Terbaru

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Apakah dengan Membangun IKN Kesejahteraan Rakyat Terjamin?



Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan proses pembangunan ibu kota negara yang baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan tetap berjalan. Meskipun saat ini Indonesia masih harus menghadapi pandemi Covid-19 (tribunnews.com, 27/9/2021).

Pemerintah semakin serius membagun Ibu Kota Negara (IKN). Bahkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menargetkan, pada tahun 2024 nanti upacara Kemerdekaan 17 Agustus dilaksanakan di IKN baru ini.

Berdasarkan dokumen RPJM 2020-2024 yang diperoleh CNBC Indonesia, pembangunan Ibu Kota Negara ini akan memakan biaya Rp 466,98 triliun. Dana ini terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), swasta dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Untuk pembangunan proyek ini, porsi pembiayaan dari APBN hanya akan sekitar 19% dan sisanya sekitar 81% akan dilakukan bersama investor swasta (cnbcindonesia.com, 21/4/2021).

Di tengah kondisi ekonomi dan keuangan negara yang kritis terkoyak oleh pandemi namun pemerintah tetap terus melanjutkan proyek IKN. Padahal, kita tahu dalam upaya pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi banyak menelan biaya yang sangat besar. Wajar jika rakyat mempertanyakan kenapa pembangunan IKN terus berlanjut? Bagaimana keseriusan pemarintah mengurusi rakyat dalam masa pandemi? Apalagi negara ini terlilit hutang yang menggunung.

Dana yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan penanganan wabah saja pemerintah kelabakan apalagi ditambah dengan pendanaan mega proyek seperti IKN. Dari mana dana tersebut didapat ? Pastilah pemerintah menggandeng para investor. Jika para investor swasta banyak bermain di proyek cantik IKN maka beban hutang negara semakin berat. Swasta semakain berat mencengkram negara ini. Selain itu jika negara banyak tergantung oleh swasta dan investor atau pemilik modal maka besar kemungkinan dalam penyelenggaraan negara tidak mandiri dengan kata lain bisa disetir oleh kepentingan pemilik modal.

Namun, di tengah kesulitan rakyat menghadapi pandemi mengapa perhatian, penanganan dan pendanaan tidak dimaksimalkan untuk menyegerakan penanganan wabah dan menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat. Padahal ekonomi dan kesehatan rakyat semakin merosot. Adapun bantuan untuk rakyat yang disalurkan oleh pemerintah namun tidak merata. Rakyat yang mana yang diuntungkan dalam pembangunan IKN ini?

Akibat ketika fokus kebijakan dan pembiayaan salah target. Penilaian prioritas masalah pamerintah tidak tepat. Seharusnya, pemerintah fokus pada pemulihan kesehatan dan ekonomi rakyat. Bukan menjadikan pembangunan IKN sebagai proyek berbagi untung dengan para investor. Sedangkan pada saat yang sama malah mengesampingkan pemenuhan kebutuhan rakyatnya.

Inilah kehidupan dalam sistem kapitalis neoliberal. Penguasa atau negara tidak berperan sebagai pelindung dan pemgurus rakyat. Negara malah menjadi perpanjangan tangan para memilik modal. Serta dalam sistem kapitalis menjadikan harta milik rakyat sebagai milik individu, swasta dan investor.

Padahal di Indonesia kaya akan sumber daya alam namun banyak hutang dan kembang-kempis dalam pembiayaan negara. Jadi buat apa membangun ibu kota baru jika negara tidak mandiri dalam pembiayaan ? Dan buat apa membangun ibu kota baru jika kemaslahatan rakyat tidak menjadi prioritas?

Dalam sistem kapitalis pemimpin yang terpilih kemudian menjadi pemilik sejati kekuasaan. Sehingga mereka tidak bekerja untuk kepentingan rakyat namun untuk kepentingan pribadi dan pemilik modal,  jika mengurusi rakyat setengah hati atau untuk maksud tertentu. Berbeda halnya dalam sistem islam, pemilik sejati kekuasaan adalah rakyat dan pemimpin yang terpilih adalah pemegang amanah untuk menjalankan urusan rakyat dan mengatur mereka dengan syariat islam.

Bisa kita ambil teladan  bagaimana kepemimpinan Rasulullah SAW dan para khalifah. Berabad-abad negara mereka berjaya bahkan sebagai negara terkuat dan adidaya. Negara dengan sistem islam yang mereka gunakan sama sekali tidak pernah dicengkram swasta, penjajah dan tidak tunduk pada peraturan negeri kafir. Sehingga negara dapat mandiri dan fokus melayani rakyatnya. Kesejahteraan rakyat terjamin dalam berbagai aspek kehidupan.

Jika dalam keadaan seperti sekarang ini pemimpin dalam sistem islam akan fokus pada pengurusan kemaslahatan rakyat, seperti penanganan wabah, membantu rakyat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, memberikan bantuan secara adil dan merata dan pemulihan sistem kesehatan. Masihkah kita ingin bertahan dalam sistem kapitalis? Atau beralih ke sistem islam yang Allah ridhai?

Oleh: Puput Weni R. 
Praktisi Kesehatan 



Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar