Topswara.com -- Sudah setahun program MBG berjalan, tetapi ancaman stunting di masyarakat nyatanya tidak menunjukkan penurunan signifikan. Program yang seharusnya menjadi jawaban atas masalah gizi ini justru diwarnai berbagai kontroversi yang menimbulkan keraguan terhadap efektivitasnya.
Keracunan massal akibat ompreng yang mengandung babi, ketidaksesuaian SPPG dengan standar gizi, hingga alokasi anggaran yang besar berdampak pada pengurangan sektor lain menjadi bukti bahwa pelaksanaan MBG tidak berjalan optimal (Kompas TV, 2 Januari 2026).
Fenomena ini sesungguhnya mencerminkan logika program populis kapitalistik yang diterapkan pemerintah. MBG lebih menitikberatkan pada terlaksananya program daripada manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Sementara stunting tetap mengintai, MBG dipaksakan terus berjalan meski sejumlah permasalahan mendesak di lapangan belum terselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan rakyat bukanlah fokus utama; yang tampak justru kepentingan penguasa dan pengusaha yang mengelola dapur SPPG, banyak di antaranya adalah kroni penguasa.
Selain itu, pengelolaan MBG memperlihatkan ketidakamananah penguasa dalam menata anggaran negara. Dana publik yang seharusnya dimanfaatkan secara strategis untuk peningkatan kualitas hidup rakyat, malah dialokasikan pada program yang belum jelas dampaknya.
Ini adalah gambaran klasik bagaimana sistem kapitalistik memprioritaskan popularitas penguasa dan keuntungan pihak tertentu dibanding kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
Dalam perspektif Islam, kebijakan publik harus berpijak pada kemaslahatan rakyat dan selaras dengan syariat. Visi negara adalah menjadi raa’in, pemimpin yang bertanggung jawab atas rakyatnya.
Setiap kebijakan harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan untuk menguntungkan penguasa atau kelompok tertentu. Dalam hal gizi, pendekatan Islam menuntut pemenuhan kebutuhan secara integral.
Sistem pendidikan berperan mengedukasi tentang gizi seimbang, sistem ekonomi menjamin akses masyarakat terhadap pangan dasar, dan negara menyediakan lapangan kerja agar keluarga mampu memenuhi kebutuhan nutrisi sendiri.
Selain itu, negara wajib menjamin ketersediaan bahan pangan bergizi dengan harga terjangkau sehingga setiap rakyat dapat mengakses makanan sehat dengan mudah. Strategi ini tidak hanya menanggulangi stunting, tetapi juga menciptakan masyarakat yang mandiri dan produktif.
Konsep ini berbeda jauh dengan pendekatan MBG saat ini, yang hanya bersifat simbolik dan bertumpu pada distribusi program semata. Dalam Islam, keberlanjutan kesejahteraan rakyat tidak boleh dikorbankan demi popularitas atau keuntungan ekonomi segelintir pihak.
Kegagalan MBG menurunkan stunting seharusnya menjadi pelajaran penting. Pemerintah perlu beralih dari logika kapitalistik yang menekankan kuantitas program, menuju sistem yang benar-benar melayani rakyat. Implementasi gizi harus berbasis integrasi lintas sistem, bukan hanya sekadar membagi makanan tambahan.
Fokus utama adalah membangun fondasi masyarakat sehat, berpendidikan, dan mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dengan pendekatan ini, program pengentasan stunting tidak akan menjadi proyek sesaat yang berlalu tanpa dampak, tetapi menjadi bagian dari visi negara Islam yang menempatkan rakyat sebagai tujuan utama setiap kebijakan.
Seiring negara menegakkan prinsip amanah dan melayani kepentingan rakyat, tantangan seperti stunting bisa diatasi secara menyeluruh, bukan hanya sekadar ditutupi dengan program yang populer namun tidak substansial.
Wallahu a'lam bishawab []
Oleh: Mahrita Julia Hapsari
(Aktivis Muslimah Banua)
0 Komentar