Topswara.com -- Kereta tabrakan. Publik panik. Rakyat bertanya, “kenapa bisa terjadi?” tetapi solusi yang muncul justru bikin dahi berkerut sekaligus pingin ketawa pahit.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengusulkan agar gerbong khusus wanita dipindahkan ke tengah rangkaian kereta demi alasan keselamatan (detik.com, 29/4/2026).
Sekilas terdengar peduli. Tapi makin dipikir, ini solusi nyata atau sekadar mindahin posisi calon korban? Netizen langsung pecah, “dari kecil dimarahi emak, besar dimarahi istri, kerja malah disuruh jadi tameng.”
“Laki-laki juga bukan Avengers full armor.”
“Kalau sistemnya gagal, mau gerbong wanita ditaruh di langit juga tetap bahaya.”
Jujur, rakyat Indonesia memang kadang lucunya lebih waras daripada kebijakan. Karena masalah utamanya bukan perempuan duduk di depan, tengah, atau belakang.
Masalahnya adalah bagaimana tabrakan itu bisa terjadi sejak awal. Kalau sinyal terlambat. Kalau komunikasi operator kacau. Kalau mitigasi lemah. Kalau jalur tidak steril.
Maka memindahkan gerbong hanyalah solusi kosmetik. Ibarat rumah kebakaran, lalu pemerintah berkata, “Tenang, kasur ibu-ibu kami geser ke ruang tengah.” Lho? Api tetap jalan, Bu.
Inilah penyakit sistem sekuler kapitalistik yang sering sibuk mengatur dampak, tetapi malas menyentuh akar persoalan.
Yang diperbaiki tampilan luar. Yang dibiarkan rusak fondasi dalam. Padahal keselamatan publik bukan urusan dekorasi posisi. Keselamatan adalah soal sistem perlindungan menyeluruh.
Maka solusi rasional seharusnya meliputi. Pertama, modernisasi sistem sinyal otomatis nasional. Kedua, komunikasi real-time tanpa celah antarpetugas.
Ketiga, sterilisasi jalur presisi tinggi. Keempat, evaluasi menyeluruh SOP darurat. Kelima, audit keselamatan berkala berbasis perlindungan rakyat, bukan sekadar formalitas administrasi.
Karena kalau akar masalah tetap dibiarkan, maka reposisi gerbong hanya memindahkan statistik risiko, bukan menghapus bahaya.
Cara Islam Memandang Keselamatan
Islam memandang keselamatan rakyat sebagai amanah besar negara. Rasulullah SAW bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah menegaskan bahwa negara wajib mengurus urusan rakyat secara riayah sahihah pengurusan yang benar, mendasar, dan sistemis. Artinya, penguasa tidak cukup sekadar terlihat bertindak.
Penguasa wajib menyelesaikan persoalan dari sumbernya. Bukan sibuk memoles citra dengan solusi tambal sulam. Sebab rakyat bukan kelinci percobaan kebijakan absurd. Nyawa manusia bukan bahan reposisi simbolik.
Ketika kebijakan hanya fokus memindahkan gerbong wanita tanpa pembenahan total sistem keselamatan, maka yang lahir bukan perlindungan hakiki melainkan ilusi rasa aman.
Dan ilusi adalah bentuk paling berbahaya dari kegagalan negara. Publik hari ini semakin sadar bahwa masalah transportasi bukan soal siapa duduk di mana, tetapi apakah negara benar-benar serius melindungi siapa pun yang ada di dalamnya.
Perempuan tidak butuh sekadar dipindahkan. Laki-laki bukan tameng darurat. Anak-anak bukan angka statistik. Semua rakyat berhak atas sistem yang aman. Maka, jika kereta tabrakan lalu solusi utamanya cuma geser posisi gerbong, maka itu seperti kapal bocor yang diperbaiki dengan memindahkan kursi penumpang VIP.
Elegan di proposal. Konyol di realita. Karena rel keselamatan tidak dibangun dari pencitraan, tetapi dari tanggung jawab sistemis. Dan selama pola pikir kebijakan masih sebatas “mindahkan korban” alih-alih “hentikan sumber bahaya,” maka publik akan terus jadi penonton dari solusi-solusi lucu yang mahal.
Sudah saatnya negeri ini berhenti memproduksi kebijakan kosmetik.
Karena rakyat butuh keselamatan nyata.
Bukan sekadar perubahan formasi gerbong.
Sebab kalau sistemnya tetap error, mau gerbong wanita dipindah ke tengah, ke belakang, bahkan ke rooftop sekalipun yang berubah cuma posisi duduk bukan tingkat bahayanya.[]
Oleh: Nabila Zidane
Jurnalis
0 Komentar