Topswara.com -- Di tengah darah yang masih mengalir di Gaza, dunia kembali menawarkan satu kata yang terdengar indah namun berbahaya: peace. Amerika dan sekutunya menggulirkan gagasan Board of Peace sebuah skema “perdamaian” yang diklaim sebagai jalan keluar konflik Palestina. Ironisnya, sebagian negara Muslim, termasuk Indonesia, justru ikut terlibat di dalamnya.
Pertanyaannya sederhana namun mendasar: perdamaian versi siapa yang sedang kita bicarakan?
Perdamaian Tanpa Keadilan Adalah Ilusi
Sejarah panjang Palestina menunjukkan satu pola yang berulang: setiap kali penjajahan menemui jalan buntu, lahirlah forum, resolusi, dan dewan perdamaian. Namun hasilnya selalu sama penjajah tetap bercokol, sementara rakyat Palestina diminta “bersabar” atas nama stabilitas.
Board of Peace bukanlah solusi substantif. Ia tidak menyentuh akar masalah, yaitu penjajahan. Selama Israel masih menguasai wilayah, udara, laut, perbatasan, dan kehidupan rakyat Palestina, maka tidak ada perdamaian yang nyata. Yang ada hanyalah normalisasi kejahatan dengan bahasa yang lebih halus.
Perdamaian sejati lahir dari keadilan. Dan keadilan tidak mungkin tegak ketika pelaku kejahatan tetap dilindungi oleh sistem global yang timpang.
Neokolonialisme dengan Wajah Humanis
Amerika Serikat bukan aktor netral. Rekam jejaknya jelas: pendukung utama Israel secara politik, militer, dan ekonomi. Ketika Amerika memimpin narasi perdamaian, yang sesungguhnya sedang dijaga bukan hak rakyat Palestina, melainkan kepentingan geopolitik global.
Inilah wajah neokolonialisme modern bukan lagi lewat pendudukan langsung, tetapi melalui forum internasional, dana, dan diplomasi. Negara-negara dunia ketiga diajak masuk ke dalam skema ini agar ikut melegitimasi desain politik Barat, sekaligus menanggung biaya moral dan materialnya.
Lebih menyedihkan, dana rakyat bisa tersedot untuk proyek “perdamaian” yang justru memperpanjang penderitaan. Bukan hanya keliru secara politik, tapi juga cacat secara etika.
Ketika Dunia Islam Kehilangan Arah
Keterlibatan negara-negara Muslim dalam Board of Peace menunjukkan satu krisis besar: hilangnya keberanian politik umat. Palestina bukan sekadar isu kemanusiaan, tetapi isu penjajahan terhadap negeri Muslim.
Sayangnya, banyak pemimpin Muslim lebih memilih aman secara diplomatik daripada tegas secara moral. Mereka hadir di forum internasional, mengutuk dengan kata-kata, namun tetap terikat pada sistem yang sama dengan para penjajah.
Padahal sejarah Islam mencatat dengan jelas: Palestina hanya benar-benar aman ketika berada di bawah kepemimpinan Islam yang kuat dan berdaulat. Bukan di bawah mandat PBB, bukan lewat resolusi Barat, tetapi melalui kekuatan politik umat yang berpihak pada keadilan.
Umat Harus Sadar, Bukan Terbuai
Umat Islam hari ini tidak kekurangan empati, tetapi kekurangan kesadaran politik. Tangis dan doa penting, namun tidak cukup jika tidak disertai pemahaman bahwa masalah Palestina adalah masalah sistem global yang rusak.
Board of Peace bukan jalan keluar, melainkan jalan memutar yang menjauhkan umat dari solusi hakiki. Ia membuat penjajahan tampak lebih manusiawi, padahal substansinya tetap sama: penindasan.
Membuka mata umat berarti berani mengatakan yang sebenarnya bahwa selama dunia Islam masih bermain di aturan penjajah, selama itu pula Palestina akan terus dijadikan ladang eksperimen “perdamaian” palsu.
Penutup
Palestina tidak butuh dewan baru, forum baru, atau jargon baru. Palestina butuh pembebasan. Dan pembebasan tidak pernah lahir dari meja perundingan yang dikendalikan penjajah.
Sudah saatnya umat Islam berhenti menjadi figuran dalam drama global bernama perdamaian. Karena perdamaian tanpa keadilan bukanlah solusi ia hanyalah cara paling halus untuk melanggengkan penjajahan.
Oleh: Selvi Sri Wahyuni, M.Pd.
Aktivis Muslimah
0 Komentar