Topswara.com-- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah diselenggarakan di beberapa kota di Indonesia dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Beberapa langkah pun diambil oleh pemerintah guna mendukung kesusksesan program ini. Koordinator PPKM darurat, Luhut Binsar Panjaitan telah menekankan kepada jajaran pemerintah dan aparat keamanan untuk memastikan tidak ada masyarakat di wilayahnya yang mengalami masalah pemenuhan kebutuhan pokok.
Dilansir dari Merdeka.com (11/7/ 2021), "Menko Luhut, memberikan arahan kepada TNI/Polri untuk mencari lokasi marjinal di tiap daerah dan memastikan ketersediaan makanan khususnya beras untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan," ujar Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi saat menyampaikan perkembangan terkini terkait dengan implementasi PPKM Darurat.
Menurutnya, pemerintah ingin melakukan penyaluran secara ‘micro targeted’ tersasar dengan detail terutama dalam distribusi vaksin, obat, dan bantuan sosial (bansos). Khususnya untuk masyarakat yang berada di kawasan pinggiran, penyaluran bantuan ini harus dapat terlaksana dengan cepat."Rakyat Indonesia tidak ada yang akan dibiarkan sampai tidak bisa makan," tegas Dedy.
Selain itu, Menteri Sosial, Tri Rismaharini akan menyalurkan bansos beras melalui Bulog. Kebijakan terbaru Kementerian Sosial adalah menyalurkan bantuan beras sebesar 10 kg per penerima manfaat. Penyaluran bantuan dilakukan melalui jaringan Bulog yang tersebar di seluruh tanah air. Dedy menyampaikan, Kementerian Sosial menyiapkan tiga jenis bansos. Yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan NonTunai (BPNT), Kartu Sembako, serta Bantuan Sosial Tunai (BST).
Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, Program PKH yang menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dedy merinci, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13,96 Triliun bagi 10 juta penerima manfaat PKH, Rp45,12 Triliun untuk 18,8 Juta Penerima Kartu Sembako, dan Rp6,1 Triliun bagi 10 juta Penerima Bantuan Sosial Tunai. Kemensos RI juga mengaktivasi dapur umum untuk menyediakan makanan siap saji untuk disalurkan dalam rangka mencukupi kebutuhan makanan bagi tenaga kesehatan dan petugas penjaga penyekatan PPKM di sekitar DKI dan wilayah penyangga.
Selain di Jakarta, Kemensos juga telah mendirikan dapur umum di Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Surakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sleman, dan Kota Denpasar. "Tidak ada warga negara yang akan dibiarkan dalam kelaparan. Baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI-Polri, Relawan dan, kita semua akan memastikan bahwa pertolongan akan sampai kepada saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan," tegas Dedy.
Semua kebijakan diatas adalah realisasi dari arahan koordinator PPKM darurat, Luhut Binsar Panjaitan. Jika dilihat tanpa seksama, program-program ini sudah menunjukkan kehadiran penguasa untuk mengurus rakyatnya saat pandemic. Terlebih terdapat narasi yang begitu indah kita dengar bahwa “ tidak ada yang akan dibiarkan sampai tidak bisa makan.”
Namun jika kita melihat fakta di lapangan, pelaksanaan bansos terlihat amburadul selama ini. Setiap ada Bansos, selalu terjadi kerumunan dan kericuhan. Belum lagi ada yang merasa kecewa karena namanya tidak terdaftar sebagai penerima Bansos.
Kebanyakan kericuhan dipicu karena karut marut data penerima Bansos. Parahnya dana Bansos justru di korupsi pejabat yang tidak bertanggung jawab. Belum lagi adanya dapur umum, didirikan hanya menjangkau daerah tertentu. Masyarakat yang rumahnya jauh dari dapur umum butuh transportasi untuk menikmati bantuan. Sedangkan masyarakat yang tidak tinggal dikota yang memiliki dapur umum, apakah bisa dipastikan bisa mendapatkan bantuan makanan dari dapur umum? Boleh jadi dalam pelaporan-pelaporan dikatakan pemerintah sukses dalam meriayah rakyatnya.
Namun fakta dilapangan belum bisa dikatakan pemerintah sukses dalam meriayah rakyatnya. Jangankan dimasa pandemi seperti ini, dimasa nonpademi saja masih banyak rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Belum lagi angka kemiskinan bisa di otak atik standarnya agar terkesan memiliki prestasi baik dalam meriayah rakyatnya. Inilah karakter penguasa dalam sistem kapitalisme yang bermental pencitraan.
Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan sistem Islam. Penguasa (khalifah) yang mengurus rakyatnya tidak akan memiliki mental pencitraan karena dalam Islam khalifah seseorang memimpin rakyatnya dengan kesadaran akan tanggung jawabnya kepada Allah SWT. Memikul amanah sebagai penguasa karena dilandasi dengan keimanan nya kepada Allah SWT. Mereka juga tidak akan membuat janji-janji yang tidak bisa mereka tepati karena mereka sadar betul aka nada penagihan janji rakyat di akhirat kelak.
Inilah dimensi kepemimpinan dalam Islam, yang tidak hanya terbatas di bumi melainkan hingga di akhirat nanti. Oleh karena itu pemimpin dalam Islam yang akan ditemui adalah mereka yang berjiwa pengurus urusan umat nya. Hal ini sangat jelas dari apa yang dicontohkan khalifah Umar bin Khattab. Beliau adalah salah satu pemimpin terbaik pada masa kekhilafahan. Pada masa krisis, bangsa Arab dari berbagai penjuru datang ke Madinah. Khalifah Umar ra menugaskan beberapa orang jajarannya untuk menangani mereka.
Awalnya, diketahui yang membutuhkan bantuan sebanyak 4000 orang, namun jumlah ini terus bertambah hingga 60.000 orang. Diantara mereka banyak yang meninggal, sekitar 1/3 nya. Sedangkan tungku-tungku Umar sudah dinyalakan sejak sebelum subuh. Mereka menumbuk dan membuat bubur. Khalifah Umar r.a memberi makanan kepada orang-orang Badui dari Dar ad-Daqiq. Sebuah lembaga perekonomian pada masa pemerintahan Umar. Lembaga ini bertugas membagi tepung, mentega, kurma dan anggur yang berada di gudang kepada orang-orang yang datang ke Madinah sebelum bantuan dari Mesir, Syam dan Irak datang. Kemudian tidak beberapa lama Allah mengirim awan, saat hujan turun Khalifah Umar menugaskan orang-orang untuk mengantarkan rakyatnya Kembali ke perkampungan memberi makan dan pakaian.
Sistem Islam begitu memperhatikan kebutuhan manusia. Sistem Islam akan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) setiap individu terpenuhi. Khilafah dengan sistem ekonomi Islam akan sangat mampu menghidupi ekonomi rakyatnya. Tidakkah kita merindukan pemimpin seperti Umar bin Khattab yang mengurusi rakyatnya dengan penuh tanggungj awab atas dasar keimanan kepada Allah SWT?
Wallahu a'lam bisshawab
Penulis : Pipit Ayu, S.Pd.
(Sahabat Topswara)
0 Komentar