Topswara.com -- Bencana di Aceh Tamiang adalah salah satu wilayah yang terdampak paling parah akibat banjir dan longsor. Sampai saat ini pengungsi masih tinggal di tenda pengungsian, sulit mendapatkan air bersih dan tentunya kehilangan semua harta benda.
Namun, di tengah-tengah penderitaan yang mereka rasakan, Presiden Prabowo menyatakan bahwa "ada pihak-pihak swasta yang tertarik dengan lumpur, dan pemanfaatan lumpur ini berpotensi memberikan manfaat untuk pemasukan daerah," ujarnya, cnbcindonesia.com, Kamis 1/1/2026.
Saat ini begitu marak bencana seperti banjir, dan tanah longsor diberbagai daerah, akibat dari penggundulan hutan, penebangan kayu ilegal, penanaman sawit dan pengerukan tambang juga pembakaran hutan.
Semua terjadi akibat kebijakan yang dibuat sistem kapitalisme yang hanya berorientasi pada materi, asalkan mendapatkan keuntungan tidak perduli dengan akibatnya, menyebabkan rakyat menderita, banyak korban jiwa dan kerusakan diberbagai aspek.
Ketika bencana terjadi mereka (penguasa) hanya menyalahkan pada fenomena alam seolah ingin lepas dari tanggung jawab
Inilah potret buram dari penerapan sistem kapitalis, ketika melakukan upaya penanganan bencanapun harus ada manfaat yang dapat menguntungkan sesuai dengan asas dari kapitalis yakni asas manfaat.
Negara dalam sistem ini hanya sebagai regulator bagi pemilik modal. Kebijakan yang dibuat ditengah-tengah pasca bencana yang terjadi sangat mempertegas watak kapitalis. Bukannya mementingkan untuk pemulihan kerusakan yang terjadi, malah mencari keuntungan dengan melempar tanggung jawab kepada pihak swasta, melalui pemanfaatan lumpur.
Semua kebijakan yang dibuat sama sekali tidak pro terhadap rakyat bahkan sering kali membuat rakyat merasa dilukai dan menderita. Inilah ketika sebuah negara dipimpin oleh penguasa yang hanya mementingkan keuntungan semata, mereka meyalahgunakan jabatan demi untuk memperkaya diri tidak lagi perduli terhadap halal dan haram.
Seharusnya, dalam menanggulangi bencana negara murni bertanggung jawab tanpa ada embel-embel apapun, namun dengan adanya kebijakan yang ada terkesan lebih mengutamakan aspek ekonomi ditengah penderitaan parakorban bencana.
Sesungguhnya, masyarakat membutuhkan negara dalam memberikan bantuan pokok yang sangat mendesak, korban jiwa terus bertambah bukan hanya karena bencana saja, tapi karena kelaparan juga.
Dalam sistem kapitalisme segala sesuatu dinilai dengan materi. Maka melakukan suatu perbuatan, sekalipun itu amal ataupun kemanusiaan tetap dengan timbangan untung dan rugi, maka tidak ada empati. Bukti bahwa prioritas bukan pada kemanusiaan namun hanya pada bisnis semata.
Seharusnya mengutamakan kebutuhan dan keamanan masyarakat yang terdampak pasca bencana, sistem yang salah tentu saja akan melahirkan kebijakan yang salah pula yang dapat merugikan masyarakat. Ketikapun memberikan solusi hanya bersifat pragmatis tanpa menyentuh akar masalah dan tanpa memikirkan akibatnya.
Dengan menyerahkan tanggung jawab dalam penanganan bencana kepada pihak swasta sama saja dapat membuka lahan pengeksploitasian dan rakyatlah yang semakin dirugikan.
Dengan menerapkan Islam secara kaffah akan menjadi solusi dari berbagai permasalahan umat yang terjadi, salah satunya dalam persoalan bencana saat ini.
Dalam Islam negara hadir sebagai ra'in yang bertanggung jawab dalam mengurus umat, jelasnya negara menjadi pelayan bagi rakyat nya dalam memberikan jaminan kesejahteraan dan keamanan bagi rakyatnya dan juga sebagai junnah yaitu melindungi rakyatnya.
Negara akan menjadi garda terdepan dan pertama serta responsif dalam menanggulangi bencana. Negara tidak akan membiarkan masyarakat hidup dalam penderitaan yang berlarut-larut. Pemerintahan Islam akan mendahulukan apa-apa yang menjadi kemaslahatan rakyat diatas kepentingan materi.
Karena paradigma dari sistem Islam mempunyai prinsip bahwa kekuasaan dan jabatan itu sebagai amanah yang akan senantiasa dipertanggung jawabkan kelak dihadapan Allah SWT.
Rasulullah Saw bersabda dalam sebuah hadis, "Kekuasaan itu adalah amanah dan kekuasaan tersebut pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang-orang yang mendapatkannya dengan haknya, dan melaksanakan kewajibannya, padanya." (HR. Muslim 1825).
Dengan prinsip inilah para pemimpin dalam Islam akan senantiasa mengurus semua kebutuhan rakyatnya dan juga menjamin keamanan dan tidak akan membuat suatu kebijakan yang anti pati terhadap rakyat karena mereka menyadari bahwa kekuasaan itu adalah amanah yang harus dijaga dan betul-betul dilaksanakan untuk memberikan kemaslahatan bagi rakyat.
Islam juga melarang swastanisasi dalam sumber daya alam. Karena sumber daya alam harus lah dikelola oleh negara dan hasilnya harus diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi, pendidikan, kesehatan dan juga fasilitas umum.
Islam juga melarang sumber daya alam menjadi milik umum karena Islam mengatur kepemilikan menjadi tiga bentuk, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.
Dengan adanya batasan kepemilikan ini, tidak ada celah bagi para pemilik modal, atau pihak swasta untuk menguasai sumber daya alam dan merampas hak masyarakat umum, tentunya semua itu hanya dapat diwujudkan dengan menerapkan sistem Islam secara kaffah.
Wallahu a'lam bish shawab.
Oleh: Iske
Aktivis Muslimah
0 Komentar