Topswara.com -- Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) terus menuai kontra. Terlebih lagi setelah AS-Israel menyerang Iran, desakan agar keluar dari BoP makin kencang. Berbagai kalangan mulai MUI, Koalisi Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi, hingga mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menarik status keanggotaan Indonesia di BoP.
Aliansi Mahasiswa UI menyampaikan surat yang berisi peringatan terakhir bagi presiden untuk menuntaskan janjinya manakala tujuan BoP tidak sejalan dengan kemerdekaan Palestina. MUI juga berpendapat bahwa BoP tidak efektif dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina.
Hal ini diperkuat oleh serangan AS ke Iran yang menjadi bukti nyata bahwa Donald Trump adalah penghancur perdamaian sehingga BoP makin kehilangan legitimasi moral, politik, dan hukum.
Sementara itu, Rektor UII, Fathul Wahid mengatakan bahwa keterlibatan Indonesia di BoP berpotensi bertentangan dengan amanat konstitusi dan mereduksi prinsip politik luar negeri bebas-aktif sekaligus menciderai konsistensi sikap Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Palestina.
Hal senada juga dinyatakan oleh Forum Alumni Komisioner Komnas HAM dan Koalisi Masyarakat Sipil. Pemerintah melalui Menlu Sugiono mengatakan bahwa pembicaraan BoP saat ini dalam status on hold atau ditangguhkan dan dialihkan ke situasi Iran.
Dari awal memang keikutsertaan Indonesia di BoP mendapat banyak tentangan. Itu wajar, bahkan sudah seharusnya keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian buatan Trump tidak dilakukan oleh Indonesia.
Rakyat Indonesia yang selama ini terkenal akan dukungannya yang luar biasa terhadap Palestina pantas marah dan menolak keras keputusan bergabung dengan BoP.
Bergabung dengan BoP juga seolah menyimpang dari prinsip negara yang katanya menolak segala bentuk penjajahan dan menginginkan agar penjajahan untuk dihapus di muka bumi ini, Sudah begitu jelas penjajahan yang dilakukan Israel dengan dukungan penuh AS atas negeri Palestina.
Bergabung dengan BoP sama artinya melegitimasi dan mendukung penjajahan. Lebih parah lagi bila sampai suatu ketika tentara Indonesia harus berhadapan dengan rakyat Palestina.
Terlalu naif bila kita percaya AS akan bekerja demi kemerdekaan Palestina. Bahkan, itu sebuah harapan kosong. BoP yang dibentuk Trump tidak mengakui kedaulatan Palestina sebagaimana tidak pula menghentikan aneksasi Zionis atas Gaza.
BoP sejatinya adalah alat AS untuk melanggengkan penjajahan atas Palestina dan menguatkan pengaruhnya di Timur Tengah. BoP intinya adalah demi kepentingan AS.
Serangan terhadap Iran mempergamblang fakta bahwa AS bukanlah penjaga perdamaian. Serangan tersebut juga menunjukkan bahwa BoP bukanlah Dewan Perdamaian, tetapi Dewan Perang.
Tindakan AS dan Israel jelas-jelas melanggar kedaulatan Iran dan merusak perdamaian dunia. Lalu, masihkah kita percaya jika AS akan memperjuangkan kemerdekaan Palestina?
Ketika Indonesia masih saja bertahan dalam BoP, maka itu menjelaskan posisi negeri ini di hadapan AS. Sikap ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam dominasi dan kendali AS. Dengan kata lain, Indonesia terjajah secara politik oleh negara adidaya itu.
Inilah konsekuensi sebagai negara pengekor yang tak lain hanyalah tunduk dan mengikut saja apa kata negara adidaya. Negara tidak berdaulat dan tidak bebas memegang prinsipnya sendiri. Indonesia justru melanggar prinsip menentang penjajahan sebagaimana amanah UUD 1945.
Bukan hanya bertentangan dengan prinsip negara, tetapi juga haram hukumnya Indonesia bergabung dengan BoP. Tidak selayaknya Indonesia bergabung dengan penjajah yang melakukan kezaliman. Sebagai negeri muslim terbesar di dunia, Indonesia telah mengkhianati perjuangan saudaranya untuk merdeka. Karena itulah, Indonesia harus keluar dari BoP!
Palestina hanya dapat merdeka ketika Israel benar-benar pergi dari Palestina secara menyeluruh. Zionis Israel adalah penjajah yang menjadi akar masalah di Palestina sehingga harus dihilangkan. Selama ini, Zionis Israel dengan kekuatan militernya mendapat bantuan dari AS sehingga mampu mengobrak-abrik negeri Palestina dan membunuhi rakyatnya.
Karena itu, jalan tepat untuk menyingkirkan Israel dari Palestina adalah melalui jihad dan khilafah. Kekuatan senjata dilawan dengan kekuatan senjata. Diplomasi atau gencatan senjata bukanlah solusi karena terbukti Israel selalu tidak pernah menepati. Perang harus dihadapi dengan perang.
Jihad atau perang melawan Israel dan sekutunya yang telah menjajah Palestina dapat terlaksana di bawah komando khalifah. Khilafah akan menghimpun segenap kekuatannya untuk menghilangkan kezaliman yang menimpa rakyat Palestina.
Inilah solusi hakiki untuk mengakhiri penderitaan rakyat Palestina dan negeri-negeri muslim lainnya yang terjajah. Untuk itu, umat harus disadarkan akan pentingnya persatuan di bawah naungan institusi penegak syariat Islam.
Hanya dengan persatuan dan kesatuan inilah, setiap makar musuh dapat dihentikan sehingga keselamatan dan kesejahteraan bersemayam di setiap negeri dan jiwa.
Oleh: Nurcahyani
Aktivis Muslimah
0 Komentar