Topswara.com -- Kasus kematian ibu hamil beserta bayi yang dikandungnya terjadi di RSUD Yowari Kabupaten Jayapura, Papua. Kasus ini diduga sebab keterlambatan pelayanan dan penolakan rujukan ditambah dengan kurangnya persiapan finansial dari pasien.
Gubernur Papua bereaksi atas kasus ini, Mathius Derek Fakhiri, menyampaikan permohonan maaf sekaligus berjanji akan mengevaluasi total, dan menyatakannya kasus ini menjadi alarm kebobrokan sistem pelayanan kesehatan di Papua.
Harapannya semua rumah sakit baik pemerintah maupun swasta di wilayahnya nantinya mengutamakan keselamatan pasien daripada prosedur administrasi (kompas.com, 22/11/25).
Hasil evaluasi akan diumumkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua setelah analisa layanan dan pemeriksaan medis, sekaligus klarifikasi tenaga kesehatan bersangkutan. Riwayat pasien bernama Irene Sokoy, sudah dalam pembukaan enam dan kondisi ketuban pecah serta berat badan bayi besar.
Namun, tidak segera ditangani dengan alasan ruangan penuh, hingga kondisi memburuk setelah empat RS menolaknya dan saat berpindah ke RS Dok II dalam perjalanan pasien tidak tertolong/meninggal (republika.co.id, 22/11/25).
Kapitalisme Gagal Mengurus Rakyat
Kematian ibu hamil sebab keterlambatan penanganan menjadi pemicu utama, disebabkan prosedural untuk mendapatkan penanganan segera terhadap pasien rujukan sangat sulit.
Banyaknya rumah sakit non pemerintah atau swasta menjadi rute rumit pula. Terkadang untuk mendapatkan rujukan bagi pasien kurang mampu harus mengantri menuju faskes satu dari daerah tempat tinggal, belum lagi pembagian perwilayahan sesuai dengan bantuan berdasarkan unit kesehatan terkait, itupun tidak semua rumah sakit langsung bisa menangani.
Beberapa hal yang melatarbelakangi di antaranya ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang terbatas, yang menjadikan pelayanan kesehatan kurang optimal, tidak semua rumah sakit tersedia fasilitas legkap. Ini menjadikan pasien meskipun dalam kondisi kritis akan sulit ditangani.
Pelayanan kesehatan menjadi perhatian yang harus segera dibereskan, karena berkaitan dengan nyawa. Harusnya tidak bertumpu pada kemampuan pasien yang menyebabkan perbedaan pelayanan. Sebab semua orang berhak mendapatkan kesehatan yang layak.
Kenyataan pahitnya kesehatan hari ini mahal sebab tidak semua rumah sakit murni melayani pasien tapi tergantung kemampuan pasien, rentan bisnis materialistis di dunia kesehatan. Karena pelayanan tergantung uang.
Tidak meratanya bantuan kesehatan ini, menunjukkan tidak meratanya bantuan ke masyarakat secara keseluruhan. Inilah gambaran pengaturan kehidupan di bawah sistem sekuler kapitalisme.
Sistem yang mengandalkan keuntungan dibandingkan yang lain, bahkan nyawa sekalipun. Kapitalisme tidak memberikan kemudahan begitu saja jika tidak menguntungkan.
Keuntungan ini berkolerasi dengan biaya untuk pengadaan fasilitas kesehatan dan juga gaji para tenaga kesehatan, sehingga butuh dana pemasukan yang tidak sedikit, sangat sulit sekali menerima pasien yang gratis karena merugikan rumah sakit. Inilah untung rugi yang disebutkan dalam Kapitalisme. Sehingga rentan layanan kesehatan berakhir pada motif keuntungan atau bisnis.
Islam Menyejahterakan Rakyat
Islam memiliki seperangkat aturan menyeluruh termasuk dalam bidang kesehatan. Syariat Islam tidak hanya mengatur ibadah ritual sebab kehidupan ini juga harus berjalan sebagaimana syariat mengatur. Penjaminan kehidupan manusia harus diatur sesuai syariat.
Pelayanan kesehatan murni menjadi tanggung jawab negara secara penuh tanpa membedakan dan tanpa syarat yang berkelit. Pengaturan ini sebagai bentuk pelayanan pemerintah terhadap rakyatnya.
Sebab kepemimpinan di dalam Islam dalam sebuah negara tidak boleh mengabaikan hak-hak manusia tercerai-berai, semuanya harus terpenuhi. Mengabaikan hak termasuk kezaliman.
Sistem kesehatan dalam Islam diatur di bawah pemerintahan pusat, sehingga semua rumah sakit harus atas nama negara. Tujuannya untuk memudahkan, baik pelayanan fasilitas maupun pengadaan tenaga medis yang berkualitas.
Pelayanan kesehatan gratis dan tanpa syarat di dalam Islam didukung dari bidang yang lain. Seperti bidang ekonomi yang mumpuni, distribusi harta merata tidak berputar hanya pada orang-orang tertentu. Kepemilikan diatur termasuk kepemilikan umum tidak boleh dimiliki individu sebab rentan kesenjangan.
Sistem pendidikan yang gratis semua jenjang, serta semua fasilitas umum maupun infrastruktur yang memudahkan. Sehingga mudah untuk mengadakan kesehatan yang layak dan tanpa syarat.
Begitulah gambaran kehidupan di bawah kepemimpinan sistem Islam. Kesehatan adalah hak mutlak bagi setiap individu sebagai bentuk periayahan dan menjaga nyawa manusia. Tidak diukur untung rugi. Semua hak terpenuhi sebab hak Allah dipenuhi dan diberikan ruang dalam semua aspek kehidupan yang mengikuti sebagaimana syariat mengaturnya.[]
Oleh. Nadia F. Lutfiani
(Aktivis Muslimah Semarang)
0 Komentar