Topswara.com -- Belum genap enam bulan menyandang gelar sebagai kepala negara, presiden ke-delapan Indonesia, Prabowo Subianto mencetuskan program Sekolah Rakyat (SR) yang digadang-gadang dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi dengan menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Program ini diharapkan dapat membuka ruang bagi anak-anak yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan karena keterbatasan biaya agar dapat kembali duduk di bangku sekolah untuk mengenyam pendidikan dasar.
Dilansir dari Detik.News (20/07/2025)-Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jaba Priyono mengklaim terpenuhinya kebutuhan pokok siswa dan siswi Sekolah Rakyat yang mencakup sandang, pangan dan papan untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan proses belajar siswa.
Dalam kunjungannya ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 15 Magelang, Jawa Tengah (19/07/2025), Wamensos yang sempat menghadiri makan malam bersama mengungkapkan tiga tujuan utama Sekolah Rakyat, yakni memutus kemiskinan, memudahkan rakyat biasa serta membuka harapan bagi warga miskin dan miskin ekstrem agar bisa meraih pendidikan berkualitas.
Program ini mengundang sambutan positif dari berbagai pihak. Dengan adanya Sekolah Rakyat yang menyajikan berbagai fasilitas secara gratis ini, masyarakat berharap pemerintah dapat menurunkan angka putus sekolah serta meningkatkan sumber daya manusia untuk menggerakkan roda perekonomian Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Hal ini senada dengan klaim yang disodorkan oleh beberapa pihak, bahwa dengan menggalakkan pendidikan, salah satunya melalui Sekolah Rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, generasi muda Indonesia dapat memimpin pergerakan perekonomian Indonesia agar beranjak dari jeratan kemiskinan.
Namun, apakah problematika kemiskinan dapat terentaskan secara total melalui program Sekolah Rakyat? Padahal, apabila ditinjau kembali, makin meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia juga didorong oleh berbagai faktor yang pada kenyataannya masih ditangani secara tidak serius oleh pemerintah.
Problematika pengangguran yang tak kunjung usai, melonjaknya kasus PHK, hingga langkanya lapangan pekerjaan merupakan sekelumit dari hamparan problematika penyumbang kemiskinan yang ditangani secara tidak becus oleh pemerintah.
Di sisi lain, pemerintah dinilai abai dalam memberikan fasilitas yang memadai pada pendidikan di Indonesia yang hingga detik ini terbukti masih jauh dari kata memadai. Hal ini dapat dilihat dari buruk dan bobroknya bangunan maupun fasilitas sekolah, terutama di berbagai daerah terpencil di Indonesia.
Rendahnya kualitas kurikulum dan tenaga pendidik juga mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menentukan arah pendidikan Indonesia. Semua ini berbanding terbalik dengan gagasan terbaru pemerintah untuk membangun Sekolah Rakyat, sehingga mulai mencerminkan berlepas tangannya pemerintah dalam mengentaskan problematika kemiskinan.
Bagaimana tidak, pemerintah hanya memandang Sekolah Rakyat sebagai solusi yang relevan dari sektor pendidikan untuk mengentaskan problematika kemiskinan tanpa menggelontorkan perhatian untuk menuntaskan problematika-problematika yang menjadi penyumbang melonjakanya angka kemiskinan di Indonesia.
Dengan kata lain, pemerintah tidak memandang kemiskinan bukan sebagai problematika sistemis yang pastinya menuntut solusi fundamental yang sistemis, dan tidak akan usai hanya peluncuran program Sekolah Rakyat.
Sejatinya, peluncuran Sekolah Rakyat bukanlah solusi yang solutif dan fundamental untuk mengentaskan kemiskinan, karena tidak lahir dari penganalisisan esensi masalah yang mendalam dan menyeluruh.
Semua ini buah diterapkannya sistem kapitalisme sekulerisme yang menjadikan peserta didik sebagai alat untuk menunjang berjalannya roda perekonomian tanpa memperhatikan aqidah dan keberhasilan pendidikannya.
Di sistem ini. Peserta didik dicetak menjadi tenaga kerja yang berorientasi kepada materi semata, berusaha menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.
Maka, solusi tunggal untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan menumpas sistem kapitalisme sekulerisme kemudian menerapkan sistem Islam secara kaffah dalam naungan khilafah.
Dalam sistem Islam, negara adalah pelaku utama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Negara akan mengerahkan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan dengan meninjau esensinya dari berbagai sudut pandang dan aspek, sehingga akan melahirkan solusi yang solutif dan fundamental yang berpijak dari hukum Islam.
Maka sudah saatnya kaum muslimin menyatukan cita-cita mereka untuk mendirikan negara yang akan membumikan syariat Islam, sehingga terciptalah kesejahteraan disetiap jengkal penjuru dunia.
Wallahu A'lam.
Oleh: Fathin Azizah
Aktivis Muslimah
0 Komentar