Topswara.com -- Astagfirullah, makin kesini rakyat makin merasa aneh melihat cara negara memandang kesehatan hari ini.
Orang sakit datang ke rumah sakit, bukan ditanya, “Bagian mana yang sakit?” Tetapi, “Status BPJS-nya aktif atau tidak?” Kalau aktif, silakan duduk. Kalau tidak aktif, silakan pulang atau silakan utang dulu.
Padahal penyakit itu tidak kenal administrasi. Gagal ginjal tidak menunggu verifikasi data. Serangan jantung tidak menunggu rapat koordinasi. Kanker tidak peduli apakah iuran sudah dibayar atau belum.
Tubuh manusia tidak bekerja dengan sistem tagihan. Tetapi sistem hari ini justru memperlakukan kesehatan seperti cicilan. Telat bayar? Denda. Status nonaktif? Tidak dilayani.
Seolah-olah orang miskin itu tidak boleh sakit. Seolah-olah kesehatan itu hak bagi yang mampu bayar, bukan hak setiap manusia. Inilah wajah nyata sistem kapitalis yang menjadikan kebutuhan dasar sebagai komoditas.
Air dijual. Listrik dijual. Pendidikan mahal dan sekarang, kesehatan pun terasa seperti barang kredit.
Orang miskin bukan hanya takut sakit, tapi juga takut dengan tagihan setelah sembuh. Padahal dalam Islam, konsepnya sangat berbeda. Kesehatan bukan bisnis. Kesehatan bukan asuransi. Kesehatan bukan proyek. Kesehatan adalah hak rakyat yang wajib dijamin negara.
Rasulullah SAW bersabda, “Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini bukan sekadar nasihat moral. Ini adalah konsep politik dalam Islam.
Pemimpin bukan penguasa yang duduk di atas kursi, tetapi pengurus yang memastikan rakyatnya hidup dengan layak.
Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa negara dalam Islam wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyat, termasuk kesehatan, secara langsung. Bukan lewat sistem iuran. Bukan lewat denda. Bukan lewat status aktif atau nonaktif.
Negara menyediakan rumah sakit secara gratis. Negara menggaji dokter. Negara menanggung obat. Negara memastikan setiap orang bisa berobat tanpa takut tagihan. Karena dalam Islam, nyawa manusia tidak boleh bergantung pada saldo.
Dalam negara Islam, pembiayaan rumah sakit berasal dari Baitul Mal (kas negara), bukan dari iuran rakyat. Sumber utamanya antara lain,
Pertama, kepemilikan umum, yaitu hasil pengelolaan sumber daya alam seperti minyak, gas, tambang, hutan, dan laut.
Kedua, kharaj (pajak tanah) dan jizyah bagi warga non-Muslim.
Ketiga, ghanimah, fai’, dan pemasukan negara lainnya yang sah menurut syariat.
Dari dana inilah negara membiayai kebutuhan pokok rakyat, termasuk layanan kesehatan gratis, tanpa sistem asuransi atau iuran wajib seperti BPJS.
Coba bayangkan, seorang pasien gagal ginjal yang harus cuci darah rutin. Ia datang ke rumah sakit, tubuhnya lemah, napasnya berat. Lalu petugas berkata,
“Maaf, BPJS Anda nonaktif.” Di titik itu, yang berhenti bukan cuma mesin tapi harapan hidupnya juga ikut padam.
Ini bukan sekadar masalah teknis. Ini masalah cara pandang. Selama kesehatan dianggap layanan yang harus dibayar, selama rumah sakit dipaksa mencari untung, selama negara berperan seperti perusahaan, maka rakyat akan terus diposisikan sebagai pelanggan, bukan amanah dan pelanggan yang tidak mampu bayar, akan dianggap beban.
Inilah logika kapitalisme. Yang kuat bertahan, yang lemah tersisih. Padahal negara seharusnya berdiri untuk melindungi yang lemah, bukan menguji siapa yang paling kuat bertahan.
Negara yang benar bukan negara yang sibuk membuat skema bantuan, tapi negara yang memastikan rakyat tidak perlu bantuan. Negara yang benar bukan negara yang menghitung iuran rakyatnya, tapi negara yang menghitung tanggung jawabnya sendiri.
Karena ketika orang sakit harus takut pada administrasi, itu tanda bahwa sistemnya yang sakit dan sistem yang sakit, tidak bisa menyembuhkan rakyatnya.
Maka persoalannya bukan sekadar BPJS, bukan sekadar denda, bukan sekadar status nonaktif. Persoalannya adalah sistem kapitalis yang menjadikan kesehatan sebagai kredit, bukan hak hidup manusia.
Selama logika itu tidak berubah, rakyat akan terus terjebak dalam lingkaran yang sama, yaitu sakit, utang dan takut berobat[]
Oleh: Nabila Zidane
(Jurnalis)
0 Komentar