapitalis. Islam memiliki sistem terbaik untuk menjaga kestabilan ekonomi dunia. Khalifah akan memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak.
Melalui distribusi kepemilikan yang adil negara Islam akan membangun struktur kepemilikan dengan tujuan mencegah monopoli dan ketimpangan, hal itu dapat dilakukan melalui Baitul Mal.
Oleh: Rasyidah
Pegiat Literasi
0 Komentar