Topswara.com -- Demokrasi kerap dipromosikan sebagai sistem yang menjamin kebebasan berpendapat. Kritik disebut sebagai bagian dari partisipasi publik, bahkan dianggap elemen penting dalam mengontrol kekuasaan.
Namun, di balik jargon kebebasan itu, realitas menunjukkan ironi yang serius. Kritik yang diarahkan kepada kebijakan rezim justru sering dibalas dengan tekanan dan ancaman, bukan dengan dialog atau perbaikan kebijakan.
Sejumlah konten kreator dan influencer yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan penguasa dilaporkan mengalami teror dan intimidasi.
Bentuknya beragam, mulai dari ancaman fisik, peretasan akun media sosial, doxing, vandalisme, hingga teror simbolik seperti pengiriman bangkai hewan dan pelemparan bom molotov. Bahkan, intimidasi tidak jarang menyasar keluarga korban sebagai upaya memperbesar rasa takut dan tekanan psikologis (Tempo, 19/12/2025).
Fenomena ini menyingkap paradoks demokrasi yang selama ini diagungkan. Di satu sisi, negara mengklaim menjamin kebebasan berekspresi. Di sisi lain, kritik yang dianggap mengganggu stabilitas kekuasaan justru diperlakukan sebagai ancaman.
Ketika kritik dibungkam dengan kekerasan dan intimidasi, maka demokrasi kehilangan substansinya dan berubah menjadi kedok bagi praktik otoritarianisme.
Laporan media juga menunjukkan bahwa aparat penegak hukum kerap lamban atau tidak serius dalam mengusut kasus teror terhadap pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah.
Situasi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa pembiaran tersebut merupakan bagian dari iklim politik yang tidak ramah terhadap kritik. Alih-alih melindungi warga negara, negara justru terkesan absen ketika rakyatnya diteror karena menyampaikan pendapat (Kompas, 20/12/2025).
Teror semacam ini bukan sekadar serangan terhadap individu, melainkan pesan politik kepada publik. Pesannya jelas: siapa pun yang berani bersuara kritis harus siap menerima risiko.
Dengan cara inilah rezim menciptakan ketakutan kolektif di tengah masyarakat. Ketika rasa takut menguat, kritik melemah, dan kekuasaan pun semakin aman dari kontrol rakyat.
Demokrasi otoriter bekerja bukan dengan meniadakan pemilu atau simbol-simbol demokrasi, melainkan dengan mengosongkan maknanya. Kebebasan berekspresi tetap tertulis dalam konstitusi, tetapi praktiknya dibatasi melalui tekanan nonformal, teror, dan intimidasi. Inilah wajah demokrasi yang hanya memberi ruang bicara sejauh tidak mengusik kepentingan penguasa.
Dalam pandangan Islam, relasi antara penguasa dan rakyat sangat bertolak belakang dengan kondisi tersebut. Penguasa diposisikan sebagai junnah, perisai yang melindungi rakyat, bukan sumber ancaman. Kekuasaan adalah amanah untuk mengurusi urusan umat, bukan alat untuk membungkam suara yang berbeda.
Islam juga menetapkan bahwa muhasabah terhadap penguasa merupakan kewajiban umat. Kritik adalah bentuk amar makruf nahi mungkar, bukan tindakan kriminal.
Sejarah mencatat bagaimana para khalifah menerima kritik rakyat secara terbuka, bahkan ketika kritik itu disampaikan dengan keras, tanpa direspons dengan intimidasi atau kekerasan.
Ketika rezim alergi terhadap kritik dan menggunakan teror sebagai alat pengendalian, hal itu menjadi bukti bahwa sistem yang berjalan telah menyimpang dari keadilan. Demokrasi yang diklaim menjamin kebebasan ternyata gagal melindungi rakyat dari kekerasan politik. Kebebasan hanya menjadi slogan, sementara kekuasaan dijaga dengan rasa takut.
Oleh karena itu, teror terhadap konten kreator kritis tidak bisa dipandang sebagai kasus individual semata. Ia adalah konsekuensi logis dari sistem sekuler-demokratis yang menempatkan kekuasaan di atas kebenaran. Selama sistem ini dipertahankan, kritik akan selalu diposisikan sebagai ancaman, bukan sebagai koreksi.
Umat Islam perlu menyadari bahwa kebebasan sejati tidak lahir dari sebuah sistem buatan manusia, melainkan dari sebuah penerapan syariat Islam secara kaffah. Sistem Islam meniscayakan penguasa yang takut kepada Allah, bukan kepada kritik. Dengan sistem inilah suara kebenaran dilindungi, bukan diteror seperti fenomena sekarang ini.
Sera Alfi Hayunda, S.Pd.
(Aktivis Muslimah)
0 Komentar