Topswara.com -- Rangkaian demonstrasi terus terjadi. Berbagai masalah pelik terus membayangi kehidupan, hingga akhirnya publik geram dan turun ke jalan.
Krisis Multidimensi
Kritik terhadap berbagai program strategis pemerintah terus mendapat sorotan. Mulai program MBG (Makan Bergizi Gratis), kenaikan harga BBM, pemadaman listrik bergilir dan sederet program lain yang dinilai melanggar hak-hak rakyat.
Demonstrasi dan suara lantang rakyat terus bergema di berbagai wilayah. Salah satunya terkait isu MBG yang terus disorot. Jika ditelisik lebih dalam, tuntutan tentang program MBG selalu disandingkan dengan beban kehidupan rakyat.
Mulai dari masalah lapangan kerja, penanganan kesehatan dan pendidikan rakyat, kenaikan harga BBM hingga kondisi perekonomian nasioal yang terus terpuruk. Salah satunya demo yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) yang menuntut diberhentikannya MBG, beberapa waktu lalu (kompas.com, 18-6-2026). Hal serupa juga terjadi di berbagai wilayah.
Rakyat mulai berani menyampaikan pendapat karena gerah dengan segala bentuk kebijakan yang makin hari makin jauh dari konsep pengurusan rakyat.
Melihat fenomena tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan bahwa program MBG yang terus disandingkan dengan isu ekonomi negeri ini, menunjukkan buruknya pengurusan dan tata kelola negara.
Adi juga menilai bahwa program MBG bukanlah program yang berdiri sendiri melainkan program yang dilahirkan dari buruknya ketetapan pemerintah yang tidak mampu menilik akar masalah yang dihadapi rakyat.
Lebih dari itu, program MBG dan program strategis lain yang ditetapkan negara merupakan bentuk bancakan korporasi oligarki yang berorientasi pada keuntungan materi. Wajar adanya saat kebijakan yang ditetapkan, tidak mampu menyelesaikan masalah rakyat secara mendasar.
Kritikan keras terus dilayangkan. Namun sayang, negara seolah tuli dengan pendapat dan kritikan yang disampaikan rakyat. Justru sebaliknya, negara menganggap gelombang protes ini sebagai ancaman yang menghadang.
Buktinya banyak pergerakan buzzer yang mengatasnamakan rakyat, mendukung program-program pemerintah yang jelas-jelas melenceng dari tugas utama negara.
Parameter hubungan antara rakyat dan penguasa masih didominasi sebagai hubungan manfaat dan berorientasi keuntungan materi. Para penguasa yang juga menempatkan diri sebagai pengusaha selalu memiliki strategi untuk memaksakan kebijakan demi melanggengkan kekuasaan dan kepentingannya. Meskipun faktanya banyak rakyat tak sepakat.
Inilah dampak sistem politik demokrasi yang meniscayakan kebebasan bersuara di satu sisi. Sementara di sisi lain ada suara yang dibungkam demi kepentingan korporasi kapitalis yang melahirkan konflik kepentingan atas nama rakyat.
Hubungan rakyat dan penguasa akhirnya terus bergesekan dan tak mampu berjalan beriringan karena fungsi utama negara dirusak oleh konsep demokrasi sekuler yang liberal. Harapan masa depan yang menjanjikan pun hanya angan kosong yang mustahil direalisasikan.
Konstruksi Islam
Relasi antara penguasa dan rakyat mampu terjalin harmonis dan selaras beriringan jika diatur berdasarkan syariat Islam. Bukan hubungan atas dasar manfaat, kepentingan, atau upaya melanggengkan kekuasaan.
Sistem Islam mutlak menetapkan bahwa penguasa wajib menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Tak hanya berfungsi sebagai pelayan kepentingan umat, namun lebih dari itu. Yakni sebagai bentuk ketundukan pada aturan Allah SWT.
Sungguh, kepemimpinan tanpa aturan agama niscaya melahirkan kezaliman. Pun sebaliknya, saat aturan agama tidak mampu diwujudkan dalam wadah kekuasaan, aturan agama tidak mampu diterapkan secara menyeluruh. Kepemimpinan dan kekuasaan bak dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana ungkapan para ulama
"Agama dan kekuasaan adalah saudara kembar. Agama adalah pondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Apa yang tidak memiliki pondasi akan runtuh, dan apa yang tidak memiliki penjaga akan hilang."
Rasulullah SAW. bersabda, "Sesungguhnya imam (pemimpin) itu adalah perisai; orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung dengannya."
(HR. Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim)
Dalam sistem Islam, rakyat memiliki hak syuro. Yakni hak musyawarah dengan penguasa terkait berbagai hal pengurusan umat. Dan semua konsep tersebut disandarkan seutuhnya pada aturan hukum syarak.
Tak hanya itu, Islam juga menetapkan kewajiban kepada rakyat untuk mengingatkan penguasa (muhasabah lil hukkam) yang berbuat zalim kepada rakyat.
Dengan mekanisme yang ditetapkan sistem Islam, hak-hak rakyat niscaya terpenuhi dengan adil dan amanah. Negara pun mampu menjalankan fungsinya sebagai penjaga urusan umat.
Dengan demikian, umat terjaga dalam tatanan sistem bijak yang melahirkan ketenangan dan kesejahteraan. MasyaAllah. Allah SWT. sebaik-baik penjaga makhlukNya.
Wallahu'alam bishawwab.
Oleh: Yuke Octavianty
Forum Literasi Muslimah Bogor
0 Komentar