Topswara.com -- Tanggal 17 April lalu telah diperingati sebagai Hari Tahanan Palestina. Masyarakat di berbagai negara melakukan protes menuntut pembebasan Palestina, terutama setelah Zionis mengesahkan UU hukuman mati bagi tahanan Palestina. Sejak 1967, diperkirakan 1 juta (sekitar 20%) warga Palestina pernah ditahan Zionis.
Saat ini, dari 9.600 warga Palestina ditahan oleh Zionis. Meningkat drastis sebesar 83% dibandingkan sebelum Oktober 2023, ketika jumlah tahanan dikisaran 5.250 orang. Tahanan 86 perempuan, 25 diantaranya ditahan tanpa proses pengadilan. 350 anak dibawah usia 18 tahun. Jumlah tahanan administratif melampaui 3.532 orang. Sementara 1.251 lainnya diklasifikasikan sebagai kombatan ilegal.
Hal ini berarti hampir setengah tahanan ditahan tanpa proses hukum yang jelas. Lebih dari 23.000 penangkapan telah dilakukan di Tepi Barat, termasuk Yerusalem sejak awal perang.
Di antara mereka terdapat lebih dari 700 perempuan, 1.800 anak-anak, serta lebih dari 240 jurnalis di mana 43 di antaranya masih ditahan. Kondisi rakyat Palestina di penjara Zionis sangat mengenaskan, mereka diperkosa, dipukuli, disiksa, dilaparkan, bahkan hingga meninggal dunia.
Penjajahan dan kekejaman Zionis atas Palestina terus berlangsung adalah proyek imperialisme global yang ditopang penuh oleh negara Kapitalisme Barat.
Hal ini dapat dibuktikan gengan hasil deklarasi Balfour yang diberikan oleh menteri luar Inggris yaitu Arthur James Balfour kepada tokoh Yahudi Inggris Lord Rothschild pada 02 November 1917.
Meski awalnya Zionis di lahirkan oleh Inggris, namun dinamika politik global menjadikan Zionis kini di urus oleh AS, hingga di berikan nya dukungan penuh politik, militer, ekonomi, hingga perlindungan diplomatik di forum internasional kepada Zionis.
Bagi AS, Zionis adalah pion untuk menjaga kepentingannya di timur tengah. Sistem hukum internasional dan lembaga-lembaga seperti PBB hanyalah instrumen yang tidak mampu dan tidak mau melindungi umat Islam yang terjajah.
HAM yang selalu dinarasikan Barat berstandar ganda. Akar masalah Palestina bukan sekadar pelanggaran HAM, melainkan ketiadaan pelindung (junnah) bagi umat Islam yakni Khilafah Islamiah.
Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisal, dimana (orang-orang) uang berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan-kekuasaan) nya. (HR. Al Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ahmad).
Ketiadaan khilafah membuat kaum muslimin hidup dalam penderitaan dan kenistaan. Penjajahan Palestina merupakan yang paling ekstrim dari penderitaan dan ketimpangan tersebut.
Umat Islam wajib membangun kesadaran ideologis bahwa persoalan Palestina adalah qodhiyyah islamiyyah (persoalan Islam), bukan sekadar isu kemanusiaan atau nasionalisme. Sehingga kepedulian terhadapnya harus didasari dari akidah, bukan sekadar empati sesaat.
Umat Islam tidak boleh berdiam diri, berdiplomasi, atau menyerahkan masalah Ini pada PBB, melainkan harus menyuarakan solusi jihad.
Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. AI Baqarah: 190-191), "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka dimana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu."
Jihad kaum muslimin akan menjadi kekuatan yang mematikan bagi musuh manakala kekuatan tersebut terhimpun dalam satu kepemimpinan khilafah. Solusi tuntas pembebasan Palestina hanya akan terwujud dengan tegaknya Khilafah Islamiah.
Dia satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan, kekuatan, dan kewajiban syar'i untuk mengerahkan pasukan jihad membebaskan Palestina. []
Oleh: Riri Miranty
(Aktivis Muslimah)
0 Komentar