Topswara.com -- Kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ATR) memunculkan polemik serius di tengah umat Islam. Dalam Pasal 2.9 dokumen tersebut diatur ketentuan tentang halal untuk produk manufaktur.
Indonesia disebut akan membebaskan sejumlah produk asal AS seperti kosmetik, alat kesehatan, serta barang manufaktur lain dari kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal. Bahkan, Indonesia tidak akan mengenakan kewajiban pelabelan atau sertifikasi bagi produk nonhalal.
Merujuk dokumen Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), setelah kesepakatan berlaku, Indonesia harus mengakui label halal dari AS tanpa intervensi otoritas dalam negeri. Dalam hal ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) wajib menerima sertifikasi halal dari lembaga AS yang telah diakui, tanpa persyaratan tambahan.
Fakta ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan iman, atau sekadar demi rasa aman dan keuntungan dagang?
Ekosistem Halal yang Belum Kokoh
Indonesia memang telah memiliki perangkat hukum seperti UU Jaminan Produk Halal serta berbagai regulasi turunan. Namun, realitasnya ekosistem halal nasional belum sepenuhnya kokoh. Pengawasan masih lemah, literasi halal masyarakat belum merata, dan pelaku usaha kecil masih banyak yang belum tersertifikasi.
Dalam kondisi demikian, pelonggaran sertifikasi bagi produk asing justru berpotensi memperlemah upaya membangun sistem halal yang mandiri dan kuat.
Halal dan haram dalam Islam bukan sekadar label administratif. Ia adalah hukum syariah yang mengikat setiap muslim. Ketentuan ini tidak terbatas pada makanan dan minuman, melainkan juga mencakup kosmetik, obat-obatan, kemasan, alat kesehatan, hingga seluruh produk yang bersentuhan dengan kebutuhan hidup.
Standar halal menyangkut bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga penyimpanan. Ketika sertifikasi dan pengawasan diserahkan pada pihak luar yang tidak berlandaskan akidah Islam, di situlah muncul celah besar yang membahayakan keimanan umat.
Sekularisme dan Dominasi Kepentingan Materi
Pelonggaran ini sulit dilepaskan dari paradigma sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Dalam sistem sekular, pertimbangan ekonomi sering kali ditempatkan di atas nilai-nilai ruhiyah. Demi mendapatkan tarif dagang yang lebih murah atau menjaga hubungan perdagangan strategis, negara cenderung mengalah pada kepentingan mitra dagang, meski harus mengorbankan prinsip syariah.
Padahal, bagi seorang muslim, persoalan halal-haram adalah prinsip mendasar yang menyangkut iman. Mengonsumsi yang halal adalah perintah Allah, dan menjauhi yang haram adalah kewajiban. Negara dalam Islam berfungsi sebagai ra’in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyatnya. Artinya, negara bertanggung jawab memastikan setiap kebijakan tidak menyeret umat pada perkara syubhat apalagi haram.
Fakta bahwa sertifikasi halal produk dari AS diakui tanpa intervensi menunjukkan adanya pergeseran otoritas penentu standar halal. Padahal, AS adalah negara yang tidak menjadikan syariah sebagai dasar hukum.
Standar halal dalam Islam bukan sekadar persoalan teknis, tetapi bagian dari sistem akidah dan hukum yang utuh. Memberikan kewenangan penentuan halal kepada pihak yang tidak berlandaskan akidah Islam berpotensi mengaburkan batas-batas syariah.
Siapa yang Berhak Menentukan Halal dan Haram?
Dalam Islam, yang berhak menentukan halal dan haram hanyalah Allah SWT. Negara dan ulama berfungsi menjelaskan, menerapkan, dan mengawasi hukum tersebut. Ulama adalah rujukan umat dalam memahami dalil dan hukum syariah.
Mereka bertanggung jawab menjaga kejelasan dan ketegasan status halal-haram, serta memastikan tidak ada manipulasi standar demi kepentingan ekonomi atau politik.
Adapun pihak nonmuslim, terlebih yang secara politik dan militer kerap bermusuhan dengan dunia Islam, tidak memiliki otoritas dalam menetapkan standar halal bagi kaum muslimin. Umat Islam pun dilarang tunduk pada standar yang ditetapkan oleh pihak yang tidak menjadikan wahyu sebagai landasan hukum.
Ketundukan semacam ini bukan hanya persoalan administratif, tetapi dapat menyeret pada loyalitas dan ketergantungan yang membahayakan kedaulatan syariah.
Regulasi Islam dalam Perdagangan
Islam memiliki aturan jelas terkait perdagangan luar negeri. Negara wajib memastikan bahwa setiap komoditas yang masuk ke wilayah kaum muslimin memenuhi ketentuan halal. Penguasa tidak boleh membuka celah bagi beredarnya produk yang meragukan kehalalannya, apalagi jelas haram.
Dalam sistem Islam, kebijakan ekonomi dan perdagangan tidak berdiri sendiri, melainkan tunduk pada hukum syariah secara menyeluruh (kafah). Pertimbangan untung-rugi materi tidak boleh mengalahkan perintah dan larangan Allah. Negara tidak akan menukar prinsip akidah dengan fasilitas tarif atau kemudahan akses pasar.
Lebih jauh, Islam juga mengatur hubungan dengan negara lain berdasarkan klasifikasi syar’i. Terhadap negara yang memusuhi atau memerangi kaum muslimin (kafir harbi fi’lan), tidak dibenarkan menjalin kerja sama yang justru memperkuat dominasi mereka atas negeri-negeri Islam. Prinsip ini menjaga agar umat tidak terjebak dalam ketergantungan struktural yang melemahkan posisi politik dan ekonomi mereka.
Kebutuhan akan Institusi yang Melindungi Iman
Kaum muslimin membutuhkan institusi negara yang benar-benar melindungi mereka dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam jaminan kehalalan produk. Negara tersebut harus berasaskan akidah Islam, menjadikan halal-haram sebagai standar kebijakan, dan berorientasi pada ridha Allah dalam setiap keputusan.
Dalam konsep politik Islam, institusi itu adalah khilafah. Khilafah berfungsi sebagai ra’in dan junnah, yang memastikan pangan dan seluruh komoditas yang beredar di tengah masyarakat sesuai dengan syariah. Komoditas yang diimpor pun hanya yang halal menurut ketentuan Islam.
Penguasa dalam sistem ini sadar bahwa setiap kebijakan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, sehingga rasa takut kepada-Nya menjadi rem utama dalam menetapkan aturan.
Khilafah juga tidak akan menjalin kerja sama, termasuk dalam bidang perdagangan, dengan negara yang secara nyata memerangi kaum muslimin. Dengan demikian, kedaulatan hukum dan kemandirian umat tetap terjaga.
Khatimah
Pelonggaran sertifikasi halal bagi produk AS bukan sekadar isu teknis perdagangan. Ia menyentuh aspek prinsipil dalam kehidupan seorang muslim: ketaatan kepada hukum Allah.
Ketika standar halal diserahkan pada pihak yang tidak berlandaskan akidah Islam, dan ketika kepentingan ekonomi lebih diutamakan daripada penjagaan iman, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kedaulatan regulasi, tetapi juga kualitas ketakwaan umat.
Pertanyaannya kini kembali pada kita: apakah kebijakan ini benar-benar demi keamanan dan kemaslahatan umat, atau sekadar kompromi pragmatis dalam pusaran perdagangan global? Bagi seorang muslim, jawabannya harus selalu ditimbang dengan neraca iman, bukan semata-mata keuntungan materi.
Oleh: Ema Darmawaty
Praktisi Pendidikan
0 Komentar