Topswara.com -- Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali mengguncang pasar energi dunia. Konflik Iran dengan koalisi Amerika Serikat dan Israel memicu kekhawatiran terganggunya pasokan minyak global. Dampaknya, harga minyak melonjak dan masyarakat di sejumlah negara mulai memborong bahan bakar karena takut terjadi kelangkaan.
Fenomena panic buying BBM dilaporkan terjadi setelah konflik memanas dan memicu ketidakpastian pasokan energi dunia (CNN Indonesia, 5/03/2026).
Kekhawatiran serupa juga muncul di Indonesia.
Di beberapa daerah masyarakat membeli BBM lebih banyak dari biasanya karena khawatir pasokan energi terganggu. Antrean kendaraan bahkan terlihat di sejumlah SPBU (Kompas, 8/03/2026).
Pemerintah meminta masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan panic buying karena stok BBM disebut aman menjelang Lebaran (Detik, 8/03/2026).
Namun laporan Bloomberg Technoz menyebut cadangan BBM nasional diperkirakan hanya cukup sekitar 23 hari jika pasokan terganggu. BPKN juga mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan agar distribusi BBM tetap stabil (Antara News, 8/03/2026).
Fenomena panic buying sebenarnya bukan sekadar kepanikan masyarakat. Ia menunjukkan rentannya sistem energi dunia yang sangat dipengaruhi konflik geopolitik.
Ketika perang melibatkan negara-negara besar yang berpengaruh terhadap jalur distribusi minyak global, pasar energi langsung bergejolak. Harga naik, distribusi terganggu, dan negara-negara yang bergantung pada impor energi menjadi sangat rentan.
Hal ini menegaskan bahwa BBM bukan sekadar komoditas ekonomi biasa. Energi merupakan urat nadi kehidupan modern. Transportasi, industri, distribusi pangan, hingga aktivitas rumah tangga bergantung padanya.
Jika pasokan energi terganggu, dampaknya menjalar ke berbagai sektor: biaya produksi meningkat, harga barang melonjak, inflasi naik, bahkan stabilitas sosial dapat terganggu.
Masalahnya, dalam sistem kapitalisme global saat ini energi diperlakukan sebagai komoditas bisnis. Produksi dan distribusinya banyak dikendalikan korporasi besar serta kekuatan geopolitik global.
Negara yang tidak memiliki kedaulatan energi akhirnya bergantung pada pasar internasional, sehingga energi kerap menjadi alat tekanan ekonomi dan politik.
Sejarah menunjukkan konflik di Timur Tengah hampir selalu berdampak pada pasar energi dunia karena kawasan ini menyimpan cadangan minyak terbesar. Ketika konflik memanas, harga minyak melonjak dan negara-negara yang bergantung pada impor energi langsung terkena dampaknya.
Karena itu panic buying bukan sekadar kepanikan publik, melainkan gejala kerentanan sistem energi nasional yang masih bergantung pada dinamika global.
Islam memiliki pandangan yang jelas dalam mengelola sumber daya alam strategis. Rasulullah ï·º bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput dan api.” (HR Ibn Majah)
Hadis ini menegaskan bahwa kebutuhan vital masyarakat tidak boleh dimonopoli oleh individu. Para ulama menjelaskan bahwa kata “api” dalam hadist tersebut mencakup sumber energi yang menjadi kebutuhan vital masyarakat.
Artinya, sumber daya seperti minyak, gas, dan tambang besar bukanlah komoditas bisnis yang boleh dimonopoli individu atau korporasi, melainkan milik umat yang harus dikelola negara untuk kepentingan rakyat.
Dalam sistem khilafah, tambang dengan cadangan besar dikategorikan sebagai kepemilikan umum. Negara wajib mengelola langsung sektor energi, sementara hasilnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk layanan publik yang murah bahkan gratis. Dengan kebijakan ini, negara memiliki kedaulatan energi dan tidak mudah ditekan pasar global.
Ironisnya, sebagian besar kekayaan energi dunia justru berada di kawasan negeri-negeri muslim. Dalam daftar cadangan minyak terbesar dunia terdapat Venezuela, Arab Saudi, Iran, Kanada, dan Irak—di mana Arab Saudi, Iran, dan Irak merupakan negara muslim yang menjadi pemain penting dalam pasar energi global.
Dalam sektor gas alam, Iran dan Qatar juga termasuk negara dengan cadangan terbesar di dunia. Fakta ini menunjukkan bahwa pusat kekayaan energi global banyak berada di kawasan dunia Islam. Namun negeri-negeri muslim yang kaya energi justru sering berada dalam posisi lemah karena bergantung pada sistem energi global yang dikendalikan kekuatan kapitalisme.
Akibatnya, banyak negeri muslim menjadi pemasok energi bagi negara industri, sementara rakyatnya sendiri tidak menikmati kesejahteraan dari kekayaan tersebut.
Minyak dan gas diekspor besar-besaran, tetapi rakyat tetap menghadapi harga energi mahal. Ini menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan kekurangan sumber daya, melainkan sistem tata kelolanya.
Karena itu, krisis BBM global seharusnya menjadi momentum refleksi. Umat Islam memiliki potensi energi yang sangat besar, tetapi potensi itu tidak akan memberi manfaat selama masih dikelola dalam sistem kapitalisme global.
Kedaulatan energi hanya dapat terwujud jika sumber daya alam dikembalikan pada prinsip syariah: sebagai milik umat yang dikelola negara demi kemaslahatan rakyat. []
Oleh: Zahida Ar-Rosyida
(Aktivis Muslimah Banua)
0 Komentar