Topswara.com -- Sehat, menjadi dambaan seluruh manusia. Dan kesehatan ini merupakan kebutuhan asasiyah yang wajib ditanggung dengan baik oleh negara. Sebagaimana tema peringatan hari kesehatan internasional pada 7 April 2024, Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Prof. Tjandra Yoga Aditama mengatakan diharapkan terwujudnya kesehatan bagi semua masyarakat. Dan seluruhnya juga harus mendapatkan akses kesehatan bermutu.
Beliau menambahkan kesetaraan kesehatan bagi semua perlu diwujudkan, termasuk memperoleh air minum yang aman dan sehat. Kemudian rumah yang sehat, udara bersih, makanan bergizi, pekerjaan yang memadai, dan terhindar dari berbagai diskriminasi kesehatan. (antaranews.com, 07/04/2024)
Jika kita melihat realita di masyarakat, masalah kesehatan ini menjadi salah satu persoalan yang masih belum tertangani dengan baik. Akses kesehatan masih belum semua merasakan, apalagi di wilayah pelosok. Sedih memang jika melihat hal tersebut.
Karena kesehatan ini erat kaitannya dengan keselamatan hidup manusia, walaupun kita menyakini bersama bahwa kematian tidak ada yang mengetahui secara pasti. Namun setidaknya kita berusaha untuk menyediakan fasilitas yang baik dan diperlukan bagi masyarakat.
Melihat pada sisi kesehatan termasuk pada ranah kebutuhan asasiah atau dasar, maka seharusnya peran negara dalam menyediakannya harus secara penuh. Di sini negara harus bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh fasilitas, dokter, perawat, obat, dan yang lainnya secara komplit.
Namun yang terjadi sekarang adalah negara meminta kepada masyarakat untuk melakukan iuran agar mampu memenuhi kebutuhan pada sisi kesehatan ini tadi.
Ya, iuran tadi bernama BPJS Kesehatan. Masyarakat disuruh memilih kelas untuk perawatan kesehatan dan membayar sejumlah iuran sesuai dengan kelasnya. Mau kelas VIP, 1, 2, atau 3 terserah kepada masyarakat mau memilih yang mana. Tentunya kelas VIP iuran yang harus dibayarkan akan lebih tinggi dibandingkan kelas lainnya. Itulah realita yang ada di negeri ini terkait dengan BPJS Kesehatan.
Hal ini terjadi akibat penerapan sistem yang selalu mengedepankan untung dan rugi. Termasuk pula pada penyediaan akses-akses kebutuhan pokok masyarakat dipertimbangkan secara matang, apakah ini menguntungkan alias mendatangkan pendapatan bagi negara atau tidak. Jika ada cuan, maka akan dilakukan dengan baik.
Namun jika tidak mendatangkan cuan, maka tidak akan dilaksanakan. Negara bak pedagang yang menawarkan dagangannya kepada rakyatnya. Aneh memang, namun inilah yang memang terjadi. Kapitalisme telah membentuk negeri muslim untuk tidak meriayah secara penuh rakyatnya.
Bahkan rakyat dibiarkan mandiri dengan dicabutnya sedikit demi sedikit subsidi yang telah diberikan negara. Itu semua agar beban negara dan anggaran tidak terlalu banyak dikeluarkan. Itulah yang terjadi sekarang, sehingga wajar saja jika kondisi masyarakat semakin parah dengan berbagai masalah yang ditimbulkan dari penerapan sistem yang tidak pro rakyat ini.
Belum lagi, hampir dua tahun lebih seluruh negeri digoncang dengan serangan Covid-19 yang telah meluluhlantakkan segala lini kehidupan. Termasuk pada sisi kesehatan dan ekonomi yang begitu terasa. Sungguh masyarakat saat ini masih belum stabil dan normal seperti sedia kala.
Salah satu persoalan di atas, yaitu kesehatan insyaAllah akan tertangani dengan baik dan sempurna jika Islam diterapkan di dunia. Islam mempunyai aturan dalam segala lini kehidupan manusia serta ada solusi di dalamnya.
Negara bertanggung jawab penuh akan seluruh kebutuhan pokok masyarakat. Yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, keamanan, dan kesehatan.
Negara wajib menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas kesehatan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya rumah sakit, laboratorium, klinik, dokter, perawat, alat-alat media, obat-obatan, dan yang lainnya. Semua itu dilakukan karena negara harus mengurus seluruh kebutuhan masyarakat.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.
Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. (HR. Bukhari)
Jaminan kesehatan dalam Islam memiliki tiga sifat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu free alias gratis. Artinya masyarakat tidak dibebankan untuk membayar seluruh biaya penanganan ketika sakit, bebas biaya secara sederhananya.
Kedua adalah tidak adanya diskriminasi untuk mengakses fasilitas kesehatan. Artinya semua bebas mengakses fasilitas kesehatan tanpa adanya perbedaan. Seluruh rakyat Daulah mendapatkan hak sama, baik muslim atau nonmuslim. Yang terakhir, ketiga, adalah semua diberikan kemudahan untuk mengakses fasilitas kesehatan. Baik yang tinggal di desa ataupun di kota.
Itulah gambaran bagaimana negara harus menyediakan fasilitas kesehatan yang mempuni. Tentu hal ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Maka dana akan ditopang oleh baitulmal.
Karena di dalam Islam, pemasukan negara terdiri dari 12 pos pemasukan dan semua itu sudah ada porsi pengeluarannya masing-masing. Sehingga kesehatan insyaAllah mampu diberikan secara gratis karena anggaran Daulah yang cukup banyak tadi.
Begitu luar biasanya riayah yang Islam berikan kepada masyarakat, maka sudah seharusnya kita mengambilnya dan membuang jauh sistem sekarang. Karena sejatinya sistem saat ini begitu banyak menimbulkan persoalan tanpa ada solusi nyata. Semoga syariat Islam segera dapat diterapkan di dunia ini. Aamiin.
Wallahu a'lam.
Oleh: Mulyaningsih
Pemerhati Masalah Anak dan Keluarga
0 Komentar