Topswara.com -- Unjuk rasa besar-besaran mengguncang Amerika Serikat (AS) ketika jutaan warga turun ke jalan dalam demonstrasi bertajuk "No Kings" pada Sabtu, 28 Maret 2026 waktu setempat. Gelombang protes ini dipicu oleh kemarahan rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tiran dan mengabaikan kesejahteraan domestik demi ambisi geopolitik.
Di saat yang sama, stabilitas ekonomi Negeri Paman Sam berada di titik nadir setelah utang nasional mereka resmi menembus angka fantastis US$ 39 triliun atau setara Rp 661.440 triliun pada Maret 2026.
Lonjakan utang yang membengkak ini merupakan konsekuensi langsung dari pengeluaran militer yang tak terkendali akibat keterlibatan aktif AS dalam konflik segitiga AS-Israel-Iran.
Ironisnya, beban utang per penduduk AS kini mencapai Rp 1,93 miliar, sebuah angka yang menempatkan negara adidaya tersebut tepat di ambang kebangkrutan sistemik (CNBC, 28/03/2026).
Ambisi Militer dan Keruntuhan Hegemoni
Pertama, ambisi Donald Trump untuk menguasai dunia melalui kebijakan militernya telah menjadi bumerang yang menghancurkan. Strategi "Peace through Strength" yang dijalankannya justru membuat utang AS berlipat ganda tanpa henti.
Fokus anggaran yang tersedot ke mesin perang demi mempertahankan pengaruh global telah mengorbankan ketahanan ekonomi dalam negeri, membawa AS menuju jurang kebangkrutan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Kedua, sikap keras kepala Trump dalam mendukung penuh Israel untuk menguasai Palestina, serta persekutuannya dengan Eropa dan negara-negara Teluk untuk memerangi Iran, telah membuka mata dunia. Warga AS dan masyarakat internasional kini semakin menyadari wajah asli kejahatan hegemoni kapitalisme AS.
Kebijakan luar negeri yang destruktif ini tidak hanya menciptakan ketidakstabilan di Timur Tengah, tetapi juga menguras sumber daya rakyat Amerika sendiri demi kepentingan elit global dan industri persenjataan.
Ketiga, fenomena ini menyingkap pengkhianatan penguasa Muslim yang memilih bersekutu dengan AS. Di tengah keruntuhan ekonomi dan moral Washington, ketergantungan para pemimpin dunia Islam terhadap hegemoni Barat adalah langkah bunuh diri politik.
Kemitraan ini terbukti hanya menjadikan negara-negara Muslim sebagai bidak catur dalam strategi adu domba AS, yang harus segera diakhiri demi kedaulatan umat.
Penyadaran Politik dan Kepemimpinan Islam
Pertama, umat harus terus disadarkan bahwa AS dengan hegemoni kapitalisme dan sistem politik demokrasinya telah merusak tatanan dunia. Demokrasi yang diagungkan terbukti gagal membendung ambisi tiran, sementara kapitalisme hanya menyisakan utang dan penderitaan bagi rakyat jelata.
Selama ini, umat Islam dan penguasa Muslim hanya menjadi korban adu domba demi mengamankan kepentingan ekonomi dan politik AS di wilayah strategis.
Kedua, upaya penyadaran politik umat Islam harus semakin dideraskan dan masif. Penyadaran ini wajib dibarengi dengan edukasi yang mendalam tentang politik Islam, sistem ekonomi Islam yang bebas riba, serta konsep kepemimpinan Islam yang berdaulat.
Umat perlu memahami bahwa Islam memiliki jawaban tuntas atas krisis sistemis yang hari ini menghancurkan negara adidaya sekalipun.
Ketiga, saatnya mengajak umat dan penguasa Muslim untuk menggencarkan perjuangan penegakan khilafah. Hanya dengan institusi kepemimpinan global yang mandiri dan berlandaskan wahyu, tatanan dunia yang rusak dan eksploitatif ini dapat diganti dengan tatanan syariah Islam.
Khilafah akan menjadi perisai yang melindungi umat dari intervensi asing serta mewujudkan keadilan dan kedamaian hakiki bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin), membebaskan dunia dari belenggu utang dan penjajahan gaya baru.
Wallahu'alam bishhawab.
Oleh: Rika Lestari Sinaga
Aktivis Muslimah
0 Komentar