Topswara.com -- Delapan dekade Indonesia merdeka. Usia kemerdekaan yang sudah cukup lama. Namun benarkah negeri ini telah merdeka dalam arti sebenarnya? Atau hanya retorika dan seremonial belaka?
Perayaan menyambut kemerdekaan marak di berbagai daerah. Kemewahan dan kemeriahan disuguhkan hingga menelan biaya yang tak sedikit. Namun, di balik pesona perayaan kemerdekaan, tampak jelas persoalan-persoalan negeri ini menumpuk menuntut untuk diselesaikan.
Salah satu dari sekian banyak persoalan negeri ini, adalah pendidikan. Padahal pendidikan merupakan aspek yang menentukan masa depan anak bangsa. Hingga kini tak dianggap serius untuk segera diselesaikan oleh penguasa.
Banyak sekolah yang sarana dan prasaran kurang memadai. Salah satunya adalah SD Negeri 084 Amballong, Desa Embonatana, Seko, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Sekolah Dasar ini memiliki gedung sekolah yang tak layak. Lantai kelas berupa tanah dan berdinding papan. Bahkan beberapa bagian dinding mulai rusak.
Tak hanya fasilitas yang menjadi persoalan dunia pendidikan. Masalah learning loss tengah menyambangi dunia pendidikan. Mendikdasmen mengatakan Indonesia tengah mengalami masalah learning loss secara serius.
Learning loss adalah kondisi di mana motivasi, kemampuan belajar, dan pencapaian akademis siswa menurun (cnnindonesia.com, 14/8/25).
Data BPS 2024 menunjukkan angka partisipasi sekolah ( APS) untuk jenjang SD hampir mencapai 100 persen begitu juga SMP masih tinggi. Namun sebaliknya, pada jenjang menengah atas, APS turun drastis pada kisaran 70-85 persen. Begitu juga di pendidikan tingkat tinggi merosot.
Semua itu hanya sekelumit persoalan pendidikan yang belum terselesaikan. Masih banyak persoalan yang belum dan bahkan tak diselesaikan. Delapan dekade kemerdekaan negeri ini bukanlah waktu yang sebentar.
Dalam waktu yang lama itu, negeri ini sudah seharusnya berbenah diri. Bukan malah hanya sibuk menyambut kemerdekaan dengan pesta dan seremonial yang tentu menghabiskan biaya yang besar.
Persoalan pendidikan terjadi dikarenakan aspek pendidikan dijadikan komoditas mencari keuntungan materi. Biaya sekolah yang tinggi. Fasilitas-fasilitas pendidikan juga tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan masih banyak siswa yang kesulitan akses menuju ke sekolah.
Sistem kapitalisme meniscayakan segala urusan harus mempunyai keuntungan materi yaitu uang. Pendidikan yang sejatinya menjadi tanggung jawab negara pun dikomersiilkan.
Sehingga banyak anak putus sekolah. Lulus sekolah pun masih kesulitan memperoleh pekerjaan. Bila ingin memperoleh fasilitas pendidikan yang berkualitas harus merogoh kocek yang dalam. Pada akhirnya yang nampak adalah kaya bertambah kaya, miskin bertambah miskin.
Kondisi seperti itu, jelaslah belum dikatakan merdeka. Masih saja terjajah hanya bentuknya yang berbeda yaitu pemikiran, budaya, kesenjangan, bahkan kepemilikan sumber daya alam yang serta merta dikeruk hasilnya oleh asing.
Penjajahan terjadi akibat menggunakan aturan-aturan manusia bukan aturan Allah. Kondisi seperti ini sangatlah berbeda ketika aturan yang digunakan untuk mengatur negara adalah dengan aturan Islam. Aturan yang berasal dari Allah. Aturan yang pasti bisa menjamin kesejahteraan rakyat.
Sistem Islam menjadikan peran negara sebagai raa'in (pengurus rakyat). Pendidikan merupakan hak dasar rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara. Maka dari itu, negara wajib mewujudkan secara gratis dan berkualitas.
Bahkan anggaran pendidikan merupakan anggaran yang bersifat prioritas. Setiap individu baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan akses pendidikan berkualitas tanpa terhalang oleh biaya. Mereka diberi kesehatan seluas-luasnya untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi secara gratis.
Sistem pendidikan di dalam Islam ditopang oleh sistem pemerintahan yang amanah. Penguasa menempatkan tenaga profesional di bidang pendidikan supaya bisa mewujudkan layanan publik yang berkualitas.
Tidak ada sedikit pun tujuan bisnis dan mencari keuntungan dalam pelayanan pendidikan. Hanya dengan sistem Islam harapan masa depan pendidikan dengan gemilang bisa terwujud. []
Oleh: Alfiana Prima Rahardjo, S.P.
(Aktivis Muslimah)
0 Komentar