Topswara.com -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tiada henti menuai masalah. Kasus keracunan pada program andalan pemerintah ini kembali terjadi.
Puluhan santri di Pondok Pesantren Al-Hijrah di Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan dari MBG. Hasil uji lab menunjukkan adanya bakteri pada roti sosis dan asem-asem lele. Adapun roti sosis merupakan menu program MBG dari SPPG Karangtengah Prandon, sementara asem-asem lele berasal dari pondok sendiri.
Menindaklanjuti temuan tersebut, pemkab dan satgas melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Terkait penangguhan operasional SPPG yang bermasalah menunggu keputusan dari Badan Gizi Nasional. (radarmadiun.jawapos.com, 4-3-2026)
Berulangnya kasus keracunan MBG menunjukkan bahwa program ini rentan masalah. MBG yang awalnya ditujukan untuk mengatasi masalah gizi anak dan stunting justru menjadi ancaman kesehatan. Bukannya menjadi sehat, anak-anak malah banyak yang sakit karenanya.
Kasus keracunan MBG yang terus terjadi juga menunjukkan lemahnya standar keamanan dan pengawasan. Sistem pengawasan tidak memadai sehingga makanan yang tidak layak konsumsi bisa lolos. Minimnya kontrol kualitas makanan MBG menempatkan anak-anak dalam bahaya.
Begitu pula dengan pengawasan terhadap SPPG yang patut dipertanyakan. Ketika kasus keracunan terjadi secara massal dan berulang, keberadaan ahli gizi dalam setiap SPPG seakan tidak berfungsi.
Ahli gizi yang berfungsi menjamin keamanan dan pemenuhan gizi dalam setiap menu MBG gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Lagi-lagi, ada pengawasan yang lemah dan kontrol yang tidak berjalan di sini.
Yang paling menderita dari semua itu adalah tentu anak-anak. Mereka menjadi korban akibat sistem pengawasan yang lemah. Pemerintah tidak menyiapkan instrumen pengawasan yang baik untuk yang katanya program prioritas. Dengan demikian, program MBG gagal mencapai tujuannya.
Meningkatkan gizi dan mengatasi stunting dengan MBG bukanlah solusi yang mengakar. Program ini hanya menitikberatkan pada distribusi makanan dan itu tidak cukup untuk meningkatkan gizi. Tidak hanya dengan memberi makan lalu masalah gizi dapat teratasi.
Persoalan gizi berkaitan dengan sistem secara keseluruhan. Bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan kebijakan pangan berpengaruh pada pemenuhan gizi bagi masyarakat. Gizi tidak hanya masalah ketidakmampuan membeli bahan pangan, tetapi juga minimnya pemahaman akan gizi yang baik.
Secara mendasar, akar masalah gizi terletak pada sistem kapitalistik yang menciptakan kemiskinan struktural, daya beli rendah, dan ketimpangan akses terhadap kebutuhan pokok. Penghasilan rendah membuat rakyat sulit memenuhi kebutuhan pokok pangan yang bergizi. Kemiskinan telah melahirkan generasi yang lemah dan tidak paham pentingnya kesehatan.
Inilah hasil dari penerapan sistem kapitalisme yang menjadikan negara tidak berfungsi sebagai pengurus rakyat. Negara tidak punya visi melayani rakyat. Gizi yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat harusnya menjadi tanggung jawab negara.
Namun, negara abai dengan membiarkan rakyatnya berusaha sendiri. Bahkan, negara kapitalis malah sibuk melayani kepentingan pemilik modal.
Hal ini berbeda bila negara menerapkan sistem Islam. Dalam Islam, negara menjalankan visinya sebagai pelayan rakyat dengan baik. Negara menjamin kebutuhan pangan rakyat secara tidak langsung. Negara akan menjamin ketersediaan bahan pangan bergizi dan akses yang mudah bagi seluruh rakyat.
Dengan visi riayah ini, negara akan mengatasi masalah kemiskinan yang membuat rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya. Negara akan membuka lapangan kerja yang luas sehingga kepala keluarga mampu bekerja untuk menghidupi keluarganya secara layak.
Tersedianya lapangan kerja yang luas ini merupakan hasil dari penerapan sistem ekonomi Islam yang menjadikan negara sebagai pengelola sumber daya alam.
Negara juga akan memastikan distribusi pangan terjadi secara merata, berkualitas, dan dengan harga yang terjangkau bagi seluruh rakyat di mana pun berada. Setiap orang berhak mendapatkan akses pangan yang sehat sebagai bagian dari hak dasar yang dijamin syariat.
Begitu pula dengan layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan dijamin oleh negara. Negara menyediakan layanan tersebut secara gratis dan berkualitas sehingga rakyat dapat lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan pokoknya.
Seluruh pelayanan tersebut dapat diselenggarakan negara secara maksimal dengan dukungan dana dari Baitulmal. Sumber pendanaannya berasal dari pos fa’i dan kharaj, pos kepemilikan umum seperti minyak, tambang, laut, hutan, serta dari pos infak dan sedekah.
Dengan sumber dana yang melimpah ini, negara mampu mewujudkan masyarakat yang sehat lahir dan batinnya. Generasi yang sehat dan kuat pun tercipta.
Semua itu akan terwujud manakala Islam diterapkan negara secara kaffah. Dengan demikian, mewujudkan negara ini merupakan kewajiban yang mendesak.
Oleh: Nurcahyani
Aktivis Muslimah
0 Komentar