Topswara.com -- Kalimantan Selatan kaya akan sumber daya alam, terutama batu bara. Namun, kekayaan itu belum menjamin kesejahteraan pekerjanya. Ironisnya, di tengah melimpahnya hasil tambang, ribuan pekerja justru terancam kehilangan mata pencaharian. Alamnya kaya, tetapi rakyatnya rentan kehilangan pekerjaan.
Riset WALHI Kalsel bersama Sosiologi FISIP ULM yang diluncurkan 31 Agustus 2026 memperkirakan konsesi tambang batu bara di Kalsel mencapai 1,2 juta hektare dari total wilayah sekitar 3,7 juta hektare. Artinya, hampir sepertiga wilayah provinsi ini tercakup konsesi tambang.
Namun, luasnya konsesi tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan pekerja. Duta TV (27/10/2026) memberitakan lebih dari 9.000 pekerja Kalsel terdampak persoalan PHK. Sektor pertambangan menjadi salah satu yang terdampak.
Kendala pasokan BBM dan keterbatasan RKAB menghambat produksi batu bara sehingga sebagian pekerja dirumahkan. Pemerintah daerah pun menjajaki peluang kerja ke Jepang sebagai alternatif.
Fakta ini memperlihatkan rapuhnya nasib pekerja yang bergantung pada gejolak bisnis. Ketika produksi terganggu, pekerja ikut menanggung akibatnya.
Kapitalisme Mengorbankan Pekerja
PHK massal bukan sekadar persoalan teknis perusahaan. Akar masalahnya berkaitan dengan paradigma kapitalisme yang menempatkan keuntungan sebagai orientasi utama.
Pekerja dipandang sebagai faktor produksi. Ketika perusahaan menghadapi tekanan, pengurangan tenaga kerja menjadi pilihan efisiensi.
Akibatnya, nasib pekerja tunduk pada kepentingan pemilik modal. Negara pun cenderung menyerahkan penciptaan lapangan kerja kepada investasi dan mekanisme pasar. Perannya lebih banyak sebagai regulator dan fasilitator korporasi daripada penjamin kesejahteraan rakyat.
Program vokasi tidak akan menyelesaikan persoalan jika lapangan kerja tetap terbatas. Apa gunanya mencetak tenaga kerja terampil jika pekerjaan tidak tersedia?Persoalannya bukan semata kualitas individu, melainkan sistem ekonomi yang menggantungkan kesempatan kerja pada kepentingan modal.
Islam Menjamin Penghidupan Rakyat
Islam memuliakan orang yang bekerja dan mencari nafkah secara halal. Rasulullah saw. bersabda: "Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada makanan hasil kerja tangannya sendiri.” (HR Bukhari).
Karena itu, negara wajib menciptakan kesempatan kerja agar rakyat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
Rasulullah SAW juga bersabda: “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab penguasa, bukan sekadar urusan pasar atau belas kasihan korporasi.
Khilafah Membangun Kemandirian Ekonomi
Dalam sistem Islam, negara wajib menyediakan kesempatan kerja, terutama bagi laki-laki yang bertanggung jawab menafkahi keluarga. Negara tidak cukup memberikan pelatihan, tetapi harus membangun sektor ekonomi produktif.
Pengelolaan sumber daya alam secara mandiri menjadi fondasi penting. Tambang dan sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh diserahkan kepada korporasi untuk menguasai keuntungannya. Negara mengelolanya demi kemaslahatan rakyat dan hasilnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Negara juga mengembangkan sektor ekonomi riil: pertanian, pertambangan, perdagangan, industri, dan jasa. Pertanian menjamin pangan dan menyediakan bahan baku. Pertambangan memasok energi serta bahan industri.
Perdagangan memperlancar distribusi. Industri mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah, sedangkan jasa menopang kegiatan produksi dan pelayanan masyarakat.
Pengembangan sektor-sektor tersebut menciptakan rantai pekerjaan dari produksi, pengolahan, transportasi, hingga pemasaran. Negara harus membangun industri pengolahan di dalam negeri agar kekayaan alam tidak sekadar dikeruk dan dijual sebagai bahan mentah, tetapi menghasilkan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja.
Berbeda dengan ekonomi kapitalis yang didominasi spekulasi finansial, Islam mengarahkan aktivitas ekonomi pada produksi barang dan jasa.
Islam mengharamkan riba serta transaksi yang mengandung gharar dan maysir. Perputaran kekayaan harus ditopang aktivitas ekonomi nyata, bukan permainan harga dan modal.
Bagi masyarakat yang tidak mampu bekerja atau tidak memiliki penanggung nafkah, negara wajib menjamin kebutuhan dasarnya melalui Baitul Mal. Pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan tidak boleh terabaikan. Dengan demikian, negara tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga menjamin penghidupan rakyat.
Islam sebagai sistem yang sempurna menjadikan pengelolaan kekayaan alam untuk kemaslahatan rakyat dan negara menjamin kesejahteraan melalui politik ekonomi yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat.
Penerapan syariat Islam secara kaffah dalam institusi khilafah mewajibkan seluruh kaum Muslim berjuang melakukan perubahan mendasar dengan mengikuti metode dakwah Rasulullah agar kekayaan negeri benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat. []
Zahida Ar-Rosyida
(Pegiat Opini Islam Kaffah)

0 Komentar