Topswara.com -- Sudah berjalan setahun belakangan ini permasalahan MBG (Makanan Bergizi Gratis) masih saja memakan korban akibat keracunan makanan yang diolah dari SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) setempat. Ditambah lagi, anggaran MBG ini mengalami kenaikan, sehingga diduga adanya korupsi sistemis dan nepotisme dalam proyek tersebut.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemkab Kudus, jumlah siswa yang mengalami keracunan setelah menyantap soto ayam suwir harus menjalani perawatan di rumah sakit mencapai 118 orang.
Beberapa guru juga mulai merasakan gejala usai menyantap kiriman MBG dari SPPG Purwosari pada pukul 11.15 WIB. Dilihat dari 1.178 siswa di SMAN 2 Kudus, sebanyak 600 siswa mengalami gejala keracunan. (Kompas.tv, 29/01/26)
Adapun Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Manado, Billy Christian Kereh mendata korban keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tersebar di empat fasilitas kesehatan berbeda. Berdasarkan data per 28 Januari 2026, total korban mencapai angka 197 yang tersebar di empat rumah sakit.
Selain itu, ratusan siswa di Tomohon mengeluhkan gejala mual dan pusing usai menyantap paket Makan Bergizi Gratis. Pemerintah daerah bersama instansi terkait saat ini tengah melakukan investigasi mendalam, termasuk uji laboratorium terhadap sampel makanan untuk menentukan penyebab pasti insiden ini. (liputan6.com, 29/01/26)
Program MBG awalnya bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, serta meningkatkan kemajuan Indonesia.
Sayangnya, program ini selalu mengalami masalah yang belum terselesaikan. Hal ini menunjukkan abainya pemerintah terhadap banyaknya korban keracunan. Berbagai komentar pejabat juga terkesan meremehkan. Tidak ada evaluasi untuk belajar dari kesalahan, justru program ini terus berlanjut hingga saat ini.
Pasalnya, Presiden Prabowo menilai program MBG sebagai investasi terbaik sebuah bangsa dalam meningkatkan ketercukupan gizi dan prestasi belajar siswa. Realitanya tidak sesuai, siswa yang harusnya makin bergizi dan cerdas malah mengalami keracunan masal tanpa ada tanggapan serius dari pemerintah.
Lapangan kerja yang dijanjikan terbuka luas, namun hanya ilusi. Lebih parahnya lagi, Penunjukan mitra pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak dilakukan dengan verifikasi terbuka, sehingga aktor politik, timses pemenangan Presiden terpilih, anggota dewan bahkan aparat turut serta mengambil manfaat di baliknya.
Semakin nampak jurang besar antara anggaran yang besar dan tujuan normatif MBG (mencegah stunting dan memenuhi gizi anak). Artinya, kebijakan ini lebih berorientasi pada proyek daripada jaminan kesejahteraan. Selain itu, MBG hanya berfokus pada distribusi makanan, bukan akar masalah gizi generasi.
Inilah yang terjadi, akar persoalan gizi buruk adalah sistem Kapitalisme yang menciptakan kemiskinan struktural, daya beli rendah, dan ketimpangan akses kebutuhan pokok.
Pendekatan tambal sulam khas sistem kapitalisme tidak menyelesaikan masalah secara fundamental, melainkan hanya menargetkan keuntungan materi sebanyak-banyaknya, meskipun harus mengorbankan kesejahteraan rakyat.
Di sisi lain, kebijakan yang populis membuat rakyat senang sesaat, tanpa sadar para penguasa bertindak semaunya demi keuntungan segelintir elit.
Oleh karena itu, saatnya umat menyadari untuk beralih pada aturan yang mengeluarkannya dari keterpurukan. Islam memandang kepemimpinan adalah amanah dan tanggungjawab di hadapan Allah. Bukan sebagai alat politik atau ladang bisnis bagi para kapital. Sesungguhnya pemimpin adalah pengurus dan pelindung rakyat.
Rasulullah saw bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah penggembala, dan ia bertanggungjawab atas gembalaannya.” (HR. Bukhari)
Dalam artian, pemenuhan kebutuhan pokok menjadi tanggung jawab penuh negara, yang hanya terwujud melalui mekanisme syariat Islam. Negara akan menjamin kesejahteraan setiap individu rakyat dengan membuka lapangan kerja yang luas dan upah layak bagi kepala keluarga.
Bukan hanya itu, negara juga menjamin pemenuhan gizi masyarakat dengan distribusi pangan merata, berkualitas, dan harga terjangkau di seluruh wilayah hingga ke pelosok.
Dengan demikian, negara wajib menjamin layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan secara gratis dengan menyediakan fasilitas serta sarana yang memadai agar pelayanan berjalan optimal.
Sebagaimana pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khathab yang memanggul sendiri bahan makanan bahkan memasaknya sendiri untuk rakyatnya yang kelaparan karena takut pertanggungjawabannya di hadapan Allah.
Inilah gambaran ketika sistem Islam dijadikan aturan dalam kehidupan. Kesejahteraan rakyat akan terpenuhi secara merata dengan menjaga kestabilan ekonomi negara, melalui pengelolaan sumber daya alam yang kemudian dinikmati oleh seluruh rakyat. Nantinya akan lahir generasi yang sehat dan kuat, sehingga jauh dari kesengsaraan.
Wallahu a’lam bishawab.
Oleh: Kamelia Agustina
Muslimah Peduli Generasi
0 Komentar