Topswara.com -- Beras adalah sumber makanan pokok masyarakat Indonesia. Namun keberadaannya saat ini banyak dipertanyakan, selain harga yang kian membuang-buang tinggi, beraspun langka ditemukan dipasaran.
Di Kabupaten Bandung terjadi kelangkaan beras jikapun ada, harga beras melonjak tinggi di kisaran 16.000-17.000, di daerah lain pun terjadi kelangkaan beras, dugaan terjadinya kelangkaan dan melonjaknya harga beras karena musim kampanye Pilpres dan Pileg yang memborong beras untuk bantuan sosial (Bansos).
Rizal salah seorang agen beras menyatakan banyak faktor yang menyebabkan keadaan tersebut, di antaranya jumlah pasokan dari produsen yang kurang, dan saat ini memang bukan waktunya panen raya pedagang pun kesulitan untuk mendapatkan pasokan beras dan sempat tersendat sejak januari 2024. Dengan keadaan demikian, mau tidak mau pedagang memasok beras dari daerah lain.
Kelangkaan dan melonjaknya harga beras juga bisa jadi disebabkan oleh fenomena El Nino atau bisa juga karena stok beras yang diproduksi belum memadai dan banyak penimbunan-penimbunan oleh para pemilik modal untuk dijual dengan harga mahal.
Keadaan seperti ini membuat masyarakat bingung dalam memenuhi kebutuhan perutnya dan kelaparan pun dirasakan oleh masyarakat karena ketidak mampu untuk membeli beras.
Berbagai macam spekulasi mengenai penyebab langka dan mahal beras mulai bermunculan yang jelas berdampak negatif bagi masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah, sebab, kenaikan harga beras ini tentu berimbas kepada naiknya kebutuhan yang lain. Di lain sisi kenaikan beras ini tidaklah menguntungkan para petani itu sendiri, malah akan berdampak pada krisis pangan.
Sejauh ini memang pemerintah berusaha untuk menormalisasikan harga beras. Namun, sejatinya permasalahan ini sulit untuk diatasi, sebab pemerintah saat ini senantiasa memberikan hak kepada para kapitalis dalam konversi lahan untuk industri dan perumahan di lahan-lahan yang subur.
Mengingat pajak dari industri dan perumahan itu begitu menggiurkan sehingga upaya dalam menanggulangi permasalahan ini pun belum ada kebijakan yang jelas. Sejatinya semua ini memperlihatkan betapa lemahnya negara dalam kedaulatan pangan.
Negara hanya menjadi regulator bagi para korporasi untuk sekadar menjalankan regulasi demi meraih keuntungan yang besar.
Sebagai agama yang sempurna, Islam memiliki konsep dan visi dalam mewujudkan ketahanan pangan. Islam memandang pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang wajib dipenuhi pada setiap individu.
Islam mengharamkan pematokan harga, dan Islam memiliki mekanisme agar ketersediaan pangan dan harganya tetap terjaga. Dan semua itu akan dilakukan dengan penuh keseriusan sebab pemimpin dalam Islam meyakini bahwa kepemimpinannya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak jika ada satu dari rakyatnya yang kesulitan pangan hingga kelaparan.
Syariat islam juga sangat menaruh perhatian pada upaya untuk meningkatkan produktivitas lahan. Adapun mekanisme Islam dalam menjaga ketahanan pangan adalah dengan menyediakan lahan pertanian dan meminimalkan alih fungsi lahan serta meningkatkan kualitas benih, pupuk, metode pertanian dan lain sebagainya.
Selain itu juga, negara akan mengatur pendistribusiannya dengan memotong rantai distribusi hingga dapat meminimalkan biaya sehingga harga kebutuhan pokok akan senantiasa stabil. Dan negara juga akan mengenakan sanksi bagi pelaku kecurangan guna menimbulkan efek jera. Semua dilakukan semata karena dorongan iman kepada Allah SWT.
Demikianlah mekanisme Islam dalam menyelesaikan masalah pangan. Mekanisme tersebut tentu baru dapat dirasakan kemaslahatannya dan menjadi rahmatan lil-alamin bila ada institusi yang melaksanakannya, oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengingatkan pemerintah akan kewajiban mereka melayani urusan umat (termasuk persoalan pangan) dan menerapkan syariat yang bersumber dari Allah SWT.
Wallahua'lam bissawab.
Oleh: Lilis Lediana
Aktivis Muslimah
0 Komentar