Topswara.com -- Pelemahan nilai tukar rupiah bukan sekadar angka di layar pasar keuangan. Ia menjelma menjadi derita nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kalangan menengah-bawah. Ketika rupiah terperosok, harga kebutuhan melonjak, daya beli tergerus, maka ketahanan hidup rakyat kian rapuh.
Sejumlah laporan media mengonfirmasi bahwa depresiasi rupiah telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Tekanan pada mata uang nasional berdampak langsung pada kenaikan harga barang impor dan energi (tempo.co, 16/05/2026).
Di sisi lain, jeratan utang masyarakat kian membesar. Lonjakan pinjol sebagai tanda kesulitan ekonomi rakyat makin memprihatinkan (bisnis.com, 3/03/2026). Sementara itu, sektor riil seperti nelayan turut terpukul, menggambarkan kerasnya tekanan biaya produksi (rri.co.id, 16/05/2026).
Diwartakan kompas.com (16/05/2026), Presiden Prabowo menanggapi santai kekhawatiran terkait pelemahan rupiah. Ia menilai masyarakat desa tidak terlalu terdampak langsung oleh gejolak kurs dolar.
Ironis, dalam kondisi tersebut, pernyataan pejabat terkesan meremehkan. Hal ini menunjukkan kurangnya empati dan adanya jarak persepsi antara elite dan realitas rakyat.
Sesungguhnya, pelemahan rupiah tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik global, khususnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Konflik ini memiliki efek sistemik terhadap pasar keuangan dunia.
Saat eskalasi terjadi, investor global menarik dana dari negara berkembang menuju dolar AS, sehingga mata uang seperti rupiah mengalami tekanan. Ini menunjukkan rapuhnya ekonomi nasional yang masih bergantung pada arus modal asing dan tunduk pada mekanisme pasar kapitalistik.
Namun, persoalan tidak berhenti pada faktor eksternal. Yang lebih problematik adalah respons pemerintah yang normatif dan tidak menyentuh akar masalah. Ketika rakyat terhimpit kenaikan harga dan turunnya daya beli, narasi “ekonomi masih aman” justru menunjukkan jurang antara penguasa dan kondisi riil masyarakat.
Ketidakpekaan ini berujung pada kebijakan tambal sulam, bukan solusi struktural. Alih-alih memperkuat ketahanan ekonomi domestik, kebijakan justru memperbesar ketergantungan pada utang dan investasi asing.
Dalam situasi ini, masyarakat menjadi pihak paling dirugikan. Beban hidup meningkat, sementara perlindungan negara melemah. Kenaikan harga kebutuhan pokok, sulitnya akses energi murah, hingga maraknya pinjaman online adalah konsekuensi dari absennya peran negara sebagai pelindung.
Lebih ironis, kebijakan berbasis utang memperparah keadaan karena beban fiskal akhirnya dibebankan kepada rakyat.
Ini menegaskan bahwa negara cenderung berfungsi sebagai regulator pasar, bukan penjamin kesejahteraan.
Dalam pandangan Islam, problem ekonomi—termasuk krisis nilai tukar—tidak bisa diselesaikan secara parsial. Ia harus dibenahi dari akarnya, yakni sistem moneter dan tata kelola ekonomi. Islam menetapkan emas dan perak (dinar dan dirham) sebagai standar mata uang.
Berbeda dengan uang kertas yang rentan inflasi dan spekulasi, emas dan perak memiliki nilai intrinsik yang stabil, sehingga tidak mudah terdepresiasi dan tidak tunduk pada dominasi dolar.
Keunggulan ini diperkuat dengan penerapan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh. Larangan riba memutus praktik eksploitasi berbasis utang.
Allah SWT berfirman:
"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275). Ayat ini menegaskan bahwa stabilitas ekonomi hanya terwujud jika bertumpu pada sektor riil, bukan permainan uang.
Negara juga menjamin distribusi kekayaan melalui pengaturan kepemilikan dan pencegahan monopoli, sehingga stabilitas harga terjaga secara nyata.
Lebih jauh, kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab pemimpin. Rasulullah ﷺ bersabda: "Imam adalah ra’in dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
"Tidaklah seorang pemimpin mengurusi urusan kaum Muslimin lalu ia tidak bersungguh-sungguh untuk mereka, kecuali ia tidak akan masuk surga bersama mereka." (HR. Muslim)
Hadis ini menegaskan negara sebagai junnah (pelindung) yang memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi.
Dengan sistem moneter yang stabil, distribusi yang adil, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab, Islam menghadirkan solusi komprehensif—bukan tambal sulam—atas krisis ekonomi yang terus berulang.
Saatnya menghadirkan Islam sebagai solusi yang tidak hanya meredam gejolak ekonomi, tetapi juga membangun kesejahteraan berkelanjutan.
Wallahu'alam.
Zahida Ar-Rosyida
(Aktivis Muslimah Banua)
0 Komentar